Senin, 25/01/2016

Tapera, Antara Pekerja, Pengusaha dan Penguasa

-jktproperty.com
Share on: 4132 Views
Tapera, Antara Pekerja, Pengusaha dan Penguasa

Kolom-DHP1

JAKARTA, jktproperty.com – Masalah perumahan tentu menjadi persoalan krusial bagi Indonesia yang memiliki 250 juta penduduk. Banyak program pemenuhan kebutuhan rumah di-launch pemerintah, sejak zaman Orde Lama, Orde Baru bahkan di era reformasi, namun hasilnya kebutuhan akan perumahan, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah, tak kunjung terpenuhi. Program Pembangunan Sejuta Rumah yang di-launch pemerintahan Jokowi-JK tahun lalu pun berjalan kurang maksimal. Alhasil backlog perumahan masih terus menjadi ‘hantu’ yang menakutkan yang terus membayangi program-program perumahan nasional.

Di tengah tetap aktualnya isyu backlog perumahan, ada wacana untuk menggalang dana perumahan dari kalangan pekerja, yakni dengan merealisasikan Tabungan Perumahan Rakyat atau disingkat Tapera. Intinya, pekerja membayar iuran sebesar 3% per bulan. Iuran ini akan dikelola oleh satu badan untuk memenuhi kebutuhan pekerja akan rumah. Iuran Tapera ini melengkapi iuran wajib lain yang telah berlaku, yakni iuran BPJS Kesehatan dan Iuran BPJS Ketenagakerjaan.

RUU Tapera akan melengkapi dua UU yang lahir sebelumnya yakni UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rusun serta peraturan pendukung lainnya
Pada 2014 pembahasan Tapera oleh pemerintah dan DPR sempat dihentikan dan dimajukan lagi pada pertengahan 2015 lalu. Rapat paripurna DPR bahkan menyetujui RUU ini masuk RUU prioritas dan dibahas tahun ini sebagai beleid inisiatif DPR. Targetnya, pemerintah dan DPR bisa mengesahkan RUU Tapera tahun ini.

Beberapa hal yang mesti dicermati dalam RUU Tapera, RUU ini mewajibkan semua pekerja swasta dan wiraswasta menjadi peserta Tapera. Kewajiban ini tertuang dalam dalam Pasal 7 ayat 1 draf RUU Tapera. Ada sejumlah syarat untuk menjadi calon peserta yang tercantum dalam Pasal 7 ayat 2. Intinya, para pekerja yang wajib menjadi peserta Tapera adalah mereka yang telah berpenghasilan di atas upah minimum. Selain itu, usia calon peserta minimal 18 tahun atau sudah menikah saat mendaftar sebagai peserta. Dalam rancangan sebelumnya, kewajiban menjadi peserta Tapera diutamakan kepada pekerja yang berpenghasilan rendah dan belum memiliki rumah.

RUU Tapera menetapkan besaran iuran tabungan perumahan sebesar 3% dari upah setiap bulan. Batas maksimal basis gaji yang dipungut iuran itu adalah 20 kali dari upah minimum. Dari porsi iuran itu, sebesar 2,5% akan ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja.

Poin itulah yang membuat pengusaha keberatan. Setidaknya suara keberatan diungkapkan kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). “Pengusaha menolak tegas UU tersebut diberlakukan jika sumber pembiayaan untuk penyediaan perumahan rakyat dibebankan ke dunia usaha,” ujar Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani.

Menurut dia, persentase beban pungutan pengusaha dan pekerja saat ini sudah cukup besar. Iuran tersebut meliputi iuran jaminan hari tua (JHT) 3,7%, jaminan kematian 0,3%, jaminan kecelakaan kerja 0,24-1,74%, jaminan pensiun 2%, jaminan sosial kesehatan 4%, dan cadangan pesangon 8%.

“Kalau dihitung, berdasarkan rata-rata kenaikan upah dalam 5 tahun terakhir sekitar 14%, maka beban tahunan pengusaha untuk taat pada peraturan UU Tapera nantinya mencapai 35%. Ini jelas sangat memberatkan pengusaha,” katanya.

Selain itu, sambung Haryadi, bantuan kepemilikan rumah juga sebenarnya sudah ada di dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga menurutnya, iuran baru tersebut bagi pekerja formal tidak diperlukan lagi. “Jika Tapera tetap akan diberlakukan, maka pembiayaan tidak bersumber dari penambahan pungutan pada pemberi kerja. Namun dengan optimalisasi dana-dana publik yang dihimpun dari pengusaha, seperti BPJS Ketenagakerjaan.”

Dari penolakan pengusaha ini, pembahasan RUU Tapera di DPR tampaknya perlu mempertimbangkan mengenai kewajiban pengusaha sebesar 0,5% yang dinilai akan semakin membebani pengusaha. Sebab bila poin ini diabaikan, pembahasan RUU Tapera akan terus terseok-seok dan bahkan terancam berhenti lagi di tengah jalan.

Dalam pembahasan RUU Tapera, pemerintah dan DPR memang tidak bisa melihat dari satu sisi saja, yakni bagaimana mengejar ketertinggalan backlog perumahan. Melainkan juga melihat dari sisi kalangan pengusaha yang nota bene punya kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Andai satu perusahaan hanya memiliki karyawan 10-15 orang, kewajiban 0,5% ini mungkin tidak jadi masalah. Tapi bayangkan dengan perusahaan yang memilii ribuan pekerja. Apalagi pengusaha melihat ada tumpang tindih pungutan Tapera dengan BPJS Ketenagakerjaan yang bisa menciptakan potential dispute di kemudian hari

Jalan tengah yang bisa dipertimbangkan adalah dengan memangkas kewajiban pengusaha sebesar 0,5% di dalam RUU Tapera dan tetap mewajibkan pekerja membayar iuran 2,5% dari penghasilannya per bulan. Lantas, dibebankan kemana yang 0,5%? Saya kira beban sebesar itu cukup fair bila dilimpahkan kepada penguasa negeri ini, mengingat pemerintah toh juga punya kewajiban memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi rakyatnya seperti diatur dalam Undang Undang.

Itu pemikiran saya, mungkin Anda punya pemikiran yang lebih brilian?