Rabu, 19/11/2014

Pemerintah Akan Tertibkan Tanah Milik WNA di Bali dan Lombok

-jktproperty.com
Share on: 1532 Views
Pemerintah Akan Tertibkan Tanah Milik WNA di Bali dan Lombok
Foto: Ilustrasi
PENERTIBAN TANAH: Pemerintah akan menertibkan tanah-tanah di Bali dan Lombok yang dikuasai asing. Pesona Bali dan Lombok sebagai destinasi pariwisata dunia membuat WNA tergiur menguasai tanah di sini dengan berbagai modus.

JAKARTA, jktproperty.com – Pemerintah berencana menertibkan tanah yang dimiliki dan dikuasai orang asing (warga negara asing/WNA) di Pulau Bali dan Lombok yang terkenal sebagai destinasi pariwisata dunia. Mereka menguasai tanah itu untuk kemudian dibangun akomodasi pariwisata seperti hotel atau vila. Penguasaan atas tanah oleh WNA dinilai sebagai satu bentuk penyelewengan karena hukum di Indonesia tak memperbolehkan WNA menguasai tanah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan mengatakan modus yang seringkali dipakai WNA untuk menguasai tanah di Indonesia, terutama di Bali dan Lombok, adalah dengan menikahi perempuan Indonesia. Lombok.

“Di Bali dan Lombok banyak terjadi penyelewengan, orang-orang asing ingin menguasai tanah dan menempuh berbagai cara, salah satunya dengan menikahi perempuan penduduk lokal,” ujarnya saat konferensi pers Rakernas REI di Jakarta.

Dia mengatakan azas kewarganegaraan itu kesetiaan, makanya tanah tidak bisa diberikan atau diperjualbelikan kepada orang asing. Ferry juga menyayangkan perempuan Indonesia yang mau dinikahi orang asing hanya sebagai modus agar mereka bisa memiliki tanah di Indonesia. “Intinya pemerintah akan memberikan kemudahan bagi aktifitas bisnis orang asing di Indonesia. Tapi hak atas tanah tetap hanya mutlak dimiliki WNI, tidak boleh ada tanah sejengkal pun yang dikuasai oleh asing karena orang asing tidak boleh memiki tanah di sini,” tuturnya.

Lebih lanjut menteri mengatakan tugas utama Kementerian Agraria saat ini adalah membalikkan paradigma yang selama ini terjadi di bidang pertanahan. Tanah tidak boleh lagi menjadi sumber konflik tapi harus mempersatukan dan membuat damai. Karena itu pada tahun pertama Kementerian Agraria akan mensertifkatkan seluruh tanah yang ada di Indonesia, utamanya di daerah perbatasan.

Sebelumnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) menargetkan akan menyelesaikan pendaftaran dan pengeluaran sertifikat tanah secara nasional pada 2020 mendatang. Kendala yang dihadapi dalam pendaftaran dan sertifikasi tanah di antaranya keterbatasan biaya yang disiapkan negara dari alokasi APBN. Hingga 2004, pemerintah hanya mampu mengucurkan biaya pendaftaran dan sertifikasi tanah ditiap daerah sekitar 100 sertifikat per tahun. Sejak 2005, pemerintah mengucurkan alokasi pendaftaran dan sertifijasi tanah lebih memadai antara 1.000-2.000 sertifikat tiap tahun. Sementara data 2010, baru 54% tanah di Indonesia yang bersertifikat. (GUN)