Jumat, 03/07/2015

Penyerapan Anggaran Kementerian PUPR Baru 14,8%

-jktproperty.com
Share on: 1151 Views
Penyerapan Anggaran Kementerian PUPR Baru 14,8%
DANA KEMENTERIAN: Penyerapan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih sangat minim, yakni 14,8% dari total anggaran kementerian sebesar Rp118,5 triliun.

JAKARTA, jktproperty.com – Penyerapan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih sangat minim, yakni 14,8% dari total anggaran kementerian sebesar Rp118,5 triliun.

Sekjen Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengakui penyerapan anggaran di kementeriannya relatif masih minim mengingat saat ini sudah memasuki semester II-2015. “Dari dana yang dianggarakan sebesar Rp118,5 triliun, penyerapannya baru 14,8% atau baru terserap Rp17,5 triliun,” ujarnya di Kementerian PUPR, Jakarta.

Idealnya, demikian Taufik, penyerapan anggaran sampai Juli 2015 sudah mencapai 24%. “Penyerapannya terlambat karena proses lelang baru berlangsung 15 Mei 2015. Tapi kami berharap hingga akhir 2015 penyerapan bisa mencapai 93%.”

Per 2 Juli 2015 anggaran Kementerian PUPR telah terserap sebesar 14,80% atau senilai Rp 17,5 triliun dari alokasi tahun anggaran (TA) 2015 sebesar Rp 118,5 triliun. Kementerian PUPR menyediakan 14.501 paket yang tersebar lintas direktorat jenderal di seluruh Tanah Air. Hal ini menjadi laporan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Sidang Paripurna yang membahas mengenai serapan dana APBN yang digelar di Istana Negara, pekan ini.

Untuk mempercepat penyerapan anggaran sejumlah program strategis di Kementerian PUPR bakal digenjot pelaksanaannya. Termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 26,8 triliun yang disebar ke daerah-daerah, akan dipercepat realisasinya, baik DAK jalan, irigasi, air minum, dan sanitasi.

Anggaran Perumahan Minim

Sementara itu Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) Maurin Sitorus mengatakan alokasi sektor perumahan di Indonesia hanya 0,1% dari domestik bruto.

“Bandingkan dengan Filipina yang mencapai 0,31% atau Thailand 2,21%. Dari sisi KPR sumbangan sektor ini juga hanya 3,2% sementara di Cina 19%, Malaysia 30%, bahkan Singapura 53%. Jadi resource yang dialokasikan dari swasta maupun pemerintah masih sangat kecil,” ujarnya.

Rendahnya alokasi anggaran untuk sektor perumahan itu, kata dia, menjadi salah satu sebab defisit (backlog) perumahan masih tinggi. Faktor lainnya adalah tingginya angka kemiskinan. Hal ini membuat masyarakat berpenghasilan rendah tidak mampu mengakses perumahan. Karena itu mereka harus dibantu melalui berbagai kemudahan, pembebasan pajak, dan subsidi.

“Kita sudah memiliki rancangan undang-undang tabungan perumahan (RUU Tapera) dan sudah masuk program legislasi nasional (prolegnas). Kalau ini diberlakukan tentunya akan menjadi resources yang powerfull untuk sektor perumahan karena beban APBN akan berkurang besar,” katanya. (LEO)