Kamis, 08/03/2012

REI Wacanakan Tabungan Wajib Perumahan

-jktproperty.com
Share on: 493 Views
REI Wacanakan Tabungan Wajib Perumahan

JAKARTA: Real Estate Indonesia (REI) mengusulkan pemerintah segera merealisasikan program tabungan wajib perumahan untuk mengatasi masalah kebutuhan dana permukiman murah dalam jangka panjang seperti yang telah lama diterapkan di Singapura, Malaysia, dan China. Teguh Satria, Ketua Badan Pertimbangan Organisasi REI,mengatakan azas gotong royong yang telah mendarah-daging dalam masyarakat Indonesia bisa dipakai untuk mendukung program tabungan wajib perumahan. “Warga negara yang secara ekonomi lebih mampu bisa membantu mereka yang kekurangan, sehingga tidak membebani anggaran negara,” ujarnya dalam Seminar Nasional Perumahan 2012 di Jakarta hari ini.

Dia mengatakan tabungan wajib perumahan itu sudah berjalan dan sukses diterapkan di di Singapura, Malaysia, dan China. Bahkan, kata dia, di Singapura tabungan perumahan ini sudah ada sejak 1955 dan dikelola Central Provident Fund (CPF) Board. Setiap warga negara Singapura yang berumur di bawah 55 tahun harus menyisihkan 25% dari pendapatan untuk berbagai kebutuhan termasuk tabungan perumahan. Sedangkan warga negara yang berusia di atas 55 tahun wajib mencicil dana serupa tapi dengan nilai yang lebih kecil. Dalam praktiknya, CPF memungut iuran tabungan sebesar Sin$1,64 miliar atau Rp8,2 triliun dalam setahun. “Sejak beroperasi tahun 1955 hingga kini total dana yang berhasil dihimpun CPF mencapai Rp1.500 triliun.” tutur Teguh yang juga presiden International Real Estate Federation (Fiabci) Asia Pasifik ini.

Dana sebesar itu, kata Teguh, bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rumah tinggal yang layak. Untuk Indonesia dia mengusulkan agar tabungan ini diwajibkan bagi karyawan yang sudah berpenghasilan di atas Rp1,32 juta per bulan. Tabungan wajib minimum yang ditetapkan mencapai 1% dari penghasilan bersih. Sedangkan pengusaha diwajibkan menyetorkan iuran wajib perumahan.

Menurut perhitungan Teguh, bila tabungan wajib perumahan diterapkan, maka negara bisa menghimpun dana murah Rp23,5 triliun setiap tahun. Jika skema ini membuahkan hasil, suku bunga kredit perumahan rakyat pun bisa ditekan hingga 3%. “Saya kira wacana ini perlu dikaji secara serius mengingat kebutuhan akan rumah tinggal di Indonesia sangat tinggi.” (SIN)