Senin, 25/04/2016

Pemerintah Keluarkan Inpres Percepatan Pembangunan Perumahan

-jktproperty.com
Share on: 8130 Views
Pemerintah Keluarkan Inpres Percepatan Pembangunan Perumahan
Foto: Ilustrasi
INPRES PEMBANGUNAN PERUMAHAN: Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan. Inpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo ini ditujukan untuk pejabat dan instansi terkait di sektor perumahan agar dapat menyederhanakan dan mempermudah proses perizinan pembangunan perumahan.

JAKARTA, jktproperty.com – Pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.3 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan Pembangunan Perumahan. Inpres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo ini ditujukan untuk pejabat dan instansi terkait di sektor perumahan agar dapat menyederhanakan dan mempermudah proses perizinan pembangunan perumahan.

Inpres No. 3 Tahun 2016 ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera), Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Perhubungan, para gubernur serta bupati dan walikota di seluruh Indonesia.

Para pejabat tersebut diminta mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melakukan penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan di seluruh instansi maupun daerah.

Presiden juga secara khusus menugaskan Menteri Koordinator Perekonomian untuk melakukan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan Inpres ini khususnya terhadap gubernur, bupati dan walikota. Hasil koordinasi dan evaluasi selanjutnya dilaporkan kepada presiden. Sementara Menteri Dalam Negeri diminta menyederhanakan kebijakan, persyaratan, dan proses penerbitan izin.

Untuk tingkat pemerintah daerah gubernur, bupati/walikota diinstruksikan untuk segera mendelegasikan kewenangan pembangunan perumahan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Para pejabat itu juga didorong untuk melakukan percepatan penyederhanaan perizinan pembangunan perumahan melalui PTSP yang selanjutnya akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri.

Sementara itu di bidang pertanahan presiden meminta Menteri ATR/BPN melakukan penyederhanaan kebijakan persyaratan dan proses penerbitan izin pemanfaatan ruang dan izin lokasi untuk pembangunan perumahan. Ini juga berlaku terhadap Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyederhanakan izin lingkungan untuk pembangunan perumahan. Instruksi yang sama juga disampaikan kepada Menteri Perhubungan agar menyegerakan izin analisis mengenai dampak lingkungan lalu lintas (amdal lalin). Kepada Menpupera sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap pembangunan perumahan diinstruksikan agar melakukan penyederhanaan kebijakan, persyaratan dan proses penerbitan IMB untuk pembangunan perumahan.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan (PUPR) mengungkapkan hingga penghujung kuartal I-2016 program pembangunan sejuta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) belum berjalan.

Direktur Perencanaan dan Penyediaan Rumah Kementerian PUPR Dedi Permadi mengatakan target yang rumah MBR yang akan dibangun pemerintah tahun ini adalah 112.992 unit dan sampai sekarang realisasi fisiknya baru 0,4%.

“Tahun ini kan masih berjalan ya, dan ini masih awal tahun. Jadi, belum ada [rumah MBR] yang jadi. Bahkan, tanggung jawab pemerintah belum dibangun dan masih dalam tahap konstruksi,” katanya kepada media di Jakarta, Senin (28/3).

Menurut dia, dari sisi serapan anggaran pun masih belum terlalu signifikan karena dari pagu dana Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR sebesar Rp7,69 triliun, baru terserap sekitar 7,6%. “Dana yang terserap baru digunakan untuk bayar-bayar uang muka pembangunan wisma atlet di Kemayoran, sedangkan untuk MBR belum ada,” tuturnya.

Dedi mengatakan salah satu kendala mengapa program itu berjalan lamban adalah perbedaan persepsi antara pemerintah dan pengembang. “Mereka ingin jalan dan prasarana (PSU) dibangun terlebih dahulu, baru rumah. Nah, kita inginnya rumah jadi dulu, baru PSU dibangun sebab kalau dibangun dulu, pasti rusak karena dilewati truk dan angkutan berat.” (GUN)