Rabu, 17/09/2014

Perlukah Meningkatkan Status BPN Menjadi Kementerian Agraria?

-jktproperty.com
Share on: 1156 Views
Perlukah Meningkatkan Status BPN Menjadi Kementerian Agraria?
Foto: Ilustrasi
KEMENTERIAN AGRARIA: Menghidupkan kembali kementerian agraria di tengah carut marut problema pertanahan nasional merupakan ide brilian pemerintahan Jokowi-JK yang sebentar lagi akan berkuasa. PR berat yang belum diselesaikan BPN hingga saat ini salah satu di antaranya adalah sertifikasi tanah secara nasional. Selain itu, penyederhanaan hak atas tanah juga menjadi PR yang harus dikerjakan kementerian agraria besutan pemerintahan Jokowi-JK.

ADA wacana baru yang diapungkan tim transisi pemerintahan Jokowi-JK yang terkait dengan masalah pertanahan atau agraria. Tim transisi berpendapat 60% kasus hukum di Indonesia terkait dengan sengketa tanah. Maka dari itu, ada wacana untuk mengubah status Badan Pertanahan Nasional (BPN) menjadi Kementerian Agraria.

Menurut Deputi Kepala Staf Kantor Tim Transisi Jokowi-JK, Andi Widjajanto, pemerintahan Jokowi-JK ingin memiliki lembaga yang lebih kuat dibandingkan BPN saat ini. “ada 60% kasus hukum di Indonesia terkait sengketa tanah. Jadi harus ada penguatan, salah satunya melalui one map policy yang sudah ada UU, badannya yang punya kewenangan nanti diperkuat di Kementerian Agraria, yang setara dengan BPN,” katanya.

Kementerian Agraria, lanjut Andi, akan mengatur semua fungsi penggunaan lahan di Indonesia. Saat ini pemetaan lahan di Indonesia masih terpisah-pisah. Sekarang ini Kementerian Lingkungan Hidup punya peta sendiri, Kementerian Kehutanan punya petanya sendiri, BKPM punya sendiri sehingga terkesan tumpang tindih. Lebih lanjut dia mengatakan kementerian agraria memiliki fungsi regulator, fungsi perencanaan, sampai kepada fungsi pengawasan yang lebih ketat tentang pemberian izin lahan-lahan. Selama ini, dengan posisinya setingkat badan, demikian Andi, fungsi regulatornya belum ada.

Sementara Anggota Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Usep Setiawan, peningkatan status BPN menjadi kementerian patut direalisasikan karena dapat membuat kewenangan BPN RI menjadi lebih jelas soal penggunaan tanah di Indonesia. Dia juga mengatakan akan banyak keuntungan yang akan dirasakan pemerintah dengan eksistensi kementerian agraria. “Persoalan tanah ini memerlukan keputusan strategis dan kami menyambut baik peningkatan status BPN menjadi kementerian agraria,” ujarnya di Jakarta pekan ini.

Usep mengatakan lembaga setingkat badan, seperti halnya BPN, tidak bisa ikut merumuskan kebijakan karena tingkatannya di bawah kementerian. Selain koordinasi dengan kementerian di atasnya, BPN selama ini harus berkoordinasi dengan kementerian lain dalam praktiknya. Usep menambahkan, selama ini posisi BPN sebagai pelaksana keputusan yang dibuat oleh Kementerian PU, Kementerian Perhubungan dan kementerian lain yang terkait dengan agraria. Sementara jika BPN dijadikan kementerian, maka kementerian tersebut bisa memutuskan apakah proyek pembangunan tersebut bisa dijalankan atau tidak.

Dalam sejarah pemerintahan di Indonesia, kementerian agraria sebenarnya bukan satu hal yang baru. Tercatat pada 1955-1956 Gunawan menjawab sebagai menteri agraria pertama di era kabinet Burhanuddin Harahap, kemudian AA Suhardi di masa kabinet Ali Sastroamidjojo (1956-1957), kemudian R. Sunarjo di kabinet Karya, disusul Sadjarwo (1959-1964 pada masa Kabinet Kerja I-IV), Rudolf Hermanses (1964-1966 pada masa Kabinet Dwikora I dan II), lalu Soni Harsono di masa Kabinet Pembangunan VI 1993-1998), Ary Mardjono (Kabinet Pembangunan VII, 1998) dan terakhir Hasan Basri Durin di masa Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999). Entah mengapa, di tengah masalah pertanahan yang tambah complicated, kementerian agraria dibubarkan dan persoalan agraria hanya diurus institusi setingkat badan.

Ide Brilian

Menghidupkan kembali kementerian agraria di tengah carut marut problema pertanahan nasional merupakan ide brilian pemerintahan Jokowi-JK yang sebentar lagi akan berkuasa. PR berat yang belum diselesaikan BPN hingga saat ini salah satu di antaranya adalah sertifikasi tanah secara nasional. Sejak merdeka Indonesia punya 80 juta bidang tanah yang harus disertifikasi. Sementara hingga 2013 lalu atau setelah 68 tahun bekerja, BPN baru menyelesaikan sertifikasi untuk 42 juta bidang tanah atau ada 38 juta lebih bidang tanah di Indonesia yang belum disertifikasi. BPN sendiri hanya memiliki kemampuan mensertifikasi 1,8 juta bidang tanah per tahun atau butuh 21 tahun ke depan agar seluruh tanah di Indonesia tersertifikasi.

Akan halnya masalah sengketa tanah, kementerian agraria tampaknya perlu kembali memetakan potensi konflik pertanahan yang ada di Indonesia yang seperti tak akan pernah usai. Kasus Poso hingga kasus sengketa tanah di Lampung berujung pada hilangnya nyawa rakyat. Sungguh sebuah tragedi yang sangat mengerikan.

Selain sengketa lahan dan sertifikasi, kementerian agraria di bawah pemerintahan Jokowi-JK juga perlu menyederhanakan hak atas tanah di Indonesia yang terkesan complicated. Hak atas tanah di Indonesia ini sangat banyak. Daftarnya panjang. Ada Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa untuk Usaha Pertanian dan Hak Sewa untuk Bangunan.

Di sektor properti, aturan pertanahan di Indonesia yang njlimet membuat investasi di sektor properti tidak sekompetitif negara lain. Tidak hanya bagi investor asing, tetapi juga bagi investor dalam negeri. Pemerintah perlu segera menyederhanakan hak peruntukan atas tanah menjadi hanya dua, hak milik dan hak pakai, seperti yang berlaku di hampir semua negara di dunia.

Aturan mainyang tertuang dalam Undang-Undang No.5/1960 tentang Pokok Agraria, Undang-Undang No.191985 tentang Rumah Susun dan Peraturan Pemerintah (PP) No.41/1996 tentang kepemilikan properti oleh asing juga mengkotak-kotakan hak peruntukan tanah ke beberapa ‘derajat’, di antaranya hak sewa, hak pakai, hak guna bangunan dan hak milik. Padahal, di lapangan, hak pakai dan hak guna bangunan penerapannya sama saja. Penyederhanaan hak peruntukan atas tanah ini juga menjadi PR yang harus dikerjakan kementerian agraria besutan pemerintahan Jokowi-JK. Deddy H. Pakpahan