Senin, 06/10/2014

Wacana Baru, Tapera Digabungkan dengan BPJS Ketenagakerjaan

-jktproperty.com
Share on: 529 Views
Wacana Baru, Tapera Digabungkan dengan BPJS Ketenagakerjaan
Foto: nefosnews.com
TAPERA: Pemerintah diketahui tengah membahas untuk menggabungkan tabungan perumahan rakyat (Tapera) dengan layanan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Tapera nantinya akan terintegrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Wacana penggabungan itu diusulkan Kementerian Keuangan sebagai upaya pemerintah menambahkan likuiditas untuk mejamin Tapera ini tetap berjalan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi.

JAKARTA, jktproperty.com – Pemerintah diketahui tengah membahas untuk menggabungkan tabungan perumahan rakyat (Tapera) dengan layanan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Tapera nantinya akan terintegrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Wacana penggabungan itu diusulkan Kementerian Keuangan sebagai upaya pemerintah menambahkan likuiditas untuk mejamin Tapera ini tetap berjalan melalui kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi. “Rencananya, program Tapera disinkronkan dengan program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan dengan mengharmonisasikan UU Tapera dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN),” ujar Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Peruhaman Rakyat (Kemenpera) Sri Hartoyo akhir pekan lalu.

Menurut dia, usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut setelah pemerintahan baru aktif bekerja.

Lebih lanjut Hartoyo mengatakan iuran yang diangsur oleh pekerja dalam Tapera adalah sebesar 3% dari upah, dengan pembagian 2,5% ditanggung pekerja dan 0,5% dibiayai pemberi kerja.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Junaedi mengaku bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi terkait usulan pemerintah tersebut.

Dalam perundingan soal RUU Tapera, terdapat beberapa point yang menyangkut sifat kepesertaan dalam Tapera, besaran iuran dan pemanfaatan dana Tapera, kontribusi pemberi kerja, badan pengelola Tapera, sistem pengelolaan dana Tapera oleh badan pengelola, penyidikan dan sanksi.

Setelah melewati pembahasan alot selama dua tahun dan sebanyak 9 kali masa persidangan, RUU Tapera gagal disahkan menjadi UU pada Sidang Paripurna akhir September lalu. Penyebabnya karena pemerintah menarik RUU Tapera.

Pimpinan Pansus RUU Tapera, Yoseph Umar Hadi mengungkapkan, pembahasan draft RUU Tapera telah melalui proses panjang dan melelahkan. “Tapi setelah dibahas di Rapat Panja bahwa RUU Tapera ini akan disahkan di Sidang ini, ternyata kami dikejutkan pemerintah yang menarik RUU tersebut untuk disetujui menjadi UU Tapera,” katanya.

Alasannya, kata Yoseph, pemerintah masih harus mengkaji prosentase besaran simpanan wajib peserta Tapera. Besaran ini masuk dalam satu pasal RUU Tapera. Draft RUU Tapera terdiri dari 12 Bab dan 78 pasal. “Dari 9 fraksi, sebanyak 7 fraksi menolak keinginan pemerintah untuk menarik RUU Tapera, dan 2 fraksi setuju keinginan pemerintah tersebut,” ujarnya.

Lebih jauh diakuinya, DPR sangat menyesalkan permohonan pemerintah untuk membatalkan RUU Tapera disahkan menjadi UU pada masa sidang kali ini. Pasalnya, masyarakat bakal semakin sulit untuk memperoleh tempat tinggal layak yang menjadi amanah dalam UUD 1945. “Kami sangat sesalkan peristiwa ini. Ini catatan buruk dalam legislatif 2014-2019 karena pembahasannya telah menguras energi, waktu, tenaga dan anggaran yang cukup besar,” tandasnya. (LEO)