Rabu, 05/12/2012

SBY: Pemerintah Harus Pro Bisnis dan Pro Investasi

-jktproperty.com
Share on: 516 Views
SBY: Pemerintah Harus Pro Bisnis dan Pro Investasi

JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pemerintah harus pro bisnis dan pro investasi karena Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Dalam industri properti, demikian SBY, permintaan pengembang agar kebijakan kepemilikan properti oleh asing dibuka seluas-luasnya harus direspon Kementerian Perumahan Rakyat dengan kebijakan dan peraturan yang tepat yang bisa mengatasi aturan-aturan yang dinilai masih menghambat.

“Kalau ada kebijakan kepemilikan properti oleh asing, kita dianggap bukan tuan rumah di negara sendiri dan tidak memikirkan rakyat. Tapi tidak mungkin negara, tidak mungkin REI mengajukan sesuatu yang tidak mengutamakan kepentingan nasional. Maka saya meminta pihak-pihak terkait harus berpikir untuk mengembangkan kebijakan dan aturan yang pro rakyat,” katanya dalam sambutan dimana dia juga sekaligus membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Real Estate Indonesia di Hotel Pullman Central Park, Jakarta.

Indonesia, demikian SBY, harus cerdas menangkap peluang industri properti yang saat ini tengah berkembang sedemikian pesat yang bisa menjadi sumber kemakmuran bagi negeri sendiri. “Pemerintah harus pro bisnis dan pro investasi karena negara ini memerlukan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan  berkelanjutan,” ujar SBY.

Kalau ekonomi tumbuh, hal itu tentu akan menciptakan lapangan pekerjaan dan penerimaan ke negara semakin. “Sehingga kita bisa mengalirkan lagi ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk mendanai pembangunan, ini artinya juga pro rakyat.”

Pada kesempatan itu SBY juga meminta pengembang untuk terus membangun perumahan yang layak huni bagi masyarakat di tengah momentum terus membaiknya perekonomian nasional. Pemerintah, lanjut dia, punya kebijakan terkait penyediaan rumah bagi masyarakat. Pertama, rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke atas. Pemerintah menerapkan mekanisme pasar. Kedua, untuk masyarakat kelas bawah pemerintah wajib membantu sehingga mereka mempunyai kemampuan untuk memiliki rumah. “Meski perumahan sederhana, tapi harus tetap layak huni, sehat, dan memenuhi standar keamanan dan keselamatan,” kata SBY.

Revisi PP No.41/1996

Sementara itu dalam sambutan Rakernas REI yang tahun ini mengangkat tema ‘Rumah untuk Semua’, Ketua Umum DPP REI Setyo Maharso mengatakan pengembang REI berharap pemerintah segera menerbitkan revisi Peraturan Pemerintah No.41/1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal dan Hunian untuk Asing sebagai bagian amanat UU No.20/2011 tentang Rumah Susun.

Revisi aturan tersebut, dalam pendangan REI, akan mempermudah orang asing membeli properti di Indonesia, memberi kemudahan ijin tinggal bagi orang asing yang membeli properti di Indonesia, kepastian hukum, hak waris, dan lainnya. “Tak bisa dipungkiri bahwa selama ini pengembang nasional cuma jadi penonton di negara sendiri karena tidak adanya kejelasan mengenai kepemilikan properti oleh asing di Indonesia,” katanya.

Di saat pengembang di negara lain mencari pembeli dan menyedot devisa dari konsumen Indonesia, pengembang nasional sulit menarik investasi asing masuk ke Indonesia karena aturan kepemilikan properti oleh asing yang ada sekarang tidak mendukung. “Kalau UU itu direvisi, kami yakin pengembang di Indonesia mampu bersaing dengan pengembang di tingkat regional maupun global,” kata Setyo. (PIT)