Selasa, 04/09/2012

Persoalan Lahan dan Perizinan Hambat Pembangunan Rumah Murah

-jktproperty.com
Share on: 484 Views
Persoalan Lahan dan Perizinan Hambat Pembangunan Rumah Murah

JAKARTA: Tahun depan pemerintah berencana membangun 250.000 unit rumah murah yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 150.000 unit dan 100.000 unit lainnya untuk buruh atau pekerja.

Pembangunan Rumah Tapak Murah yang didukung Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan PSU Kawasan Perumahan dan Pemukiman tersebut ditaksir membutuhkan anggaran sebesar Rp7,5 triliun. Sementara persoalan ketersediaan lahan dan perizinan dinilai masih menjadi penghambat program rumah murah pemerintah.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan anggaran sebesar Rp7,5 triliun itu Rp 5,94 triliun dialokasikan untuk FLPP dan PSU Kawasan Perumahan dan Permukiman Rp 1,56 triliun. Namun, kata dia, anggaran sebesar itu masih belum dapat dialokasikan karena banyaknya kendala yang ditemui di lapangan dalam pelaksanaan program rumah murah itu.

“Soal kepastian penyediaan lahan dan perizinan sampai sekarang masih jadi masalah dan ini adanya di pemerintah daerah. Melihat kendala tersebut, pemerintah terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah di daerah,” katanya di Jakarta hari ini.

Selain itu, pemerintah juga akan melakukan program rumah sangat murah dilaksanakan dengan program eksisting, yaitu bantuan stimulan perumahan swadaya perumahan swadaya (BSPS) yang terdiri atas pembangunan baru, peningkatan kualitas, PSU Swadaya, Fasilitasi Pra-Sertifikasi, dan pasca sertifikasi.

Tahun depan pemerintah telah meningkatkan target pembangunan rumah sangat murah menjadi 500.000 unit dengan kebutuhan anggaran Rp5,78 triliun. Anggaran yang sudah dialokasikan dalam pagu anggaran Kemenpera Tahun 2013 Rp2,27 triliun dengan sasaran sebanyak 250.000 unit. “Masih terdapat kekurangan sebesar 250.000 unit dengan kebutuhan anggaran Rp 3,51 triliun. Kemenpera [Kementerian Perumahan Rakyat] telah mengusulkan tambahan anggaran 2013 melalui mekanisme inisiatif baru,” kata menteri. (WED)