Selasa, 09/12/2014

Pemerintah Akan Serahkan Aset Tanah ke Perumnas

-jktproperty.com
Share on: Facebook 471 Views
Pemerintah Akan Serahkan Aset Tanah ke Perumnas
Foto: Perumnas
PERAN PERUMNAS: Perumnas sendiri menyatakan kesiapannya dengan keputusan pemerintah mengembalikan Perumnas pada kithah sebagai non-profit company. Dengan menjadi Badan Perumahan konsekwensinya Perumnas tidak bisa lagi diperlakukan sebagai BUMN murni yang setiap tahun harus setor deviden kepada pemerintah.

JAKARTA, jktproperty.com – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menpupera) Basuki Hadimuljono mengatakan akan mengembalikan peran Perumnas seperti dulu sebagai penyedia hunian bagi masyarakat bawah. Untuk mendukung hal itu nantinya seluruh tanah yang dimiliki Kemenpupera akan diserahkan ke Perumnas.

“Nanti tanah-tanah PU kita serahkan, pokoknya Perumnas nggak boleh lagi mengembangkan rumah-rumah nonsubsidi atau properti komersial seperti developer pada umumnya, ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi),” ujarnya.

Untuk proyek-proyek komersial yang sudah berjalan yang selama ini digarap Perumnas, hal itu masih dalam pembahasan. Intinya, bisa saja diteruskan oleh anak perusahaan Perumnas atau diserahkan untuk dikelola oleh BUMN yang lain. Basuki menekankan, dengan menjadi non profit company, bukan berarti Perumnas harus merugi. “Nggak mungkin kita bikin mati, non profit itu bukannya rugi, hanya tidak boleh ambil untung. Yang pasti Perumnas kembali seperti semula, nanti seluruh penyediaan hunian rakyat Perumnas yang bikin, lembaga lain nggak ada lagi,” tandas Basuki.

Perumnas sendiri menyatakan kesiapannya dengan keputusan pemerintah mengembalikan Perumnas pada kithah sebagai non-profit company. Dengan menjadi Badan Perumahan konsekwensinya Perumnas tidak bisa lagi diperlakukan sebagai BUMN murni yang setiap tahun harus setor deviden kepada pemerintah. Selain itu Perumnas juga harus diberi akses untuk mengembangkan tanah-tanah milik BUMN menjadi perumahan rakyat. Karena itu, kata Andi, beberapa instansi akan terlibat dalam pengembalian khittah Perumnas itu. Yaitu Kementrian PU-Pera, Kementrian BUMN, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. (GUN)