Selasa, 08/07/2014

Reklamasi Pantai Kunci Pengembangan Properti di Jakarta

-jktproperty.com
Share on: 984 Views
Reklamasi Pantai Kunci Pengembangan Properti di Jakarta
Foto: tempo.co
REKLAMASI PANTAI: Terbatasnya lahan Jakarta menjadikan reklamasi pantai utara Jakarta sebagai kata kunci pembangunan di masa mendatang.

JAKARTA, jktproperty.com – Daya tampung Jakarta menyanggah pembangunan, termasuk pembangunan di sektor properti,  terus menurun akibat terbatasnya ruang. Kata kunci pengembangan properti di Jakarta adalah reklamasi pantai utara Jakarta yang hingga kini masih menjadi polemik.

Menurut Beny Agus Chandra dari Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI, reklamasi menjadi solusi dan kata kunci dalam mengatasi terbatasnya lahan di Jakarta untuk pengembangan hunian dan fasilitas komersial.

Sekarang ini, kata dia, kawasan Jakarta Selatan sudah terlalu padat dan tidak mampu lagi menampung desakan kebutuhan ruang yang semakin besar akibat pertambahan penduduk dan pengembangan fasilitas baru. “Pada kenyataannya kawasan selatan masih saja dipadati bangunan baru. Padahal sudah sangat padat. Ke depan, untuk mengakomodir kebutuhan lahan hunian dan fasilitas komersial, reklamasi pantai utara Jakarta adalah kata kuncinya,” katanya pada diskusi mengenai pengembangan lahan untuk pembangunan Jakarta yang berkelanjutan di Jakarta, kemarin.

Agus mengatakan selain Jakarta Selatan, lahan di Jakarta Utara juga sangat terbatas sehingga pengembangan infrastruktur tidak dapat dilakukan. Padahal kawasan Jakarta Utara merupakan salah satu pusat aktifitas perekonomian nasional. Di sana terdapat pelabuhan besar, pergudangan dan kontainer. “Solusinya ya memang harus dengan reklamasi. Dengan reklamasi pantai bisa dirancang pola pengembangan kota yang ideal. Pengembangan infrastruktur, hunian, dan fasilitas komersial  dan social dirancang sebaik mungkin. “Reklamasi dapat dilakukan hingga sejauh 32 km dari bibir pantai sehingga didapat daratan baru cukup luas untuk mengakomodir pembangunan yang terus dan akan terus berlangsung,” katanya.

Di tempat yang sama pakar tata kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Hesti Nawangsidi mengatakan, reklamasi pantai banyak dilakukan pemerintah di negara-negara yang memiliki keterbatasan lahan. Sebut saja Singapura, Tiongkok, Korea Selatan, Dubai, Jepang dan Belanda. “Semua negara itu sukses melakukan reklamasi dan menjadikan kawasan reklamasinya lebih bernilai. Saya kira Jakarta bisa jadi model reklamasi yang terencana dan menjadi role model bagi wilayah lainnya. Dengan reklamasi ini beban kota dapat dikurangi dan permasalahan berbasis lahan yang banyak terjadi saat ini bisa diatasi,” kata Hesti.

17 Izin Prinsip Reklamasi

Di masa pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo, terdapat 17 izin prinsip reklamasi di Pantai Utara Jakarta. Dari jumlah itu, Fauzi baru mengizinkan satu izin pembangunan saja, yakni Pantai Indah Kapuk (PIK) yang digarap Grup Agung Sedayu. Sementara data di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)–LSM yang selama ini gencar menolak rencana reklamasi pantai utara Jakarta–selain Grup Agung Sedayu, Pantai Utara Jakarta sepanjang 32 km telah dikavling-kavling oleh sedikitnya 10 perusahaan.

Ke-10 perusahaan yang dimaksud Walhi adalah PT Kapuk Naga Indah yang menguasai konsesi lahan seluas 674 hektar, PT Taman Harapan Indah (anak usaha PT Intiland Development Tbk) telah membangun Pantai Mutiara dengan penguasaan lahan 100 hektar, Bangun Bakti Esa Mulia menguasai lahan seluas 88 hektar, PT Muara Wisesa Samudra dengan 160 hektar, PT Pembangunan Jaya Ancol dan BPL Pluit menguasai 290 hektar, PT Jaladri Kartika Ekapaksi 200 hektar, PT Manggala Krida Yudha 375 hektar dan PT Dwi Marunda Makmur 220 hektar serta Berikat Nusantara menguasai 189 hektar. (LEO)