Rabu, 11/06/2014

Visi Capres Soal Perumahan, Sebatas Lips Service?

-jktproperty.com
Share on: 1062 Views
Visi Capres Soal Perumahan, Sebatas Lips Service?
Foto: presidenri.go.id

SUDAH menjadi kelaziman di negeri ini bahwa setiap akan ada pergantian rezim penguasa, calon penguasa selalu menjanjikan, mengiming-imingi sesuatu yang selama ini menjadi mimpi banyak orang. Termasuk mimpi punya hunian yang layak. Calon presiden yang akan dipilih rakyat pada Pilpres 2014, 9 Juli nanti, pun menjanjikan hal yang sama bahwa mereka akan memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi rakyat.

Dalam diskusi yang mengangkat tema bedah visi Capres 2014 di sektor perumahan di Jakarta, Selasa, 10 Juni 2014 lalu, masing-masing capres yang diwakili oleh pendukungnya mengemukan visi mereka di sektor perumahan. Mantan Ketua Umum DPP REI Enggartiasto Lukita (1992-1995) yang mendukung kubu Jokowi-Jusuf Kalla mengatakan bila Jokowi terpilih sebagai presiden maka pemerintahan Jokowi akan membangun 5.000 menara rumah susun. Langkah ini diambil untuk mentasi backlog perumahan nasional yang kini mencapai sekira 15 juta unit.

Program membangun 5.000 menara rumah susun ini nantinya akan didukung perbaikan infrastruktur, regulasi yang mumpuni serta tata ruang. Penyusunan tata ruang, demikian Enggartiasto, juga akan dilakukan secara transparan, mengingat Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan kunci pembangunan. Selain itu, pemerintahan Jokowi-JK, bila terpilih, menjamin perizinan satu pintu, agar lebih efisien. Mengenai subsidi sektor perumahan, Jokowi-Jusuf Kalla berjanji akan mengembalikan subsidi untuk rumah sederhana tapak (RST). Dengan demikian, diharapkan kekurangan pasokan (backlog) perumahan sebanyak lebih dari 15 juta unit dapat diatasi.

Tak hanya itu. Jokowi-JK juga berjanji akan mengembalikan Perum Perumnas pada khittah-nya sebagai penyedia perumahan untuk masyarakat kalangan marjinal yang berpengasilan rendah (MBR). Sebagai BUMN perumahan, Perumnas di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Kementerian BUMN didorong untuk mendapatkan profit. Tak heran bila Perumnas melakukan diversifikasi usaha dengan banyak membangun properti komersial sehingga pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat tak mampu menjadi terabaikan. Inilah yang memicu backlog rumah secara nasional terus saja menggelembung.

Lalu mengenai pembiayaan perumahan, kubu Jokowi-Jusuf Kalla telah menyiapkan formulasi uang muka murah. Uang muka yang mereka tawarkan hanya satu persen dari total nilai rumah dengan angsuran berbunga 1% selama masa tenor. Harga rumahnya pun dipatok maksimal Rp250 juta.

Kalau Jokowi-JK menjanjikan akan membangun 5.000 menara rumah susun, kubu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menjanjikan akan membangun 2.000 menara rumah susun di seluruh Indonesia. Pembangunan rusun itu, demikian dikatakan Harry Azhar Azis dan ekonom Dradjad Wibowo dari kubu Prabowo-Hatta, akan dilakukan dengan menggenjot peran BUMN dan swasta. Alokasi anggaran perumahan ini berada di bawah anggaran infrastruktur, dimana dalam 5 tahun pemerintahannya, bila terpilih, Prabowo-Hatta menganggarkan Rp1.400 triliun untuk pembangunan infrastruktur dasar.

Yang menarik dalam visi Capres 2014 di sektor perumahan ini adalah soal angka pembangunan menara rumah susun. Kalau kubu Prabowo-Hatta yang mengalokasikan Rp1.400 triliun untuk pembangunan infratsruktur, dimana di dalamnya juga termasuk dana untuk pembangunan rumah susun, hanya mampu menjanjikan membangun 2.000 menara rumah susun, kubu Jokowi-JK yang tak menyebutkan besaran dana justru berani mengiming-imingi akan membangun 5.000 tower rumah susun di Indonesia.

Dari sisi jumlah, rencana membangun 2.000 atau bahkan 5.000 menara rumah susun di Indonesia adalah sesuatu yang wah! Tapi fakta di lapangan mengatakan, jangankan 2.000 atau 5.000, program pembangunan 1.000 menara rumah susun yang dicanangkan pemerintahan SBY-JK kedodoran. Bahkan ketika pergantian pemerintahan dari SBY-JK ke SBY-Boediono, artinya sudah berjalan lima tahun, dari target 1.000 tower baru terbangun 2 tower. Dengan kata lain, program pembangunan 1.000 menara rumah susun punya sejuta persoalan. Mulai dari persoalan infrastruktur, buktinya ada rusun yang tidak dihuni lantaran infrastruktur jalan menuju ke lokasi tidak memadai. Persoalan lain, soal bergesernya orientasi bisnis Perum Perumnas yang seharusnya bisa menjadi motor penggerak pembangunan rumah susun di Indonesia.

Boleh jadi, janji membangun 2.000 atau 5.000 menara rumah susun di Indonesia hanya sebatas lips service dari kedua kubu untuk mendapat dukungan suara rakyat. Tapi itu sah-sah saja.

Dari pemaparan visi kedua Capres 2014 di sektor perumahan, saya malah melihat keduanya bisa saling melengkapi. Kubu Prabowo-Hatta sudah siap dengan target pendanaan Rp1.400 triliun untuk pembangunan infrastruktur dan perumahan. Sementara kubu Jokowi-JK dengan sejumlah program perumahan termasuk mengembalikan Perumnas ke track yang benar, saya kira akan dapat mendorong percepatan pembangunan menara rumah susun di Indoensia. Bila Prabowo-Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presiden 2014, mereka bisa mengadopsi visi sektor perumahan yang diungkapkan kubu Jokowi-JK. Begitu juga sebaliknya, bila Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil presiden 2014, keduanya bisa mengadopsi visi Prabowo-Hatta untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dimana perumahan menjadi bagian yang integral di dalamnya. (Deddy H. Pakpahan)