Selasa, 27/01/2015

Pengembang Tolak PPnBM untuk Properti di Atas Rp2 Miliar

-jktproperty.com
Share on: 648 Views
Pengembang Tolak PPnBM untuk Properti di Atas Rp2 Miliar
Foto: Ilustrasi
PPNBM PROPERTI: Real Estate Indonesia (REI) menyatakan keberatan dengan rencana pemerintah yang akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.253/PMK.03/2008 di sektor perpajakan dimana nantinya rumah, apartemen, kondominium, beserta tanah yang nilainya di atas Rp2 miliar akan dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

JAKARTA, jktproperty.com – Real Estate Indonesia (REI) menyatakan keberatan dengan rencana pemerintah yang akan merevisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.253/PMK.03/2008 di sektor perpajakan dimana nantinya┬árumah, apartemen, kondominium, beserta tanah yang nilainya di atas Rp2 miliar akan dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Ketua DPP REI Eddy Hussy mengatakan, kebijakan tersebut perlu peninjauan ulang dan tidak bisa diterapkan dalam waktu yang dekat karena akan menimbulkan dampak negatif. “REI secara tegas keberatan dan menolak rencana pemerintah itu,” katanya.

Menurut dia, dalam sektor properti yang berlaku selama ini, PPnBM sebesar 5% hanya diterapkan pada properti yang harganya Rp10 miliar ke atas. Namun dengan revisi yang akan dilakukan pemerintah, properti dengan nilai Rp2 miliar akan dikenakan PPnBM.

“Kami berharap jangan sampai kebijakan ini diterapkan dalam kondisi sesaat. Dampak ke depannya bakal lebih besar. Sektor properti merupakan salah satu penggerak utama ekonomi Indonesia. Dengan menerapkan kebijakan tersebut, baik konsumen dan pengembang akan memiliki beban pajak yang bertambah, selain PPN mereka dikenakan PPnBM. Ini akan menghambat pembangunan properti,” tuturnya.

Sementara itu Ketua Dewasan Kehormatan DPP REI Teguh Satria mengatakan dengan adanya revisi maka otomatis penjualan apartemen seharga Rp2 miliar yang notabene masuk kategori kelas menengah, akan dipungut wajib pajak barang sangat mewah. “Padahal kita tahu pemerintah tengah mendorong orang-orang di perkotaan untuk tinggal di hunian vertikal. Sementara, untuk rumah tapak, harganya sudah jauh lebih mahal. Di Bekasi saja, rumah seharga Rp2 miliar, tidaklah mewah,” kata Teguh.

Dia mengharapkan pemerintah mau meninjau ulang peraturan tersebut sebelum benar-benar direalisasikan. “Ini perlu kita diskusikan lebih jauh dengan yang punya otoritas, apakah ini sesuai dengan tujuan pemerintah atau malah kontraproduktif,” ujar mantan Ketua Umum REI itu.

Mengenai target pemerintah mengejar pertumbuhan pajak, Eddy mengatakan REI bisa memahami hal itu. Namun pemerintah, kata dia, perlu mencari alternatif lain misalnya dengan membuka kran kepemilikan properti bagi warga negara asing (WNA). “Hampir semua negara di dunia memanfaatkan properti sebagai sumber pendapatan negara yang cukup besar. Properti di Indonesia cukup diminati oleh WNA dan kalangan ekspatriat yang bekerja di Indonesia, nah aturan PPnBM bisa dikenakan bagi pembeli asing,” katanya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah menyiapkan revisi terkait obyek pemungutan Pajak Penghasilan (PPh 22) terhadap transaksi barang yang tergolong ‘Sangat Mewah’. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 253/PMK/03/2008 tertanggal 31 Desember 2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.

Pemerintah juga berencana mengubah PMK Nomor 130/PMK.011/2013 tertanggal 26 Agustus 2o13 tentang Perubahan atas MK Nomor 121/PMK/011/2013 Tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. (EKA)