Rabu, 18/06/2014

Tak Tepat Langkah Menpera Pidanakan Pengembang ‘Nakal’

-jktproperty.com
Share on: 548 Views
Tak Tepat Langkah Menpera Pidanakan Pengembang ‘Nakal’
Foto: Ilustrasi
Langkah Menpera Djan Faridz yang akan mempidanakan pengembang ‘nakal’ dinilai tidak tepat karena itu bukan domain Menpera.

JAKARTA, jktproperty.com – Langkah Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz yang akan mempidanakan pengembang ‘nakal’ karena dianggap melanggar ketentuan UU mengenai hunian berimbang dinilai tidak tepat. Posisi Menpera adalah sebagai pembina pengembang dan mempidanakan pengembang ‘nakal’ bukanlah domain dari Menpera.

Hal itu diungkapkan Teguh Satria, mantan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) periode 2007-2010, dalam perbincangan dengan jktproperty.com. “Selama ini Menpera menjadi pembina para pengembang, pengembang adalah binaan Menpera. Saya kaget juga ketika membaca berita bahwa Pak Djan Faridz akan mempidanakan pengembang ‘nakal’. Saya kira langkah itu tidak tepat,” katanya.

Menurut Teguh, kalau memang ada pelanggaraan yang dilakukan kalangan pengembang, misalnya melanggar aturan dalam UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman atau UU No.20/2011 tentang Rumah Susun, seharusnya Menpera memanggil para pengembang itu. “Diundang, kita duduk bersama dan dipaparkan permasalahannya. Bukan langsung diadukan ke Kejaksaan Agung, Polri atau KPK, tidak seperti itu hubungan antara Menpera dan pengembang selama ini,” ujar Teguh.

Setelah melaporkan ulah pengembang ‘nakal’ ke Kejaksaan Agung (13/6), hari ini rencanyanya Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) akan melaporkan puluhan pengembang ‘nakal’ ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Menpera Djan Faridz mengatakan laporan ke Kapolri itu terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan pengembang.  Menurutnya, para pengembang,  yang kebanyakan pengembang skala besar, masih tidak mau mengembangkan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu, dianggap Menpera melanggar ketentuan hunian berimbang tertuang dalam Undang-Undang No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No.20/2011 tentang Rumah Susun.

Selain tidak tepat, Teguh juga mengatakan bahwa mempidanakan pengembang ‘nakal’ yang melanggar UU bukanlah domain Menpera, melainkan domain dari institusi yang mengeluarkan izin kepada pengembang. “Itu domainnya pemerintah provinsi, pemerintah kota atau pemerintah kabupaten sebagi pihak yang memberi izin. Jadi bukan domain Menpera. Makanya saya mau katakan langkah Menpera ini sangat tidak tepat. Mengenai langkah mempidanakan pengembang, UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga tidak mengatur mengenai sanksi pidan, yang ada hanya sanksi administratif kepada para pelanggarnya.

Teguh lebih lanjut mengatakan di akhir masa jabatan seharusnya Menpera Djan Faridz tidak membuat langkah-langkah kontroversial. “Belum lama ini Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) memberikan ‘rapor merah’ kepada Kementerian Perumahan Rakyat. Saya kira angka-angka di dalam rapor merah itu jangan malah bertambah di akhir masa jabatannya,” tegas Teguh. (DHP)