Minggu, 26/08/2018

Pemerintah Terus Genjot Pembangunan Perumahan untuk MBR

-jktproperty.com
Share on: Facebook 77 Views
Pemerintah Terus Genjot Pembangunan Perumahan untuk MBR
Foto: Ist
GENJOT PEMBANGUNAN RUMAH: Selama Juli-Agustus 2018 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggenjot kenaikan pembangunan perumahan sebesar 19,71%. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan per 20 Agustus 2018 program satu juta rumah sudah mencapai 582.638 unit.

JAKARTA, jktproperty.com – Selama Juli-Agustus 2018 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggenjot kenaikan pembangunan perumahan sebesar 19,71%. Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan per 20 Agustus 2018 program satu juta rumah sudah mencapai 582.638 unit.

Dia optimistis Program Satu Juta Rumah tercapai karena masih punya waktu sekitar 4,5 bulan. “Di akhir tahun mencapai satu juta rumah dengan proporsi 60-70% rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

Berdasarkan data yang ada per 23 Juli 2018 total pembangunan perumahan mencapai 486.668 unit, hingga 20 Agustus 2018 naik 19,71% menjadi 582.638 unit. Khalawi menyebut bahwa Kementeruan PUPR menargetkan pencapaian Program Satu Juta Rumah 2018 lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pada 2015, capaian program satu juta rumah sebanyak 669.770 unit, pada 2016 sebanyak 805.169 unit, dan 2017 sebanyak 904.758 unit.

Sementara itu Dirjen Pembiayaan Perumahan Lana Winayanti mengatakan jumlah backlog perumahan berdasarkan konsep penghunian sebanyak 7,6 juta unit pada 2015 yang ditargetkan turun menjadi 5,4 juta unit pada 2019. Sementara backlog perumahan berdasarkan konsep kepemilikan rumah sebanyak 11,4 juta unit pada 2015 yang ditargetkan turun menjadi 6,8 juta unit pada 2019.

Untuk meningkatkan jumlah pasokan rumah layak huni terutama yang terjangkau MBR, Lana menyebut ada empat tantangan yang dihadapi yakni pertama, tingkat keterjangkauan rumah MBR masih rendah, baik membeli rumah dari pengembang, membangun secara swadaya maupun meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni.

Kedua, ketersediaan dana dimana skema pembiayaan perumahan bagi MBR terbatas. Ketiga soal akses MBR ke sumber pembiayaan perumahan melalui lembaga keuangan untuk mendapat kredit pemilikan rumah (KPR) masih terbatas. Keempat, sumber dana pembiayaan perumahan masih bersifat jangka pendek sehingga tidak dapat berkelanjutan untuk KPR yang bersifat jangka panjang. “MBR sebenarnya memiliki daya beli, namun mengalami kesulitan akses, oleh karena itu Pemerintah menggulirkan sejumlah program untuk memfasilitasi pembiayaan rumah bersubsidi,” katanya. (GUN)