Senin, 06/03/2017

Tanpa Bank BTN, Program Sejuta Rumah Hanya Sebatas Lips Service

-jktproperty.com
Share on: 7284 Views
Tanpa Bank BTN, Program Sejuta Rumah Hanya Sebatas <em>Lips Service</em>
Foto: Humas Bank BTN
PROGRAM SEJUTA RUMAH: Program Sejuta Rumah yang diusung pemerintahan Presiden Jokowi merupakan terobosan paling spektakuler sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia. Namun tanpa didukung penuh oleh Bank BTN—sebagai bank perumahan yang berpengalaman lebih dari enam dekade membiayai masyarakat kelas menengah bawah—Program Pembangunan Sejuta Rumah hanya sebatas lips service, manis di bibir saja.

JAKARTA, jktproperty.com – Program Sejuta Rumah yang diusung pemerintahan Presiden Jokowi merupakan terobosan paling spektakuler sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia. Namun tanpa didukung penuh oleh Bank BTN—sebagai bank perumahan yang berpengalaman lebih dari enam dekade membiayai masyarakat kelas menengah bawah—Program Pembangunan Sejuta Rumah hanya sebatas lips service, manis di bibir saja.

Sekira enam bulan pasca dilantik sebagai Presiden RI ke-7, tepatnya pada pada 29 April 2015, Joko Widodo (Jokowi) langsung mencanangkan Program Pembangunan Sejuta Rumah untuk Rakyat—biasa disingkat Program Sejuta Rumah—di lokasi proyek pembangunan rumah susun di Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Tak sedikit kalangan meragukan program Jokowi itu. Program Sejuta Rumah alias membangun satu juta unit rumah setiap tahun dinilai terlalu ambisius. Banyak orang menduga Jokowi tengah mencari perhatian rakyat agar mendapat simpati. Biasa, presiden kalau baru terpilih punya program yang bagus-bagus, lips service supaya rakyat ‘terbius’, supaya rakyat percaya bahwa mesin pemerintahan akan bergerak demi mensejahterakan masyarakat.

Tapi, keraguan banyak orang itu ternyata salah besar. Presiden Jokowi benar-benar serius dengan Program Sejuta Rumah yang diusung pemerintahannya. Dan ini, perlu digaris tebal, bukan semata lips service. Satu hal yang sampai hari ini masih tergiang dalam ingatan adalah pidato Jokowi yang mengatakan bila program di sektor perumahan ini dikerjakan dengan cara-cara normal, cara-cara yang biasa, tentu tidak akan bisa tercapai.

“Kalau dengan cara biasa tidak akan tercapai. Membangun 200.000 unit rumah saja setiap tahun sulit. Tetapi kalau kita berani melakukan loncatan, angka itu [1 juta unit rumah] akan bisa tercapai,” kata Jokowi.
Mengapa Presiden Jokowi terlihat ngotot mengapungkan Program Sejuta Rumah?

Jokowi melihat ada peluang yang sangat besar di Indonesia yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Sebulan sebelum dia mencanangkan Program Sejuta Rumah, Jokowi pernah mengumpulkan pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mempunyai tabungan duit yang besar yang sudah bertahun-tahun didiamkan saja, hanya ditaruh di bank, bunganya pun secuil. Hal ini dilakukan semata-mata karena pimpinan BUMN tidak berani mengambil risiko, regulasi yang ada pun tidak mendukung guna memutar dana-dana milik BUMN.

Pada pertemuan dengan para bos BUMN itu Jokowi menantang mereka untuk menyisihkan dana BUMN sebesar 5% saja untuk membangun rumah-rumah pekerja. Jokowi mencontohkan BPJS Ketenagakerjaan yang mengelola Rp200 triliun dana pekerja.

“Kalau bisa disisihkan 50%, kalau tidak bisa ya 40% atau 30%. Katakanlah bisa dipakai 40%, itu besar sekali jumlahnya. Dan [itu] juga bukan uang hilang, karena dimanfaatkan untuk membangun rusun atau perumahan, diberikan kepada pekerja. Karena ini memang uangnya pekerja ya dimanfaatkan untuk kesejahteraan pekerja,” kata Jokowi.

Apa yang dilakukan pemeritahan Jokowi dengan mencanangkan Program Sejuta Rumah jelas merupakan terobosan paling besar yang pernah dibuat pemerintah untuk memenuhi kebutuhan papan rakyatnya. Apalagi, saat program ini dicanangkan, backlog perumahan di Indonesia mencapai 13,5 juta unit dengan rata-rata kebutuhan rumah per tahunnya mencapai 800.000 unit.

Pada Program Sejuta Rumah 2015 terdiri atas 603.516 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 396.484 unit untuk non-MBR. Dari 603.516 unit rumah MBR, pembangunannya dibagi dalam tiga tahap. Tahap pertama 331.693 unit yang sekarang siap izin dan lokasi, 98.020 unit tahap kedua yang diharapkan bulai Mei-Juni mendatang dirampungkan Kementerian PUPR, dan tahap ketiga sebanyak 173.803 unit yang sekarang dalam proses izin lokasi pengembang. Adapun untuk pembanguan 396.484 unit rumah non-MBR, dilakukan oleh pengembang dan masyarakat sesuai mekanisme pasar.

Berdasarkan evaluasi yang dikeluarkan kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di akhir Desember 2015, total pembangunan rumah tinggal tahun 2015 mencapai 699.770 unit.

Memang belum mencapai target seperti yang diharapkan, mengingat di lapangan masih terkendala banyak persoalan. Tapi setidaknya Program Sejuta Rumah telah mampu memunculkan “greget” di sektor perumahan dan menyadarkan banyak pihak bahwa kita memang harus melakukan terobosan dasyat di sektor perumahan.
Ada beberapa masukan dan evaluasi yang diberikan Real Estate Indonesia (REI) mengenai Program Sejuta Rumah 2015. Menurut REI, agar program ini berjalan efektif di lapangan, soal pembiayaan konsumen perlu dipertimbangkan. Pemerintah, demikian evaluasi REI, perlu memberikan kelonggaran agar konsumen bisa mendapatkan KPR inden dengan syarat sebagai rumah pertama, sehingga konsumen tidak perlu menunggu rumah selesai baru bisa KPR.

Banyak konsumen yang ditolak oleh bank karena tidak memenuhi syarat. Hal ini dinilai bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi metode penyesuaian konsumen khusus program sejuta rumah, sehingga tidak disamakan dengan persyaratan dengan KPR komersial.

Program Sejuta Rumah juga perlu diarahkan pada pekerja-pekerja di sektor informal yang secara kemampuan keuangan layak namun secara persyaratan administratif tidak memenuhi. Selain itu, perlu adanya penyempurnaan fasilitas bantuan subsidi Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP) dengan memasukan masyarakat berpenghasilan Rp3 juta per bulan walaupun‎ dengan suku bunga kredit yang lebih tinggi. Pertimbangan ini diajukan REI karena harga produksi rumah di perkotaan sudah tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp 3 juta per bulan.

Pada 2016, Program Pembangunan Sejuta rumah menunjukkan adanya perbaikan dimana jumlah rumah yang berhasil dibangun meningkat signifikan. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan per 30 Desember 2016 sebanyak 805.169 unit rumah telah dibangun atau meningkat 13% dibandingkan 2015 sebanyak 699.770 unit.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan tahun lalu pemerintah dalam Program Sejuta Rumah menetapkan target rumah untuk MBR sebanyak 700.000 unit dan sisanya 300.000 unit untuk non-MBR. Sedang realisasi hingga 30 Desember 2016, untuk pembangunan rumah MBR mencapai angka 569.382 unit, sedangkan rumah non MBR terbangun sebanyak 235.787 unit rumah.

Pada Program Satu Juta Rumah ini, pemerintah melalui Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR juga berhasil membangun sebanyak 113.422 unit rumah bagi MBR yang terdiri dari rumah susun sewa (Rusunawa) sebanyak 7.860 unit, rumah khusus 6.048 unit, rumah swadaya sejumlah 97.888 unit (rumah baru 1.007 dan peningkatan kualitas rumah 96.881 unit). Data pembangunan rumah dari kementerian/ lembaga sebanyak 16.923 unit, Pemda 120.180 unit, pengembang perumahan sebanyak 298.333 unit rumah bersubsidi yang terdiri dari skema subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (120.059 unit) KPR Syariah (7.311 unit), Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 65.902 unit dan kredit konstruksi 105.061 unit.

Pembangunan rumah melalui fasilitas pembiayaan lainnya sebanyak 21.830 unit, CSR perusahaan 320 unit dan masyarakat 32.586 unit rumah. Sementara untuk rumah non-MBR sejumlah 235.787 unit berasal dari pembangunan rumah oleh pengembang sebanyak 12.332 unit, masyarakat non MBR 10.000 unit, non subsidi komersial 80.235 unit, non subsidi syariah 3.972 unit dan kredit konstruksi 129.248 unit.

Sementara Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penyederhanaan proses perizinan untuk membangun rumah bersubsidi yang sebelumnya memerlukan 33 ijin atau tahapan yang membutuhkan proses antara 700 sampai 960 hari.
“Proses perizinan ini terlalu lama. Pemeritah melalui Paket Kebijakan Ekonomi 13 telah menyederhanakan perizinan menjadi sekitar 11 izin atau tahapan dan prosesnya maksimal 44 hari,” kata Sitorus.

Untuk menyederhanakan perizinan, pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 1/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres Nomor 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Inpres Nomor 3/2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan.

Beberapa kemudahan perizinan perumahan untuk MBR yang diberikan antara lain adalah kemudahan administrasi dan pelayanan, kemudahan waktu penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan kemudahan dalam bantuan teknis dan informasi. Kemudahan tersebut diberikan pada penyediaan rumah, baik dalam bentuk rumah sederhana tapak maupun rumah susun sederhana yang dibangun sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Selain itu, Kementerian PUPR juga mendorong agar pemerintah daerah mengambil inisiatif untuk memudahkan pembangunan rumah bersubsidi. Bahkan ada kabupaten atau kota yang memberikan izin bangunan dengan proses yang cepat dan biaya nol. Jelas ini berdampak positif terhadap kelangsungan Program Sejuta Rumah.

Pemerintah juga memberikan bantuan pembiayaan perumahan untuk mendukung Program Sejuta Rumah khususnya bagi MBR. Beberapa bantuan tersebut a.l. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), dan Bantuan Uang Muka (BUM). Kemudian pembebasan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah sederhana tapak dan rusunami, pemberikan PSU untuk rumah sederhana tapak.

Pada 2016 pemerintah telah mengalokasikan anggaran FLPP senilai Rp9,22 triliun untuk memfasilitasi penerbitan KPR FLPP sebanyak 84.000 unit. Untuk dana SSB dialokasikan dana sebesar Rp2,05 triliun dan Bantuan Uang Muka (BUM) sebesar Rp1,2 triliun.

Terobosan Spektakuler
Program Sejuta Rumah yang diusung pemerintahan Presiden Jokowi merupakan terobosan paling spektakuler sepanjang sejarah pemerintahan Indonesia. Namun tanpa didukung penuh oleh Bank BTN—sebagai bank perumahan yang berpengalaman lebih dari enam dekade membiayai masyarakat kelas menengah bawah—Program Pembangunan Sejuta Rumah hanya sebatas lips service, manis di bibir saja.

Memang benar, hal pembiayaan, Kementerian PUPR juga terus mendorong bank-bank pelaksana agar memberikan proses pelayanan dengan cepat, baik KPR maupun skema kredit lainnya terkait program pemerintah ini. Tercatat ada 8 bank (Bank BTN), Bank BTN Syariah, BRI, BRI Syariah, Bank Mandiri, BNI, Bank Artha Graha dan Bank Mayora ditambah 11 bank pembangunan daerah (Bank Sumut, Bank Sumsel Babel, Bank Riau Kepri, Bank Nagari, Bank BJB, Bank Jatim, Bank Kalteng, Bank Kalsel, Bank NTB, Bank NTT dan Bank Papua) yang menyalurkan FLPP dalam Program Sejuta Rumah.

Tapi dalam praktiknya selama 2015-2016, Bank BTN tercatat yang paling dominan menyalurkan dana FLPP. Bahkan boleh dikatakan bank lain tidak ada yang mau terlibat di dalam program yang nota bene margin keuntungannya kecil ini. BTN berperan sebagai lembaga pembiayaan yang menyediakan lending products kepada seluruh pihak terkait, baik supply side dalam bentuk kredit konstruksi maupun demand side dalam bentuk KPR maupun FLPP. Artinya di sini, pemerintah, pengembang dan masyarakat berpenghasilan rendah hanya bisa berharap pada Bank BTN. Peran dan konstribusi Bank BTN dalam Program Sejuta Rumah akan sangat menentukan sukses tidaknya program ini.

Dalam Program Sejuta Rumah, seperti yang kerapkali diutarakan Dirut Bank BTN Maryono, fungsi dan peran Bank BTN adalah sebagai integrator yang harus punya kemampuan mensinergikan semua potensi yang ada. Untuk memperluas penyaluran kredit perumahan terkait dengan Program Sejuta Rumah 2016 misalnya, Bank BTN melakukan sinergi dengan sejumlah departemen, lembaga usaha mikro, organisasi masa bahkan partai politik.

Itulah bentuk dukungan Bank BTN terhadap Program Sejuta Rumah yang paling kongkret. Hasilnya, pembiayaan yang disalurkan BTN pada 2016 meningkat 20,23% atau dari 474.099 unit rumah menjadi 570.000 unit rumah. Bahkan dengan dukungan digital banking yang mumpuni BTN optimistis bisa meningkatkan target pembiayaan perumahan pada Program Sejuta Rumah 2017. Dengan digital banking, BTN bisa menjangkau area layanan masyarakat yang tak terpapar layanan bank dan menjadi lebih efisien.

Akan halnya masukan dari REI bahwa perbankan perlu menyasar pekerja di sektor informal dalam hal pembiayaan perumahan, hal itu sudah direspon Bank BTN secara positif, yakni dengan memberikan KPR mikro bagi pekerja di sektor informal yang jumlahnya sangat potensial, yakni 6,5 juta orang. Bank BTN pada 24 Februari 2017 lalu meluncurkan produk terbarunya KPR Mikro di Semarang, Jawa Tengah.

Adapun, target penyaluran KPR Mikro Bank BTN tahun ini sebesar Rp150 miliar. Untuk tahap awal peluncuran KPR Mikro, debitur yang disasar oleh Bank BTN adalah pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Mie Bakso (APMISO). Selain pedagang makanan, Bank BTN juga menyasar nelayan, petani, pengrajin, dan pekerja di sektor informal. Jadi, para pekerja informal, asalkan tergabung dalam komunitas pedagang atau koperasi serta merupakan binaan Kementerian Koperasi dan UKM dengan penilaian baik, bisa mengajukan KPR ke Bank BTN.

Menteri BUMN Rini Soemarno mulai 2017 memasang target kepada Bank BTN untuk membangun sekaligus membiayai perumahaan 1 juta unit rumah per tahun atau dua kali lipat dibandingkan pencapaian BTN pada 2016. Rini mengatakan dalam lima tahun ke depan maka harus ada 5 juta unit rumah yang harus disediakan dan dibiayai.
Kegagalan Program Sejuta Rumah, demikian Menteri BUMN, dinilai banyak pihak karena peran BUMN yang minim. Padahal, di awal pencanangan program, Presiden Jokowi sudah men-challenge bos-bos BUMN untuk terlibat dan mendukung program ini. Lantaran Program Pembangunan Sejuta Rumah dinilai kurang berjalan seperi yag diharapkan, Kementerian BUMN pun mengambil inisiatif untuk mensinergikan Bank BTN dan BUMN lainnya demi suksesnya Program Sejuta Rumah.

Akhir Desember 2016 lalu Bank BTN menggandeng tujuh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna memaksimalkan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada karyawan serta masyarakat umum. Ketujuh BUMN itu masing-masing PT Bukit Asam, Reasuransi Indonesia Utama, PT Pembangunan Rumah, PT Semen Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani, Perum Perumnas, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Dari kerja sama dengan tujuh BUMN itu, bakal ada 21.250 karyawan BUMN yang KPR-nya akan dibiayai BTN plus 20.000 peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan debitur potensial. Kerja sama Bank BTN dengan PTPP dan Perumnas pun akan mengerek naik pasokan rumah oleh Perumnas sebesar 46.600 unit setiap tahunnya.
Soal sumber dana, tampaknya tak jadi soal. Kementerian PUPR awal Januari mengabarkan berita baik, yakni dengan adanya penambahkan anggaran untuk perumahan. Bila pada 2016 anggaran yang dipatok kementerian cuma Rp10 triliun dan pencapaiannya bisa menembus angka 805.169 unit rumah, tahun 2017 anggarannya dinaikkan menjadi Rp22 triliun agar realisasinya lebih maksimal.

Ada pun target Kementerian PUPR di bidang perumahan pada 2017 ini adalah membangun 12.816 unit rumah susun (rusun) untuk MBR, termasuk penyelesaian Rusun Atlet di Kemayoran dan rusun tingkat tinggi juga untuk MBR di Pasar Minggu, Pasar Rumput, dan Pondok Kelapa. Kemudian membangun rumah swadaya dan rumah khusus dengan jumlah masing-masing 117.500 unit dan 5.718 unit. Berikutnya menyalurkan bantuan pembiayaan terhadap 600.000 unit rumah yang terdiri dari 375.000 unit melalui KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan 225.000 rumah melalui KPR Subsidi Selisih Bunga (SSB). Terakhir, memberikan bantuan uang muka (BUM) bagi 550.000 unit rumah MBR dan menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) bagi 18.000 unit rumah MBR.

Selain dana yang disediakan pemerintah, Bank Dunia kabarnya juga berkomitmen memberikan bantuan dana sebesar US$197 juta setara Rp2,62 triliun untuk Program Sejuta Rumah tahun ini ditambah komitmen investor Jepang yang juga menyediakan dana tak kurang dari Rp2 triliun untuk membangun kawasan perumahan di dalam kawasan industri yang ditujukan untuk para tenaga kerja di kawasan tersebut.

Dengan jaminan ketersediaan dana dari pemerintah, rekam jejak BTN dalam hal pembiayaan kredit perumahan yang mumpuni, ditambah sinergi yang telah dilakukan BTN dengan 7 BUMN lainnya, rasanya bukan hal yang mustahil bila tahun 2017 ini BTN mampu merealisasikan apa yang ditargetkan Menteri BUMN Rini Soemarno, yakni membangun dan membiayai 1 juta unit rumah, menyusul satu juta unit rumah setiap tahunnya. Terakhir, selamat ulang tahun Bank BTN yang ke-67, tetapkan hati untuk terus peduli pada kebutuhan papan masyarakat kelas menengah bawah. Deddy H. Pakpahan ***