Rabu, 18/09/2019

Presiden Jokowi Setuju Penambahan 80.000 Unit FLPP Senilai Rp8,6 Triliun

-jktproperty.com
Share on: Facebook 1550 Views
Presiden Jokowi Setuju Penambahan 80.000 Unit FLPP Senilai Rp8,6 Triliun
Foto: Ist
TAMBAHAN DANA FLPP: Presiden Joko Widodo disebut-sebut telah menyetujui menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), meski jumlahnya belum pasti, namun pelaku bisnis menginginkan jumlahnya 80.000 unit senilai Rp8,6 triliun.

JAKARTA, jktproperty.com – Presiden Joko Widodo disebut-sebut telah menyetujui menambah kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), meski jumlahnya belum pasti, namun pelaku bisnis menginginkan jumlahnya 80.000 unit senilai Rp8,6 triliun.

Segera setelah ditemui oleh Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), Presiden Joko Widodo langsung menyetujui adanya tambahan kuota FLPP. Diperkirakan, jumlah tambahannya mencapai 80.000 unit atau senilai Rp8,6 triliun dan akan segera diumumkan dalam satu atau dua minggu mendatang.

Ketua Steering Comitee Kamar Dagang (Kadin) Indonesia bidang Properti Endang Kawidjaja mengatakan bahwa anggaran sebanyak 80.000 unit masih belum pasti, masih ada kemungkinan kurang dari itu. Namun, kalau bisa, katanya, 80.000 minimal dan sudah cukup mengingat serapan FLPP ini mencapai 20.000 unit rumah subsidi dalam sebulan.

“Jadi kalau 80.000 cukuplah sampai akhir tahun, ditambah kita masih ada BP2BT [Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan],” ujarnya dalam konferensi pers Rapat Kordinasi Kadin Indonesia Bidang Properti di Jakarta, Rabu (18/9).

Baca juga: Penambahan Kuota FLPP Makin Memuluskan Target Bisnis BTN di 2019

Adapun, kuota rumah subsidi lainnya seperti BP2BT hanya 14.000 tahun ini, kalau bisa segera digunakan, diperkirakan akan ludes dalam sebulan. Pilihannya, jika semua kuota habis, pembeli rumah terpaksa harus pakan kredit pemilikan rumah non-subsidi dari pengembang dan perbankan.

“Beberapa bank sudah siap, seperti BTN ada KPR MBR [Masyarakat Berpenghasilan Rendah] Merdeka buat 17 Agustusan, dengan bunganya single digit antara 9,5 persen – 9,9 persen, kemudian pengembang subsidi 2 persen, ini berat buat pengembang,” ungkapnya.

Maksimal, jika terpaksa pakai KPR nonsubsidi, pengembang hanya bisa menganggu selama dua tahun dan terpaksa pembeli rumah harus membayar 20 persen lebih mahal, padahal mereka MBR.

Lebh lanjut Endang yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat mengataka tahun depan kuota FLPP dan Subsidi Selisih Bunga (SSB) bisa sama dengan pada 2018 atau sekitar 260.000 unit. (EKA)

Baca juga: Pemerintah Akan Alihkan Kuota FLPP Bank yang Tak Perform ke BTN