Selasa, 01/01/2008

Pro Kontra Penjualan Pulau di Indonesia

-jktproperty.com
Share on: 2210 Views
Pro Kontra Penjualan Pulau di Indonesia

JAKARTA: Anda orang asing yang ingin membeli pulau di Indonesia yang terkenal dengan keindahannya? Maaf, urungkan saja niat Anda. Sebab, selain akan menuai protes dari banyak pihak, karena hukum di Indonesia memang tidak mengizinkan asing menguasai tanah atau pulau, energi juga akan habis terbuang untuk berdebat mengenai legal atau tidak legalnya status kepemilikan tanah yang sudah Anda beli, meskipun prosedur resmi sudah dilalui. Awal Desember 2007 lalu, Karangasem Property—perusahaan broker properti di Karangasem, Bali —memasang iklan di situsnya karangasemproperty.com yang membuat geger. Pasalnya, di dalam iklan tersebut Karangasem Property secara terang-terangan bermaksud melego Pulau Panjang (33 hektar) dan Pulau Meriam Besar (5 hektar) di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Materi iklan kedua pulau ini tentu membuat banyak investor kepincut. Bagaimana tidak. Begitu membuka situs ini akan tampak foto Pulau Panjang dan Meriam Besar nan indah dengan latarbelakang lambaian pohon kelapa diterpa angin di bawah langit nan biru.
Ditambah lagi dengan deskripsi mengenai kedua pulau yang disebutkan memiliki pantai berpasir putih nan cantik, air nan jernih bak kristal, dan pohon palem. Tidak ada batasan pembangunan fasilitas di kedua pulau ini, kecuali batas tinggi bangunan.

Pembangunan landasan helikopter juga dimungkinkan dan diperbolehkan untuk menjamin kecepatan dan kenyamanan transportasi pulang pergi melalui Sumbawa Besar atau Bali. Namun belum lagi kedua pulau ini berhasil dilego Karangasem Property, aparat keamanan, pemerintah pusat dan daerah serta DPR angkat bicara. Semuanya sepakat menyatakan bahwa usaha penjualan Pulau Panjang dan Pulau Meriam Besar tidak dapat dibenarkan sesuai hukum Indonesia. Bahkan usaha penjualan pulau bisa disamakan dengan usaha menodai Undang Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3, dimana disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi negara.

Setelah pemilik Karangasem Property dimintai keterangan oleh pihak kepolisian dan mendapat resistensi luar biasa dari berbagai pihak, Karangasem Property melalui situsnya merevisi iklan penjualan kedua pulau tersebut, terutama pada kata for sale yang menurut pihak broker properti itu memiliki arti lain dari yang diyakini banyak pihak. Karangasem Property mengatakan, kata for sale yang digunakan dalam iklan tersebut hanya sebagai kata kunci pada mesin pencari di Internet agar memudahkan calon investor.

Lagi pula, menurut pengakuan Karangasem Property, beberapa calon investor yang telah menghubungi menyatakan tidak tertarik karena sebenarnya pulau tersebut tidak dijual dan hanya untuk kerjasama investasi. Selain itu, calon investor mundur karena kedua pulau tersebut tidak diinvestasikan sebagai kasino atau rumah judi karena hukum di Indonesia tidak bisa melegalkan praktik perjudian.

Protes dan Resistensi

Kasus penjualan pulau di Indonesia yang menuai protes serta resistensi dari banyak pihak jumlahnya cukup banyak. Juni 2007 misalnya, Departemen Kelautan dan Perikanan menemukan inidkasi terjadinya praktik jual beli Pulau Bawah di perairan selatan Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Harga pulau itu cuma Rp1 miliar. Namun pihak Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (P2SDKP) menemukan keganjilan, dimana akta tanah pulau tersebut dimiliki seorang nelayan. Kemudian tiga pulau di Teluk Santong, Kecamatan Plampang, Sumbawa juga telah diperjualbelikan. Pulau Bawah dan Pulau Kulueng di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, kabarnya juga sudah dijual kepada pengusaha Singapura dan akan dibangun sebagai destinasi pariwisata.

Pada 2006 Pulau Bidadari nan elok di Nusa Tenggara Timur juga dikabarkan sudah dijual kepada PT Reefsekers Kathernest Lestari, yang sahamnya juga dimiliki seorang warga negara Inggris. Harga pulau seluas 15 hektar itu konon tidak mencapai Rp500 juta. Pemerintah Provinsi NTT membantah bahwa pihaknya menjual pulau tersebut. Pihak Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) NTT mengemukakan, pihaknya hanya memberikan hak pengelolaan Pulau Bidadari selama 20 tahun kepada warga negara Inggris tersebut. Itu pun hanya terbatas seluas 5 hektar dari total luas pulau 15 hektar. PT Reefsekers Kathernest Lestari telah mengantongi izin pembangunan resor perhotelan dari Bupati Manggarai yang dikeluarkan pada 2003 dan Izin Usaha Tetap (IUT) yang dikeluarkan 2001.

Meskipun mengundang kontroversi—sampai ke tingkat presiden—PT Reefsekers Kathernest Lestari bersikeras bahwa mereka membeli Pulau Bidadari dengan prosedur yang benar. Kasus yang hampir mirip dengan Pulau Panjang dan Pulau Meriam juga pernah dialami Pulau Sultan yang berada di Kepulauan Riau. Pada Februari 2006 pulau ini masuk dalam listing pulau-pulau yang dijual pada situs privateislandonline.com dan dibanderol seharga US$27,5 juta. Namun setelah mendapat kecaman dan protes, akhirnya pengelola situs menghapus Pulau Sultan pada listing pulau-pulau yang dijual. Hukum agraria di Indonesia [Undang Undang Agraria Tahun 1960] memang tidak memungkinkan orang asing membeli tanah, apalagi pulau, kecuali dengan menempuh jalan joint venture atau menggunakan nama perusahaan Indonesia.

Berdasarkan UU Agraria tersebut, semua urusan administrasi pendaftaran hak-hak atas tanah merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional, kecuali untuk pertambangan dan kehutanan. Terdapat lima macam hak atas tanah berdasarkan UU Agraria, yakni Hak Milik yang hanya diberikan kepada perorangan warga negara Indonesia, Hak Guna Bangunan (dimungkinkan untuk penanaman modal asing), Hak Sewa Bangunan (dimungkinkan bagi orang asing yang tinggal menetap di Indonesia atau bagi kantor perwakilan), Hak Pakai (dimungkinkan untuk tanah negara oleh publik atau perorangan dengan tujuan spesifik), serta Hak Guna Usaha (dimungkinkan untuk penanaman modal asing bidang pertanian, perikanan, dan peternakan).

Mengacu pada Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, jelas bahwa pulau-pulau yang ada di Indonesia yang jumlahnya mencapai 17.000 dikuasai oleh negara karena merupakan bagian dari kedaulatan negara. Namun dalam praktiknya, pemerintah bersikap mendua. Buktinya, banyak pulau di Kepulauan Seribu yang dikuasai secara eksklusif oleh perorangan. Berdasarkan catatan yang ada, sedikitnya 37 pulau di Kepulauan Seribu dikuasai oleh perseorangan secara eksklusif. Pemilik pulau-pulau itu juga tidak mau membayar pajak dengan alasan mereka hanya mengelola untuk kepentingan pribadi dan bukan fasilitas bisnis umum. Padahal kenyataannya banyak didapati para pemilik pulau tersebut membangun fasilitas bisnis yang dipergunakan untuk masyarakat umum seperti resor, penginapan, dan taman wisata yang seharusnya dikenakan pajak.

Undang Undang Agraria

UU Agraria yang ada juga tidak secara tegas membedakan antara tanah dan pulau. Artinya, individu memang bisa menguasai pulau-pulau tersebut. Padahal pulau-pulau kecil—yang lazim dimiliki secara perorangan—memiliki karakteristik yang berbeda dengan tanah daratan yakni, rentan serta keterbatasan daya dukung sehingga tidak dapat disamakan dengan lahan-lahan di daratan. Selain itu, kalau memang mau mengacu pada UUD 1945, tidak ada satu pun individu yang mendapatkan hak kepemilikan eksklusif atas sebuah pulau, baik warga negara Indonesia maupun asing. Semua pulau-pulau itu dikuasi oleh negara. Individu seyogyanya diberikan Hak Guna Usaha atau Hak Guna Bangunan dalam jangka waktu tertentu yang nantinya bisa diperpanjang setelah habis masa kontraknya. Memang, mengurus sebuah negara kepulauan tidaklah mudah. Apalagi untuk Indonesia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau.

Faktanya, dari jumlah pulau sebanyak itu, ribuan pulau di Indonesia belum diberi nama. Hal ini mengindikasikan pemerintah cukup kewalahan mengurus pulau-pulau yang ada. Di masa pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur), pemerintah pernah melontarkan ide menyewakan 2.000-10.000 pulau kecil tak berpenghuni yang tersebar dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua). Dengan menyewakan 2.000 pulau-pulau kecil saja, diperkirakan selama 20 tahun ke depan dana yang bisa dihasilkan mencapai tidak kurang dari US$20 miliar, bila tarif sewanya US$2 juta-US$10 juta setiap pulau selama 20 tahun. Kabarnya pengusaha asal Kuwait, Singapura, dan Jepang sudah melirik pulau-pulau tersebut. Tapi rencana pemerintah tersebut menuai protes dari banyak pihak.

Alhasil, rencana tinggal rencana. Menurut Christian P. Halim, pemilik Pulau Umang [Pulau Umang Resort & Spa] mengungkapkan sebenarnya tidak ada salahnya bila pemerintah menyewakan pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia kepada investor, baik lokal maupun asing. “Dari pada tidak dimanfaatkan, lebih baik disewakan. Banyak kok yang minat investasi, persoalannya tinggal bagaimana pemerintah membuat perangkat perizinan yang kondusif bagi investor,” katanya. Indonesia, menurut Christian, perlu di-branding sebagai tujuan wisata kepulauan, seperti halnya Hawai, Karibia, atau Maldives. “Branding Indonesia sebagai destinasi wisata kepulauan saya kira sangat tepat.

Seharusnya kita memang tidak terperangkap pada kekhawatiran bahwa pulau-pulau yang disewakan akan disalahgunakan,” tutur Christian yang mengaku membeli Pulau Umang awal 1970-an dengan status Hak Milik. Kondisi yang terjadi di Indonesia jelas berbeda dengan kondisi di negara-negara lain. Di kawasan Asia, seiring dengan perkembangan pasar properti yang spektakuler, India, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, Sri Lanka, dan Thailand malah seperti berlomba-lomba menawarkan pulaunya kepada investor asing.

Bahkan di media-media internasional, penjualan pulau dilakukan secara terbuka dan lazimnya disandingkan dengan iklan properti kelas dunia. Tak bisa dipungkiri bahwa pulau kecil dengan panorama pantainya yang indah sudah menjadi properti supermewah. Majalah Newsweek pada Oktober 2006 misalnya pernah menampilkan iklan penjualan Pulau Vatu Vara yang dikenal dengan Hat Island di Kepulauan Fiji. Tak tanggung-tanggung, pulau yang terdiri dari gunung api, terumbu karang, bukit kapur dan hutan perawan ini dibandrol dengan harga US$75 juta.

Peminat pulau-pulau dengan harga selangit itu tentunya kaum jetset yang mencari privacy serta prestise. Maraknya iklan pulau dijual mengindikasikan bahwa sebuah pulau memang memiliki harga dan punya pasar tersendiri. Mungkin, sekarang saatnya yang tepat bagi pemerintah untuk mengkaji ulang memberdayakan pulau-pulau yang tidak terurus untuk dikembangkan menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, misalnya dengan membuka peluang investasi kepada asing dan lokal untuk mengembangkan tourism destination. Langkah ini dinilai tepat mengingat tahun ini pemerintah telah mencanangkan sebagai tahun kunjungan wisata (Visit Indonesia Year 2008). (Deddy H. Pakpahan)