Selasa, 17/06/2014

Setelah Kejagung, Menpera Laporkan Pengembang ke Polri

-jktproperty.com
Share on: 444 Views
Setelah Kejagung, Menpera Laporkan Pengembang ke Polri
Gambar: Ilustrasi/gambarproperti.com
Para pengembang, yang kebanyakan pengembang skala besar, masih tidak mau mengembangkan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

JAKARTA, jktproperty.com – Setelah melaporkan ulah pengembang ‘nakal’ ke Kejaksaan Agung (13/6), hari ini rencanyanya Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) akan melaporkan puluhan pengembang ‘nakal’ ke Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Menpera Djan Faridz mengatakan laporan ke Kapolri itu terkait dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan pengembang mengembang.  Menurutnya, para pengembang,  yang kebanyakan pengembang skala besar, masih tidak mau mengembangkan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu, dianggap Menpera melanggar ketentuan hunian berimbang tertuang dalam Undang-Undang No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No.20/2011 tentang Rumah Susun.

Dalam aturan itu tegas ditetapkan mengenai proporsi pembangunan1:2:3 untuk hunian mewah, menengah dan murah atau untuk pembangunan rusunami (rumah susun milik) 20% dari luas apartemen komersial yang dibangun. Untuk pelanggaran atas UU itu, sanksi tegas akan diberikan sebagaimana tertuang dalam pasal 150 ayat (2) dan 151 UU No.1/2011, serta pasal 97 dan 109 UU No.20/2011.

Selain ke Kejagung dan Polri, seperti diungkapkan Djan Faridz sebelumnya, dia juga akan mengadukan puluhan pengembang ‘nakal’ itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun jadwal ke KPK belum ditentukan kapan. (LEO)