Jumat, 06/04/2012

Tanpa Genjot Infrastruktur, Industri Properti Indonesia Jalan di Tempat

-jktproperty.com
Share on: 568 Views
Tanpa Genjot Infrastruktur, Industri Properti Indonesia Jalan di Tempat

JAKARTA: Industri properti Indonesia tumbuh cukup signifikan dalam beberapa tahun ke belakang. Namun harus diakui belum mampu bersaing dengan industri properti negara-negara Asia lainnya. Kunci pembangunan properti terpulang pada seberapa baik pembangunan infrastruktur dilakukan. Dapat dipastikan industri ini akan jalan di tempat bila pembangunan infrastruktur tidak digenjot dan hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Industri properti Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, namun kenyataannya belum mampu bersaing dengan industri properti negara-negara Asia lainnya. Dapat dipastikan industri ini akan jalan di tempat dan semakin tertinggal bila pembangunan infrastruktur tidak dari sekarang digenjot dan hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Pertumbuhan industri properti di Indonesia boleh dibilang cukup gegap gempita dalam beberapa tahun ke belakang. Hampir semua subsektor properti menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari sisi kredit pun, industri properti nasional seakan terus menunjukkan peningkatan yang membuat kalangan pengembang senang, namun membuat pemerintah bersikap sedikit cemas, karena dengan pertumbuhan yang meroket dikhawatirkan terjadi bubble.

Cemas? Wajar saja mengingat kredit properti seperti tak terbendung lagi. Bahkan hingga Februari 2012 lalu, seperti dilansir Bank Indonesia, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA) yang dikucurkan perbankan hingga Februari 2012 telah mencapai Rp191,17 triliun atau meningkat hingga 33% bila dibandingkan angka penyaluran KPR/KPA Februari 2011 sebesar Rp143,51 triliun. Secara keseluruhan, kredit properti termasuk kredit real estate dan kredit konstruksi hingga Februari 2012 mencapai Rp311,17 triliun atau lebih tinggi dibandingkan pada Februari 2011 sebesar Rp243,08 triliun.

Namun kecemasan pemerintah itu menjadi agak berlebihan bila kita melihat data-data mengenai pertumbuhan kelas menengah di Indonesia yang cukup spektakuler. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif sejak 2000 lalu seiring dengan tumbuhnya kelas menengah yang notabene menyumbang 70% dari pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan data mengungkapkan setiap tahun muncul 9 juta warga kelas menengah di Indonesia.

Bank Dunia menyebutkan, 56,5% atau lebih dari separuh penduduk Indonesia yang saat ini berjumlah 237 juta jiwa, masuk kategori kelas menengah. Kategori kelas menengah versi Bank Dunia adalah mereka yang membelanjakan uangnya US$2 (sekitar Rp18.000) hingga US$20 (sekitar Rp180.000) per hari. Artinya, saat ini ada sekitar 134 juta warga kelas menengah di Indonesia. Artinya apa? Daya beli masyarakat Indonesia memang mulai membaik, termasuk daya beli mereka di sektor properti. Buktinya, ya itu tadi, KPR/KPA mengalami peningkatan yang spektakuler.

Pembangunan Infrastruktur Lamban

Lalu pertanyaannya, mengapa industri properti Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara di Asia seperti Singapura, Malaysia, India atau China?

Dalam wawancara dengan Glenn J. Rufrano, President dan CEO Cushman & Wakefield Inc., dia mengatakan ada tiga penyebab lambatnya pertumbuhan pasar properti di Indonesia. Pertama, terbatasnya pinjaman; kedua, regulasi yang mengatur kepemilikan properti oleh asing; dan ketiga adalah karena lambatnya pembangunan infrastruktur.

Dari ketiga alasan yang diungkapkan itu, saya rasa lambannya pembangunan infrastuktur lebih dominan. Mengapa? Karena selama ini pembangunan infrastuktur terfokus hanya di Pulau Jawa. Jadi, bagaimana mungkin industri properti Indonesia yang memiliki lebih dari 17.500 pulau bisa menjadi yang terunggul di kawasan regional atau global bila pembangunan infrastrukturnya hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa?

Negara-negara sepertti China atau India yang menjadi kekuatan ekonomi Asia, lebih dulu membangun infrastrukturnya, baru kemudian mereka bisa menggiring industri properti dalam negerinya ‘berbicara’ di tingkat regional.

Saya juga termasuk orang yang cukup prihatin melihat konsentrasi pengembang asal Jakarta yang berlomba-lomba menanamkan investasinya di Pulau Bali sementara pulau ini dari sisi infrastuktur boleh dikatakan sangat minim. Sulit membayangkan seperti apa jadinya Pulau Dewata itu dalam beberapa tahun ke depan bila pemerintah pusat dan daerah tidak segera membangun infrastruktur Bali.Tapi apa yang dilakukan pengembang dengan berlomba-lomba mengeksplorasi Bali agak masuk akal, mengingat daya tarik Bali di tingkat internasional dan minimnya infrastruktur di pulau lain bila mereka mau berinvestasi di sana.

Dalam hal membangun infrastruktur, pemerintah Indonesia agaknya memang harus lebih serius lagi mengembangkan infrastruktur di daerah-daerah. Keseriusan itu tampaknya sudah terlihat dimana tahun ini pemerintah menganggarkan dana Rp204,7 triliun untuk program pembangunan infrastruktur.

Bisa dikatakan tanpa pembangunan infrastruktur maka industri properti nasional akan berjalan di tempat, kalau tidak mau dikatakan hanya terkonsentrasi di Jawa atau Bali.

IIICE’12 dan APMC-SIID’12

Pada 2-5 Mei 2012, di Jakarta akan diselenggarakan “Indonesia International Infrastructure Conference and Exhibition 2012” (IIICE’12) bersamaan dengan “Asia Pacific Ministerial Conference on Sustainable and Inclusive Infrastructure Development 2012” (APMC-SIID’12). Ini adalah momentum yang sangat penting dalam membangkitkan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto dalam siaran persnya, 2012 adalah tahun momentum baru bagi kebangkitan infrastruktur Indonesia karena ada dua pendorong utama yaitu melunaknya hambatan peraturan melalui menerapan UU Pembebasan Tanah dan pembaruan tingkat utang negara menjadi layak investasi. Jelas, implikasinya terhadap iklim investasi di Indonesia akan sangat besar.

Pemerintah Indonesia dalam konferensi tersebut kabarnya akan menawarkan proyek-proyek infrastruktur dalam negeri kepada investor asing dari 53 negara yang nilainya mencapai US$150 miliar dalam lima tahun ke depan.

Lalu bagaimana prospek investasi infrastruktur di Indonesia? Sebenarnya, pengesahan UU Pembebasan Tanah pada Desember 2011 merupakan kunci terlepas dari hambatan yang selama ini dirasakan dalam hal pembangunan infrastruktur. Artinya dari sisi hukum sudah ada jaminan kepada investor bahwa proyek infrastruktur bisa dikerjakan on schedule. Selain itu, diraihnya peringkat layak investasi bagi Indonesia membuat negeri ini bisa menjadi negeri yang menjanjikan untuk investasi infrastruktur dibandingkan negara-negara di Asia lainnya.

Untuk itu pemerintah pusat harus benar-benar bisa memanfaatkan konferensi ini sebagai ajang mempromosikan potensi investasi di bidang infrastruktur, sementara pemerintah daerah bisa segera membuat aturan main yang akomodatif terhadap tuntutan investor dan bukan malah menjadi batu sandungan.

Bila itu bisa dilakukan, niscaya pembangunan infrastruktur ini akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap pertumbuhan industri properti yang lebih merata dan mampu meningkatkan perekonomian Indonesia tentunya. Kita berharap, semoga saja. (Deddy H. Pakpahan)