Selasa, 27/11/2012

Tak Punya RTRW, Wajar Bila Banjir Hantam Depok

-jktproperty.com
Share on: 653 Views
Tak Punya RTRW, Wajar Bila Banjir Hantam Depok

jktproperty.com | Dalam seminggu terakhir ini berita mengenai terendamnya kota Depok, terutama kompleks perumahan yang berada di dataran rendah, akibat curah hujan yang cukup tinggi terus menghiasi halaman suratkabar dan media-media online. Masyarakat atau mereka yang benar-benar ahli, juga tak ketinggalan yang ‘sok ahli’ ramai-ramai menuding pengembang-lah yang bersalah. Bagaimana mungkin hanya pengembang yang bersalah jika mereka memperoleh izin atas rencana pembangunan proyek propertinya? Tanpa bermaksud membela pihak mana pun, kenyataannya sampai hari ini Pemkot Depok belum memiliki pedoman atau guidance mengenai pengelolaan tata ruang. Ya. Pemkot Depok dan DPRD setempat sampai kini masih terus mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang entah kapan akan tuntas. Artinya, satu hal yang wajar bila bencana banjir menghantam kota Depok karena kota ini memang belum memiliki konsep RTRW yang jelas.

Di Depok, menurut data Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (Bimasda) setempat, terdapat setidaknya 36 titik atau daerah rawan bencana banjir, termasuk poros jalan utama Kota Depok, yakni Jl. Margonda Raya yang selalu menjadi langganan banjir di musim penghujan. Beberapa kawasan permukiman yang kerap mengalami musibah banjir yang lokasinya memang berada di dataran rendah a.l. Perumahan Bukit Cengkeh (Kec. Cimanggis), Perumahan Bumi Sawangan (Kec. Sawangan), Perumnas Kelurahan Bhaktijaya (Kec. Sukmajaya), Perumahan Cenning Ampe dan beberapa lokasi di Kec. Cilodong.

Pemkot Depok sebelumnya telah mendapat teguran dari pemerintah pusat karena merupakan satu dari empat kota di Indonesia yang belum memiliki RTRW. Pemerintah pusat meminta November 2012 ini draft RTRW Kota Depok tuntas, namun sampai hari ini belum ada yang bisa dikonfirmasi apakah draft RTRW sudah tuntas atau masih perlu dibahas lebih dalam lagi.

Sistem Zona

Menurut Kepala Dinas Tata Kota dan Pemukiman Nunu Heriana, di dalam pembahasan antara Pemkot Depok dengan DPRD, RTRW Depok nantinya akan menerapkan sistem zonasi atau pembagian wilayah yang terdiri dari wilayah untuk pemukiman, wilayah industri, wilayah perdagangan dan jasa, wilayah pertanian, dan juga lahan berkelanjutan. Peruntukkan lahan tersebut sesuai zonanya tidak boleh dialihfungsikan dengan kegiatan yang lain.

Apa pun itu, tak adanya RTRW menyebabkan pembangunan properti di Depok selama ini terkesan amburadul. Ironisnya, Pemkot Depok juga telah telanjur mengeluarkan banyak izin untuk pembangunan proyek properti di kota yang menjadi penyokong Jakarta ini. Dari kacamata bisnis pengembang, sebagai penyanggah ibukota selain Bekasi, Bogor dan Tangerang, Depok memang potensial untuk digarap, terutama untuk landed house kelas menengah bawah. Harga tanah di kawasan ini juga terus meningkat, apalagi bila akses tol yang melintasi kota ini seperti ruas tol Depok-Antasari dan ruas tol Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR 2) yang menghubungkan Jakarta dan berbagai kota penyangganya termasuk Depok rampung pada 2014 mendatang.

Namun yang menarik untuk dipertanyakan adalah, bila RTRW belum juga disahkan sebagai ‘aturan main’ bagi kota ini dalam mengelola pembangunan fisik kotanya, selama ini apa yang dipakai sebagai dasar pemerintah kota memberikan izin pembangunan properti di Depok? Apakah izin-izin yang sudah telanjur diberikan sesuai dengan draft RTRW yang telah dibahas, khususnya mengenai zonasi dan peruntukkan masing-masing bangunan? Bila memang tak sesuai nantinya, apa langkah kongkret yang akan diambil Pemkot Depok terhadap proyek-proyek properti yang sudah terlanjur dibangun pengembang?

Tentunya, kita semua berharap RTRW Kota Depok bisa segera ditelurkan dari diskusi panjang antara Pemkot Depok dan DPRD setempat agar semua pertanyaan di atas bisa segera terjawab. Hal ini penting mengingat posisi Depok sebagai daerah penyangga ibukota Jakarta. (PIT)