Kamis, 07/08/2014

REI: “Tak Banyak Pengembang Terapkan Hunian Berimbang”

-jktproperty.com
Share on: 604 Views
REI: “Tak Banyak Pengembang Terapkan Hunian Berimbang”
Foto: Ilustrasi
HUNIAN BERIMBANG: Menpera Djan Faridz meminta REI menyerahkan daftar pengembang yang belum menerapkan pembangunan rumah dengan pola hunian berimbang. Hingga kini, Kemenpera masih belum melihat aksi para pengembang untuk mendorong pembangunan rumah dengan pola hunian berimbang. Hal ini dikhawatirkan akan membuat kebutuhan rumah sederhana untuk masyarakat akan terabaikan mengingat pasokannya minim dan demand-nya tinggi.

JAKARTA, jktproperty.com – DPP Real Estate Indonesia (REI) mengungkapkan pengembang anggota REI telah menerapkan pembangunan dengan pola hunian berimbang, namun akibat menipisnya ketersediaan lahan dan mahalnya harga bahan bangunan, hanya sedikit pengembang REI yang mampu menerapkan pola hunian berimbang.

Ketua Umum DPP REI Eddy Hussy mengatakan untuk melaksanakan pola hunian berimbang anggotanya merasa kesulitan. “Sebab lahan yang tersedia sangat terbatas. Belum lagi harga bahan bangunan yang sudah melambung tinggi. Akibatnya, tak banyak pengembang anggota REI yang bisa melaksanakan pembangunan dengan pola hunian berimbang,” katanya.

Namun menurut Eddy, REI akan melakukan koordinasi dengan Kemenpera agar pola aturan hunian berimbang bisa dilaksanakan sepenuhnya oleh anggota REI.

Lebih lanjut dia mengatakan dalam waktu dekat DPP REI juga akan mengirimkan daftar pengembang yang belum melaksanakan pembangunan rumah dengan konsep hunian berimbang sebagaimana diminta Menteri Perumahan Rakyat. “Segera kami akan kirimkan. Saat ini sedang kami inventarisir mana anggota REI yang belum menerapkan pola hunian berimbang,” tuturnya.

Sebelumnya, Menpera Djan Faridz meminta REI menyerahkan daftar pengembang yang belum menerapkan pembangunan rumah dengan pola hunian berimbang. Hingga kini, Kemenpera masih belum melihat aksi para pengembang untuk mendorong pembangunan rumah dengan pola hunian berimbang. Hal ini dikhawatirkan akan membuat kebutuhan rumah sederhana untuk masyarakat akan terabaikan mengingat pasokannya minim dan demand-nya tinggi.

“Kami minta REI segera menyerahkan daftar anggota, khususnya pengembang yang belum membangun rumah murah untuk masyarakat dengan pola hunian berimbang ,” ujar Djan Faridz.

Menpera sebelumnya melaporkan 191 pengembang di Jakarta pada pertengahan Juni lalu. Pada awal Juli, sebanyak 100 pengembang kembali dilaporkan dengan tuduhan serupa. Pelaporan kedua ini meluas hingga ke pengembang di luar Jakarta.

Djan mengatakan, di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman tercantum bahwa pengembang yang membangun rumah mewah harus membangun rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Aturan hunian berimbang dengan pola 1:2:3 yakni pembangunan satu rumah mewah harus diikuti dengan pembangunan dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana. (EKA)