Selasa, 10/02/2015

Pemerintah Akan Tertibkan Izin Pengelolaan Pulau oleh Asing

-jktproperty.com
Share on: 614 Views
Pemerintah Akan Tertibkan Izin Pengelolaan Pulau oleh Asing
Foto: Ilustrasi
PENERTIBAN PULAU: Pemerintah aakn mengevaluasi dan menertibkan pulau-pulau yang dikelola investor asing di Indonesia. Evaluasi dan penertiban itu bertujuan mengetahui sejauh mana keterlibatan pihak asing ini dalam pengelolaan pulau yang izinnya sudah diberikan pemerintah selama ini.

JAKARTA, jktproperty.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan (PMPP) akan melakukan evaluasi dan penertiban atas pulau-pulau kecil yang selama ini dikelola investor asing dan umumnya dikelola sebagai kawasan resor.

Menurut Direktur PMPP KKP Riyanto Basuki evaluasi dan penertiban tidak hanya pada investor asing yang menanamkan investasinya secara langsung, melainkan juga yang menggunakan kaki tangan penduduk lokal. “Kami akan mengumpulkan semua investor asing yang mengelola pulau di Indonesia dan kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh,” katanya.

Dia mengatakan evaluasi dan penertiban itu bertujuan mengetahui sejauh mana keterlibatan pihak asing ini dalam pengelolaan pulau yang izinnya sudah diberikan pemerintah selama ini. Pemerintah akan menertibkan izin badan usaha yang melibatkan asing secara perorangan dengan persyaratan minimal berbentuk perseroan terbatas. “Kami akan cek persentase penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di dalam investasi pengelolaan pulau yang mereka jalankan,” tuturnya.

Lebih lanjut Riyanto mengatakan ada sinyalemen sejumlah investor asing menjalankan modus tertentu dalam praktik investasi ini. Riyanto mengakui, ada beberapa warga asing yang menggunakan kaki tangan warga pribumi sebagai pengelola pulau tersebut. “Mereka biasanya sewa atau mereka menikah sama orang pribumi. Semuanya ada di undang-undang, tinggal dibuat peraturan menterinya,” ujar Riyanto.

Dia mengatakan akan mengusulkan kepada Menteri Susi Pudjiastuti untuk mengeluarkan peraturan menteri tentang hal ini. Bahkan jika perlu, Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan presiden. Penertiban yang bersifat administratif ini dianggap perlu karena banyaknya pulau kecil yang tersebar di perairan Indonesia dan kekhawatiran akan ancaman kedaulatan negara karena aktifitas sewa-menyewa pulau ini.

Dalam praktiknya, semua pulau yang dikelola asing dilakukan melalui mekanisme sewa melalui penyertaan modal, PMA, atau PMDN. Namun, Riyanto mengakui, ada beberapa warga asing yang menggunakan kaki tangan warga pribumi sebagai pengelola pulau tersebut. Untuk mendukung rencana tersebut, direktoratnya segera meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengeluarkan peraturan menteri tersebut, termasuk kemungkinan meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan peraturan presiden.

Sebelumnya Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijanto mengkhawatirkan terganggunya kedaulatan negara akibat maraknya penyewaan dan jual-beli pulau oleh asing. (LEO)