Selasa, 10/05/2016

Pengembang Minta BI Segera Relaksasi Aturan Kredit Inden

-jktproperty.com
Share on: 2837 Views
Pengembang Minta BI Segera Relaksasi Aturan Kredit Inden
Foto: Ilustrasi
RELAKSASI ATURAN: Satu pengembang mengungkapkan penjualan properti tahun ini akan lebih tinggi jika Bank Indonesia merelaksasi ketentuan kredit inden. Sejak tahun lalu Bank Indonesia (BI) telah melonggarkan aturan terkait loan to value (LTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR). Akan tetapi, aturan tersebut selama ini dinilai para pengembang menghambat pertumbuhan penjualan bisnis properti.

JAKARTA, jktproperty.com – Satu pengembang mengungkapkan penjualan properti tahun ini akan lebih tinggi jika Bank Indonesia merelaksasi ketentuan kredit inden. Sejak tahun lalu Bank Indonesia (BI) telah melonggarkan aturan terkait loan to value (LTV) untuk kredit pemilikan rumah (KPR). Akan tetapi, aturan tersebut selama ini dinilai para pengembang menghambat pertumbuhan penjualan bisnis properti.

Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) Adrianto Pitoyo Adhi mengatakan, penjualan properti tahun ini akan lebih tinggi jika BI merelaksasi ketentuan kredit inden. Seharusnya pemerintah melakukan relaksasi kebijakan terutama pada fasilitas kredit atau pembiayaan kedua.

“Satu hal yang ingin sampaikan sebetulnya LTV. LTV ini memang perlu ada relaksasi. Terutama di KPP 2, KPP 1 kan memang untuk orang yang baru pertama (beli rumah),” ujarnya di Gedung BEI, Jakarta.

Salah satu aturan yang tertuang dalam PBI No.17/10/PBI/2015 adalah kredit untuk properti inden hanya dibolehkan untuk fasilitas kredit atau pembiayaan pertama.

Menurut dia, pelonggaran aturan terhadap fasilitas kredit atau pembiayaan kedua tersebut harus dilakukan. Adapun alasannya adalah karena pada aturan ini terdapat banyak kelas menengah yang memiliki potensi potensi besar dalam daya beli dan ingin ‘naik kelas’ dalam kepemilikan properti.

Oleh sebab itu, dia meminta pemerintah segera melonggarkan aturan tersebut. Hal ini dilakukan agar pasar properti terus bertumbuh. “Dia (KPP 2) harus beri uang muka lebih besar, terus tidak bisa inden. Ini mohon pemerintah bisa tahu bahwa ini perlu ada relaksasi sehingga aturan memang tidak semuanya diterapkan, jadi harus ada direlaksasi. Sehingga pasar itu tumbuh,” katanya. (GUN)