Jumat, 12/06/2015

Percepat Pembangunan Rumah Susun, REI Jakarta Buat Satgas

-jktproperty.com
Share on: 1692 Views
Percepat Pembangunan Rumah Susun, REI Jakarta Buat Satgas
Foto: Ilustrasi rumah susun.
SATGAS RUMAH SUSUN: Satgas Rusun REI bersama tim teknis Pemda DKI Jakarta akan menghitung jumlah unit kewajiban pasti dari setiap pengembang serta cara menghitung penyelesaian kewajiban pembangunan rumah susun.

JAKARTA, jktproperty.com – DPD Real Estate Indonesia (REI) DKI Jakarta membentuk satuan tugas (satgas) pembangunan rumah susun untuk memfasilitasi pengembang dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga kewajiban membangun rusun yang menjadi kewajiban pengembang bisa segera dituntaskan.

Ketua DPD REI DKI Jakarta Amran Nukman mengatakan pihaknya telah meminta pengembang untuk tidak lagi menunda-nunda kewajibannya. “Ini kesempatan baik bagi rekan-rekan pengembang untuk segera menyelesaikan kewajibannya,” katanya usai pertemuan dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan jajarannya di Jakarta hari ini.

Pada kesempatan itu, Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok meminta pengembang segera melunasi tunggakan-tunggakan kewajibannya agar rusun sewa bisa terealisasi. Ahok meminta REI Jakarta membantu Pemda mempercepat pemenuhan kewajiban pengembang, baik anggota REI maupun nonanggota REI. “Pertemuan ini adalah upaya REI DKI Jakarta mendukung program gubernur. REI sepakat akan segera mengkoordinasikan hal ini ke para pengembang,” kata Amran.

Tahun ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membangun 50.000 unit rusun di Jakarta. Bahkan, Ahok sudah menetapkan akan membangun sebanyak 7.000 unit rusun. Pembangunannya diperuntukkan khusus warga yang rumahnya terkena proyek penggusuran.

Data yang dikeluarkan Pemda DKI menyebutkan ada 242 perusahaan pengembang pemegang SIPPT yang belum memenuhi kewajibannya. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 46 pengembang yang tercatat sebagai anggota REI DKI Jakarta. REI DKI Jakarta juga membentuk satgas pembangunan rusun.

Satgas Rusun REI bersama tim teknis Pemda DKI Jakarta akan menghitung jumlah unit kewajiban pasti dari setiap pengembang serta cara menghitung penyelesaian kewajiban itu. Sebagai informasi, setiap pengembang yang membangun dengan luasan di atas 5.000 m2 harus mengantongi SIPPT dan berkewajiban membangun rusun seluas 20% dari total luas efektif yang dibangun. Kewajiban SIPPT dan denda SP3L diatur dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur No 540 tahun 1990 dan SK Gubernur No. 640 tahun 1992. (LEO)