Senin, 04/04/2011

Transaksi Properti di Asia Mencapai US$63 miliar

-jktproperty.com
Share on: Facebook 511 Views
Transaksi Properti di Asia Mencapai US$63 miliar

JAKARTA: Transaksi properti di Asia pada tahun 2010 menembus US$63 miliar atau sekitar Rp567 triliun. Angka itu berarti melonjak hingga 50% dibandingkan di 2009 yang hanya sebesar US$39,2 miliar. Meningkatnya transaksi transaksi properti itu terjadi setelah pulihnya kawasan Asia dari imbas krisis finansial global. Melonjaknya harga properti Hong Kong dan Tokyo memberikan kontribusi hampir setengah dari total nilai transaksi itu.

“Pasar investasi real estate Asia menikmati kenaikan dan harga-harga untuk investasi utama properti sekarang sudah pulih secara substansial. Outlook untuk pasar secara umum masih optimistis,” ujar Nick Axford, Executive Director and Head of Research CB Richard Ellis Asia Pacific.

Dari total transaksi properti yang mencapai US$ 63 miliar, Hong Kong menguasai US$15,2 miliar, sementara transaksi di Jepang mencapai US$14,2 miliar. Harga properti di Hong Kong memang telah melonjak hingga 50% dalam dua tahun terakhir sehubungan dengan rendahnya suku bunga, menguatnya perekonomian dan gelombang pembeli yang menggelontorkan dana besar, terutama untuk membeli rumah-rumah mewah.

Menurut data CB Richard Ellis’s Asia Investment MarketView, pada 2010, investor-investor terutama membeli dan menyewa ruang perkantoran yang mencapai US$26,3 miliar untuk pembelian dan US$10,4 miliar untuk sewa perkantoran. Aktivitas melemah di kebanyakan pasar selama tiga bulan terakhir di 2010, terutama di China, Malaysia dan Singapura. Transaksi oleh investor institusi mencapai US$13 miliar pada 2010, yang berarti tumbuh 74% secara year on year.

Sementara itu pasar properti Indonesia secara nasional tahun lalu mencatat transaksi sebesar Rp32,8 triliun atau hanya naik sekitar 5%-6% dibandingkan dengan realisasi transaksi pada 2009. Angka tersebut merupakan hasil perhitungan nilai rata-rata baik yang dibukukan melalui sistem transaksi sewa (lease) maupun hak milik (strata title) tanpa memperhitungkan potensi nilai kumulatif dari pengelolaan bunga kredit pemilikan rumah (KPR) sepanjang tenor kredit.

Dari total nilai tersebut, sekitar 20,12% atau senilai Rp6,6 triliun di antaranya merupakan nilai transaksi di segmen rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Nilai tersebut setara dengan 120.000 unit rumah sejahtera tapak dengan harga jual rata-rata Rp55 juta per unit. Adapun, sekitar Rp26,3 triliun sisanya merupakan realisasi transaksi di segmen perkantoran, ritel, kondominium, apartemen kelas menengah atas serta perumahan mewah.

Dari sektor kredit, realisasi kredit properti selama 2010 diketahui telah tumbuh sekitar 15,07% dibandingkan dengan penyaluran kredit pada 2009 atau dari Rp217 triliun menjadi Rp249,7 triliun. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pertumbuhan penyaluran kredit yang signifikan tersebut didorong masih besarnya minat bank umum menyalurkan kredit properti pada kuartal IV/2010 sejalan dengan bergairahnya permintaan produk properti oleh calon debitur.

Adapun, kredit properti yang dimaksud mencakup kredit yang diberikan kepada kontraktor untuk pembangunan perkantoran, perhotelan, rumah, pertokoan, serta kredit kepada perorangan untuk kepemilikan serta pemugaran rumah. Penyaluran kredit properti yang terakumulasi pada kuartal IV itu tumbuh 9,87% sebesar Rp22,43 triliun dibandingkan dengan akumulasi penyaluran kredit properti hingga kuartal III/2010 (q-to-q) sebesar Rp227,27 triliun.

Menurut BI, peningkatan kredit pada kuartal IV dipacu oleh ekspansi kredit realestat sebesar 15,97% (q-to-q). “Hal itu diikuti pertumbuhan kredit pemilikan rumah dan apartemen [KPR/KPA] sebesar 13,56% dengan pangsa pasar tertinggi mencapai 57,41%,” tulis hasil survei tersebut. Berdasarkan catatan BI, akumulasi kredit properti sepanjang tahun lalu itu memiliki pangsa pasar sebesar 14,33% terhadap total outstanding kredit bank umum yang berjumlah Rp1,74 kuadriliun.

Kendati ekspansi kredit realestat meningkat pada kuartal IV, kredit konstruksi justru menurun sekitar 0,77% dibandingkan dengan kredit konstruksi pada kuartal sebelumnya. Mengacu pada data CB Richard Ellis mengenai transaksi properti Asia yang mencapai Rp567 triliun pada 2010 dan data yang dipublikasikan Coldwell Banker Commercial Indonesia mengenai transaksi properti di Indonesia yang mencapai Rp32,8 triliun, terlihat bahwa kontribusi pasar Indonesia terhadap transaksi pasar properti Asia sangatlah kecil atau hanya 5,78%. Apa yang menyebabkan kontribusi pasar Indonesia terhadap pasar Asia masih rendah, tak lain karena harga properti di Indonesia terbilang masih sangat murah, bahkan paling murah di kawasan Asia.

Mengacu pada data Global Property Guide, rata-rata harga apartemen di Indonesia saat ini hanya US$1.381 per m2 atau terendah di Asia. Bandingkan dengan Malaysia yang rata-rata harganya sudah mencapai US$1.546 per m2; Thailand (US$3.072/m2); China (US$5.251/m2); India (10.265/m2); Jepang (12.884/m2); atau Hong Kong (16.422/m2) dan Singapura (16.644/m2). Selain itu, pemerintah sampai saat ini juga masih membatasi kepemilikan properti oleh orang asing.

Dua faktor inilah yang membuat kontribusi pasar properti Indonesia terhadap transaksi pasar properti Asia sangat kecil. Kalau industri properti mau diidentikan dengan ‘lokomotif pembangunan’ suatu negara, gencarnya pembangunan properti yang dilakukan pengembang di Indonesia saat ini—termasuk dengan pembangunan superblok yang tentu saja akan mampu mensuplai produk properti secara besar-besaran ke pasar—pemerintah Indonesia yang menargetkan pertumbuhan ekonomi di atas 6% tahun ini, perlu memikirkan cara mendongkrak industri propertinya agar mampu menggerakkan perekonomian ke arah yang lebih baik lagi.

Satu-satunya cara adalah dengan membuka pasar properti bagi orang asing di Indonesia dengan mengeluarkan aturan hukum baru yang lebih marketable. Satu pengembang yang tidak perlu disebutkan mengatakan bahwa dari pasar yang mereka bidik, lebih dari 30% adalah ekspatriat dan sebagian besar dari mereka membatalkan pembelian propertinya karena aturan yang ada tidak mendukung. Hal ini tentu sangat tidak menguntungkan bagi Indonesia dan pemerintah perlu bijak menyikapinya. (DHP)