Rabu, 26/11/2014

Pengusaha Tak Bisa Sediakan Rumah untuk Pekerja Industri

-jktproperty.com
Share on: Facebook 619 Views
Pengusaha Tak Bisa Sediakan Rumah untuk Pekerja Industri
Foto: Ilustrasi.
RUMAH PEKERJA INDUSTRI: Pengusaha kawasan industri menilai himbauan Kementereian Ketenagakerjaan agar pengusaha menyediakan rumah bagi pekerja industri sulit direalisasikan.

JAKARTA, jktproperty.com – Usulan Kementerian Ketenagakerjaan yang menginginkan pengusaha di kawasan industri menyediakan perumahan bagi pekerjanya dinilai masih sangat memberatkan dan tidak mungkin dilaksanakan.

Menurut Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar pembangunan perumahan di kawasan industri yang dibebankan kepada pengusaha perlu dikaji ulang. Pasalnya usulan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan sosial, dimana kawasan industri akan rawan dengan adanya permasalahan lingkungan.

“Lagi pula pengusaha tidak bisa secara langsung menyediakan rumah untuk pekerja di lingkungan industri. Saya kira hampir semua perusahaan masih belum mampu menyediakan perumahan yang layak secara gratis bagi pekerja,” ujarnya.

Dia mengatakan kapasitas pengusaha dalam hal perumahan hanya sebatas kemudahan akses kepemilikan rumah bagi pekerja, misalnya memberikan pinjaman uang muka perumahan. “Kami bisa mengupayakan kemudahan kepemilikan, bukan membangun rumah dan diberikan secara gratis kepada pekerja,” tuturnya.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan Muh Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah memprioritaskan program-program yang mendukung penyediaan rumah bagi pekerja/buruh kawasan-kawasan industri yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. “Rumah salah satu kebutuhan dasar bagi pekerja. Oleh karena itu pemerintah terus mempermudah proses penyediaan rumah pekerja di kawasan-kawasan industri,” katanya.

Dia mengatakan hal itu saat memanggil kembali Tim Percepatan Penyediaan Perumahan Bagi Pekerja/Buruh (P3UP) yang terdiri dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sekarang Kementerian Ketenagakerjaan) Kementerian Perumahan Rakyat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan PT Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) awal pekan ini.

Hanif mengatakan tingginya permintaan rumah dan meningkatnya harga tanah, membuat pemerintah terus mengusahakan upaya-upaya untuk mempermudah dan meringankan beban pekerja atau buruh berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. “Pemerintah akan terus mencari terobosan untuk mendukung tersedianya perumahan dengan harga terjangkau bagi pekerja berpenghasilan rendah. Ini bukan hanya tanggung jawab pengusaha dan pekerja, tapi juga pemerintah,” kata Hanif.

Sementara itu Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit mengatakan himbauan Menteri Ketenagakerjaan untuk penyediaan rumah bagi pekerja akan sulit direalisasikan oleh seluruh pengusaha. Pasalnya, masing-masing perusahaan memiliki kekuatan finansial yang berbeda. “Saya kira itu tidak mudah dilaksanakan mengingat perusahaan punya batas kemampuan. Harusnya pemerintah memberikan insentif bagi perusahaan yang bisa menyediakan rumah bagi pekerja,” paparnya.

Anton bahkan mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan anggaran BPJS Ketenagakerjaan untuk kebutuhan perumahan bagi pekerja. Terlebih BPJS Ketenagakerjaan sendiri telah memberikan berbagai kemudahan akses kepemilikan rumah. (LEO)