Selasa, 31/03/2015

Penyaluran Dana FLPP di Jawa Barat Mencapai Rp6,6 Triliun

-jktproperty.com
Share on: 1323 Views
Penyaluran Dana FLPP di Jawa Barat Mencapai Rp6,6 Triliun
Foto: istimewa
DANA FLPP: Selama lima tahun terakhir (2010-2014) pemerintah telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp16,5 triliun. Dana tersebut direalisasikan untuk rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 361.113 unit di seluruh Indonesia.

JAKARTA, jktproperty.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan Provinsi Jawa Barat mendominasi pemanfaatan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).

Menurut Plt. Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus, total dana FLPP yang sudah disalurkan di provinsi terpadat penduduknya di Indonesia itu mencapai Rp6,6 triliun.

“Dari anggaran yang tersedia, Jawa Barat telah melayani 141.820 unit atau sekitar 39,27% dari realisasi program perumahan untuk MBR ,” katanya,

Sitorus mengatakan tingginya penyaluran FLPP di Jabar dipicu oleh tingginya jumlah penduduk, sejalan dengan kian melonjaknya program pembangunan perumahaan di provinsi tersebut.

“Program FLPP sangat bermanfaat dan dapat membantu MBR untuk memiliki rumah yang layak huni dengan harga dan angsuran yang sangat terjangkau. Oleh karena itu, kementerian akan terus mendorong peran aktif pemerintah daerah serta bank-bank penyalur dana FLPP untuk kegiatan ini,” tambah Sitorus

Berdasarkan data yang ada, setelah Jawa Barat, terdapat empat provinsi lain yang menjadi lokasi penyaluran dana FLPP terbanyak. Keempat provinsi tersebut ialah Banten, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Tengah. Adapun jumlah unit rumah yang memanfaatkan dana FLPP tersebut berkisar 20.000 hingga 40.000 unit rumah di empat provinsi tersebut.

Selama lima tahun terakhir (2010-2014) pemerintah telah menyalurkan dana FLPP sebesar Rp16,5 triliun. Dana tersebut direalisasikan untuk rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 361.113 unit di seluruh Indonesia.

Menurut Maurin, kebijakan penyaluran dana FLPP sebelumnya dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat mulai Oktober 2010 dengan dasar hukum Permenpera Nomor 14 dan 15 Tahun 2010.

Namun saat ini dengan adanya penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat maka peraturan tersebut diubah menjadi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/ PRT/M/2014 dan 21/PRT/M/ 2014. (LEO)

tabel-flpp