Jumat, 22/02/2013

Stop Polemik Soal Kepemilikan Properti Orang Asing!

-jktproperty.com
Share on: 769 Views
Stop Polemik Soal Kepemilikan Properti Orang Asing!

JAKARTA, jktproperty.com – Pekan ini berhembus lagi kabar yang menyatakan bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), akan segera menyusun revisi aturan kepemilikan properti bagi orang asing di Indonesia. Revisi aturan itu, seperti diutarakan Menpera Djan Faridz, ditargetkan selesai sebelum 2014 atau sebelum masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir.

Saya kurang bisa memahami mengapa target yang ditetapkan Menpera dikait-kaitkan dengan akan habisnya masa pemerintahan Presiden SBY yang berarti juga bisa berarti akan berakhirnya masa jabatan Djan Faridz sebagai Menpera? Politiskah?

Apapun di balik maksud pernyataan itu, politis atau tidak, wacana memberikan ‘hak lebih besar’ kepada orang asing untuk memiliki properti di Indonesia adalah wacana yang sudah membuat banyak orang–terutama pelaku bisnis properti–berbusa-busa membicarakannya tanpa ada realisasi. Boro-boro realisasi, titik terangnya saja sulit dideteksi. Kalau istilah anak muda sekarang ‘omdo’ alias omong doang.

Ya. Soal membuat atau merevisi aturan yang mempermudah asing membeli dan memiliki properti di Indonesia, pemerintah terkesan ‘omdo’. Padahal pemerintah tahu bahwa duit orang asing itu punya potensi besar untuk men-drive pasar properti Indonesia. Sebab apa? Minat asing terhadap properti Indonesia cukup tinggi. Namun karena hukum di Indonesia tak jelas dan dinilai tidak melindungi konsumen properti, transaksi besar yang diharapkan tidak pernah terjadi. Yang ada, bule-bule itu seperti sedang bermain akrobat, pakai segala cara agar bisa punya properti di Indonesia. Cara jitunya adalah dengan menikahi orang asli Indonesia (WNI).

Padahal kalau aturan mainnya diperjelas, potensi pasar properti Indonesia niscaya bisa disejajarkan dengan pasar properti negara-negara Asia lainnya. Tak heran bila Federasi Real Estate Dunia (FIABCI) menyatakan bahwa Indonesia adalah satu-satunya pasar properti di dunia yang tidak pro-pasar alias menutup diri dari nature transaksi properti global yang tidak lagi menghambat warga negara asing untuk membeli dan memiliki properti di suatu negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41/1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hak Hunian bagi Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, kepemilikan properti bagi warga asing ditetapkan berstatus tanah Hak Pakai. Jangka waktunya 25 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan pembaruan hak 25 tahun.

Nah, menurut Menpera Djan Faridz, kepemilikan asing berstatus tanah Hak Pakai akan diperjuangkan untuk diberikan langsung sampai 70 tahun agar menumbuhkan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia.

Saat ini, pertumbuhan transaksi properti di Indonesia hanya 5% per tahun atau jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga yang rata-rata sudah mencapai 15% per tahun. Soal hak kepemilikan properti, pemerintah Singapura memberikan waktu kepada pembeli orang asing hingga 99 tahun dan bisa diperpanjang. Dengan revisi aturan properti bagi warga asing, demikian Djan Faridz, transaksi properti Indonesia bisa tumbuh menjadi 10%.

Dari pemasukan pajak, kepemilikan properti oleh asing juga potensial. Ketua Komite Tetap Kebijakan Bidang Properti dan Kawasan Industri Kadin Teguh F. Satria mengatakan potensi arus transaksi properti asing 10.000 unit per tahun. Dengan estimasi harga properti untuk warga asing rata-rata Rp5 miliar, maka arus transaksi properti asing mencapai Rp 50 triliun per tahun.Sementara Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti dan Kawasan Industri Kadin Trihatma K Haliman mengatakan kontribusi pajak dari apartemen mewah memberikan pemasukan pajak yang besar, yakni hingga 43% dari rata-rata nilai jual rumah.

Revisi itu juga sekaligus mencantumkan batasan-batasan properti yang bisa dibeli oleh asing dengan Hak Pakai 70 tahun. Untuk tahap awal misalnya, properti yang bisa dibeli asing adalah apartemen di zona tertentu, seperti di Batam dan Bali. Luas apartemen juga dibatasi minimal 150 m2.

Lagu Lama Penyanyi Baru

Apa yang disuarakan Djan Faridz itu sebenarnya ‘lagu lama’. Penyanyinya saja yang baru. Dulu, entah sudah berapa kali berganti menteri, ‘lagu’ yang sama juga selalu disenandungkan. Namun, realisasinya: Nol besar!

Hal itu juga diakui Djan Faridz, yang melihat muncul tarik-menarik soal aturan kepemilikan asing di Indonesia. Semua itu melahirkan ketidakpastian hukum bagi warga asing. “Ketentuan perpanjangan hak pakai properti asing menimbulkan ketidakpastian hukum bagi warga asing. Kami akan menjembatani revisi aturan kepemilikan properti untuk warga asing,” katanya.

Tak semua pengembang setuju dengan rencana melonggarkan aturan kepemilikan properti untuk orang asing. Mereka yang tak setuju selalu mencap rencana tersebut sebagai desakan kaum kapitalis atau neoliberalisme. Padahal, kalau toh keran deregulasi kepemilikan properti orang asing, dibuka tak serta merta properti Indonesia langsung diserbu pembeli asing. Perlu proses untuk mencapai ke arah sana. Dua kutub kepentingan ini seharusnya tidak terus bersinggungan dan menciptakan polemik berkepanjangan bila pemerintah bersikap tegas.

Saya selalu percaya bahwa ketidakpastian hukum, di sektor apa saja, selalu muncul dari tidak adanya ketegasan pemerintah terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah atau akan diambil. Di sektor properti, ketidaktegasan pemerintah terlihat sangat jelas, terutama dalam kaitannya dengan melonggarkan kepemilikan properti bagi orang asing.

Selama ini kita semua menunggu sikap tegas pemerintah yang tak kunjung muncul dan sebaiknya memang polemik kepemilikan properti oleh orang asing disudahi saja karena jelas tak ada guna. Justru sebaliknya, debat kusir soal kepemilikan properti oleh asing membuat dunia melihat Indonesia seperti negeri yang tak cakap mengurus persoalan ‘dapurnya’ sendiri. (DHP)