Kamis, 13/12/2012

REI Tegaskan Tak Akan ‘Menjual’ Indonesia pada Orang Asing

-jktproperty.com
Share on: Facebook 398 Views
REI Tegaskan Tak Akan ‘Menjual’ Indonesia pada Orang Asing

JAKARTA: Real Estate Indonesia (REI) menegaskan pihaknya tidak akan ‘menjual’ Indonesia kepada asing terkait dengan desakan asosiasi pengembang ini kepada pemerintah agar segera membuka kran kepemilikan properti oleh orang asing di Indonesia.

Ketua Umum DPP REI Setyo Maharso mengatakan Indonesia adalah satu-satunya negara anggota Fédération Internationale des Administrateurs de Biens Conseils et Agents Immobiliers (FIABCI/ International Real Estate Federation) yang belum mengizinkan warga negara asing memiliki properti secara penuh. Selama ini, kata dia, orang asing hanya diperbolehkan memiliki properti dengan Hak Guna Bangunan.

“Akibatnya, yang terjadi sekarang ini justru ‘penyelundupan hukum’, dimana orang asing kawin dengan orang Indonesia semata-mata hanya agar mereka bisa memiliki properti secara penuh. Ini yang banyak terjadi di Bali. Di mata internasional kita ini dicap diskriminatif karena tidak memperbolehkan asing memiliki properti di Indonesia,” katanya kepada jktproperty.com.

Dia diminta tanggapannya sehubungan dengan adanya sikap kontra mengenai kepemilikan properti oleh orang asing. Sikap kontra itu salah satunya ditunjukkan Asosiasi Penghuni Rumah Susun Seluruh Indonesia (APERSSI) yang melihat kalau orang asing dibebaskan membeli properti di Indonesia maka rakyat makin sulit memiliki rumah.

“Yang dikhawatirkan adalah liberalisasi di bidang properti yang memberikan dampak pada persediaan lahan dan properti di Indonesia. Kepemilikan properti oleh asing secara otomotis akan membuat harga properti melejit naik, harga ditentukan bukan oleh pasar domestik tapi regional,” kata Ibnu Tadji, Ketua Umum APERSSI.

Menurut Setyo, dalam kaitan kepemilikan properti oleh asing, REI secara tegas menyatakan tidak akan pernah menjual Indonesia kepada asing. “Kami juga punya kepedulian yang tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan akan rumah bagi rakyat Indonesia. Mereka yang bilang kebijakan ini akan membuat rakyat makin sulit punya rumah, itu tidak mengerti esensinya,” kata Setyo.

Kepemilikan properti oleh orang asing, lanjut dia, juga tidak diterapkan secara gebyah uyah pada semua properti. “Ada batasan-batasannya, misalnya berapa harga properti yang bisa dimiliki orang asing. Sebelumnya kami mengusulkan asing hanya boleh beli properti yang harganya minimal Rp2 miliar-Rp2,5 miliar. Selain itu orang asing dikenakan PPnBM sebesar 40% bila mereka membeli properti di Indonesia. Jadi nggak ada hubungannya dengan perumahan untuk rakyat,” tambah Setyo.

Selama ini dalam UU Pokok Agraria No.5/1960, negara hanya memberikan kesempatan kepada orang asing untuk dapat menggunakan tanah di wilayah Indonesia hanya melalui hak pakai atas tanah negara. Sedangkan di dalam PP No.41/1996 tentang pemilikan rumah tinggal dan hunian untuk orang asing telah memberikan kesempatan kepada asing untuk tinggal di Indonesia melalui pemberian hak atas tanah negara dan penguasaan melalui perjanjian dengan pemilik hak atas tanah selama 25 tahun dan dapat diperpanjang lagi.

Lebih lanjut dia mengatakan bila pemerintah membuka kran kepemilikan properti untuk orang asing, maka tidak semua properti di Indonesia bisa mereka beli, melainkan hanya properti yang ada di kota-kota besar seperti kondominium atau kota pertambangan dimana banyak orang asing tinggal dan bekerja. “Harga properti yang bisa mereka beli pun kita batasi, yakni Rp2 miliar atau Rp2,5 miliar ke atas.”

Kota-kota besar yang dimaksud Setyo antara lain adalah Jakarta, Bandung, Surabaya, atau Bali. Sedangkan kota-kota pertambangan antara lain Banjarmasin dan Samarinda. Kota-kota ini memiliki infrastruktur yang jauh lebih baik sehingga aktivitas ekonominya tumbuh dan propertinya menjadi incaran orang asing.

Dia mengutip data jumlah orang asing yang bekerja di Indonesia yang saat ini mencapai 70.000 orang. “Kalau 10% dari jumlah itu bisa membeli properti di Indonesia, artinya kan ada devisa bagi pemerintah. Dana itulah yang bisa dialokasikan kembali oleh pemerintah untuk membangun hunian bagi rakyat,” katanya.

Memicu Terjadinya Bubble

Soal bubble di industri properti yang mungkin dipicu oleh kenaikan harga properti bila orang asing bebas membeli properti di Indonesia, dia mengatakan hal itu bisa saja terjadi, namun kemungkinannya masih kecil sekali.

“Mengingat harga properti kita masih sangat rendah dan pasar properti Indonesia masih sangat luas. Jangan melihat properti Indonesia dari kacamata Jakarta saja, tetapi lihat dari kacamata yang komprehensif, yakni pasar Indonesia secara keseluruhan,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan pasar properti Indonesia, jika mau bersaing di tingkat regional maupun global, memang harus dibuka untuk asing.

“Apalagi Presiden SBY di Rakernas REI kemarin mengatakan industri properti yang 95% bahan bakunya adalah dari dalam negeri, merupakan lokomotif pembangunan. Pernyataan itu harus diapresiasi bukan dengan kekhawatiran melainkan aksi kongkret untuk lebih memajukan industri properti nasional dan mensejajarkan industri ini di tingkat regional maupun global,” tegas Setyo. (DHP)