Rabu, 29/04/2015

Program Sejuta Rumah, Pemerintah Harus Jaga Supply dan Demand

-jktproperty.com
Share on: 1933 Views
Program Sejuta Rumah, Pemerintah Harus Jaga <em>Supply</em> dan <em>Demand</em>
Foto: Dok. MAS Group
PROGRAM SEJUTA RUMAH: Bupati Tangerang Bapak Ahmed Zaki Iskandar tengah memberikan sambutan pada pencanangan program pembangunan sejuta rumah di Tangerang.

TANGERANG, jktproperty.com – Ditandai dengan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan rusunawa di Ungaran, Semarang oleh Presiden Joko Widodo, program pembangunan satu juta unit rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara resmi dimulai hari ini. Untuk tahap pertama sebanyak 103.135 unit rumah akan dibangun oleh para pengembang yang mendukung program pemerintah tersebut.

Pencanangan program rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) ini juga dilakukan secara serentak di 9 provinsi. Selain seremoni groundbreaking, Presiden Joko Widodo juga melakukan dialog melalui video conference dengan para bupati dan walikota yang daerahnya menjadi bagian percontohan program pembangunan sejuta rumah.

Untuk Kabupaten Tangerang yang mewakili Provinsi Banten, proyek perumahan Grand Sutera Rajeg yang dikembangkan oleh MAS Group terpilih menjadi lokasi acara pencanangan ini. Direktur Utama MAS Group Suwandi Tio sangat mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat tersebut. Dirinya optimis program ini akan berjalan maksimal jika semua stake holder bersinergi mengatasi kekurangan pasokan (backlog) rumah secara nasional.

“Kami mendukung dan mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan program satu juta rumah ini. Pemerintah telah menunjukkan kepedulian pada permasalahan perumahan bagi MBR. Kami juga berterima kasih kepada Bupati Tangerang Bapak Ahmed Zaki Iskandar yang turut hadir, ini membuktikan bahwa pemerintah daerah juga mendukung program ini,” ungkap Suwandi dalam siaran pers yang diterima jktproperty.com hari ini.

Meski demikian dirinya berharap pemerintah dapat mempertimbangkan adanya perubahan komposisi dalam aplikasi kebijakan uang muka 1%. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat pembangunan awal yang harus direalisasikan pengembang. Selaku pengembang, Suwandi berharap pemerintah dapat mengimbangi kebijakan tersebut dengan solusi yang tidak memberatkan.

“Pemerintah harus menjaga keseimbangan antara konsumen dan produsen agar pasokan rumah untuk program ini tidak terganggu. Supply dan demand harus dijaga. Bagaimanapun sebagai produsen, pengembang membutuhkan dana segar untuk memulai pembangunan rumah bagi MBR ini. Sinergi antara pemerintah, perbankan dan pengembang sangat penting untuk solusinya,” jelas dia.

MAS Group sendiri, menargetkan pembangunan 2.000 unit rumah bersubsidi pada tahun ini. Sebagian besar proyek perumahan yang dikembangkan berlokasi di wilayah propinsi Banten. Pada awal tahun 2015 MAS Grop meluncurkan Grand Sutera Rajeg, proyek perumahan subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di kawasan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten. Proyek ini menyiapkan sekitar 1000 unit rumah tipe 32/60 dengan total lahan 10 hektar.

Ketua DPD Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia)Banten, Sobri Nurdin juga mengaku bangga MAS Group sebagai anggota Apersi terpilih mewakili para pengembang yang konsen pada hunian berimbang. “Komitmen kami membangun hunian berimbang sejalan dengan program pemerintah. Di Banten, sebanyak 80 perusahaan yang aktif di asosiasi, seluruhnya sepakat mensukseskan program sejuta rumah,” jelas Nurdin disela seremoni. (DHP)