Rabu, 02/05/2012

Uang Muka KPR Idealnya Tak Perlu Naik

-jktproperty.com
Share on: 534 Views
Uang Muka KPR Idealnya Tak Perlu Naik

JAKARTA: Bank Indonesia dalam Surat Edaran No.14/10/DPNP tanggal 15 Maret 2012 tentang penerapan manajemen risiko pada bank yang melakukan pemberian kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kredit kendaraan bermotor (KKB) yang berlaku efektif 15 Juni 2012 menaikkan uang muka (down payment) pembelian rumah atau kendaraan bermotor. Untuk kredit motor minimal DP adalah 25%, kredit mobil minimal DP 30% dan KPR minimal DP juga dipatok 30%.

Khusus untuk kendaraan bermotor, langkah BI menaikkan DP boleh dibilang cukup beralasan, mengingat pertumbuhan KKB yang sangat tinggi dan memang pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di kota besar seperti Jakarta sanggup mengernyitkan dahi, sehingga dengan kenaikan DP ini diharapkan selain mengontrol pertumbuhan kredit juga mampu menahan laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang memang fantastis.

 

Lantas bagaimana dengan kenaikan DP untuk KPR? Menurut Deputi Direktorat Penelitian dan Pengaturan Bank Indonesia Yunita Resmi Sari, banyak orang akan menunda pembelian rumah akibat kebijakan kenaikan DP KPR sebesar minimal 30%. “Konsumen mungkin akan menunda pembelian 7-10 bulan ke depan karena beban DP semakin memberatkan,” ujarnya di Jakarta hari ini.

Namun kata dia, penundaan pembelian rumah itu bisa disiasati oleh kalangan perbankan dengan memberikan suku bunga KPR yang menarik. Dia menambahkan hampir 77% masyarakat mengambil KPR dengan menggunakan jasa kredit pembiayaan perbankan, sementara 23% sisanya dengan cara membeli tunai.

Alasan BI menaikkan uang muka pembelian rumah melalui KPR disebabkan karena kekhawatiran terhadap kredit sektor properti yang tumbuh luar biasa. Hingga Oktober 2011 kredit properti telah mencapai Rp280,55 triliun atau meningkat 26% dibandingkan periode yang sama di 2010 sebesar Rp222,61 triliun. Pertumbuhan kredit properti itu didorong segmen KPR dan KPA yang mencapai Rp175,14 triliun. Bahkan di penghujung 2011 BI sempat mengeluarkan sinyal kekhawatiran terjadinya bubble kredit properti.

Dengan melihat pertumbuhan penduduk dan perbaikan ekonomi yang terjadi dalam kelas menengah masyarakat Indonesia yang mendongkrak daya beli mereka, BI seharusnya tidak perlu terlalu khawatir dengan bubble properti, apalagi di subsektor perumahan yang nota bene mayoritas pembelinya adalah end-user dan bukan investor atau spekulan.

Riset terbaru Cushman & Wakefield Indonesia mengungkapkan sebagian besar konsumen pada pasar perumahan untuk beberapa wilayah Jakarta atau 77% adalah end user. Di Bekasi 75% pembeli rumah adalah end user, sedangkan di Bogor dan Depok justru malah lebih tinggi, yakni 78% pembeli rumah dikategorikan end user.

Tak Perlu Naik

Dengan melihat kenyataan di atas bahwa pembelian rumah melalui KPR adalah pembelian yang riil, dalam arti konsumen membeli sesuai dengan kebutuhan dan bukan untuk investasi, kenaikan DP KPR idealnya tak perlu dinaikkan. Apalagi dengan mengharapkan perbankan yang sudah jor-joran menurunkan suku bunga KPR-nya, untuk lebih menciutkan bunga KPR-nya.

Selain itu, penundaan pembelian rumah seperti yang disinyalir pejabat BI, yakni 7-10 bulan ke depan, jelas akan berdampak signifikan pada industri properti di Tanah Air yang memiliki keterkaitan dengan ratusan industri serta lapangan pekerjaan. Itu belum termasuk potensi kerugian perbankan yang kini gencar mengincar KPR.

Memang, kenaikan DP minimal menjadi 30% dari selama ini sekitar 20% tidaklah terlalu signifikan bagi mereka yang mampu. Namun bagi mereka yang memiliki bujet terbatas dalam mencicil KPR, tentu kenaikan minimal DP ini bisa menjadi persoalan yang pelik, bahkan terkesan tidak adil.

Sebelumnya Ketua Umum REI Setyo Maharso mengatakan batasan tipe 70 m2 yang terkena aturan DP minimal 30% dianggap kurang tepat. Pasalnya ini berlaku nasional, sedangkan skala ekonomi tiap daerah tentu berbeda. “Jelas ini tidak adil. Mereka (BI) melihat Jabodetabek. Padahal ini berlaku seluruh Indonesia,” kata Setyo.

Solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan tidak memberlakukan aturan ini secara gebyah uyah. Artinya, bank sebagai penyedia KPR juga diberikan kelonggaran memilah dan memilih mana konsumen yang bisa memberikan DP minimal 30% dan mana yang mampu memberikan DP minimal di bawah 30%. Ini bisa dilihat dari harga rumahnya. Misalnya, untuk rumah dengan harga di kisaran Rp300 juta ke bawah, DP bisa dipatok minimal di bawah 30%. Sedangkan rumah dengan harga di atas Rp300 juta DP bisa dipatok minimal 30% atau bahkan lebih untuk rumah-rumah mewah yang harganya di atas Rp1 miliar.

Konon katanya rumah yang harganya di atas Rp1 miliar di kawasan Cibubur, Serpong dan Bintaro saat ini banyak diminati konsumen. Konsumen berkantong tebal inilah yang rasanya tidak masalah dengan aturan minimal DP. Bahkan membeli cash pun mereka mampu.

Ada baiknya pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, melihat kembali ‘aturan main’ penetapan minimal DP untuk kredit perumahan, kalau memang itu memberatkan konsumen dan membuat mereka menunda atau menghapus impian memiliki rumah tinggal. (JR)