Rabu, 26/12/2012

Moratorium Hotel di Bali Ancam Prospek Kondotel? (Bagian 8)

-jktproperty.com
Share on: 696 Views
Moratorium Hotel di Bali Ancam Prospek Kondotel? (Bagian 8)

Oleh Deddy H. Pakpahan

jktproperty.com | Boleh dibilang untuk saat ini prospek terbaik kondotel di Indonesia ada di Pulau Bali. Hal itu wajar mengingat Bali merupakan destinasi utama pariwisata di Indonesia yang banyak diminati wisatawan mancanegara. Satu hal yang sampai saat ini masih mengganjal adalah soal moratorium alias penghentian sementara izin pembangunan hotel di Bali yang banyak didengungkan organisasi lingkungan hidup atau malahan dari asosiasi perhotelan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bali misalnya, pada Juni 2012, mendesak pemerintah daerah segera mengeluarkan kebijakan penghentian sementara izin pembangunan hotel atau moratorium pembangunan hotel dan akomodasi pariwisata lainnya di seluruh wilayah Pulau Dewata. Argumentasi yang dipaparkan Walhi mengenai relevansi moratorium adalah mengingat semakin terbatasnya daya dukung sumber daya alam, terutama lahan dan air di daerah ini.

Walhi mengharapkan pemerintah daerah mengerahkan kemampuannya bersama seluruh pemangku kepentingan untuk segera menyusun rencana induk atau masterplan pembangunan Bali. Walhi melihat prinsip pembangunan harus berkelanjutan dan berperspektif lingkungan hidup, sehingga dapat dijadikan rujukan yang lebih komprehensif untuk mencegah eksploitasi alam yang berlebihan akibat investasi, terutama terkait tanah dan air.

Kebudayaan Bali yang bersumber dari tanah dan air terancam punah jika kedua unsur alam itu tidak dijaga dengan baik. Tak hanya Walhi, bahkan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali, September 2012, secara tegas menolak pembangunan berbagai hotel baru di Pulau Dewata yang berpotensi menghancurkan pertanian dan budaya setempat.

Menurut Ketua PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati yang juga Bupati Gianyar ini, moratorium pembangunan hotel sangat penting dan pembangunan harus selektif supaya subak tidak sampai menghilang dari Bali.

Dia mengatakan keberadaan hotel baru selain memperketat persaingan, sekaligus memicu persaingan tidak sehat. Dia juga meminta pemerintah kabupaten/kota hendaknya sedari awal melibatkan PHRI dalam proses perizinan pembangunan hotel baru, karena PHRI mempunyai tanggung jawab terhadap kualitas dan tarif kamar yang dijual.

Sebelumnya Wakil Sekjen PHRI Carla Parengkuan menyatakan seharusnya penambahan jumlah hotel di Bali memperhatikan tingkat hunian hotel, jika tingkat hunian rata-rata mencapai lebih dari 70% maka masih memungkinkan adanya penambahan investasi hotel Baru.

Tetapi kenyataanya saat ini tingkat hunian hotel masih di bawah 60%. Berdasarkan data PHRI Bali jumlah kamar hotel di Bali saat mencapai 62.400 kamar. Sedangkan data Dinas Pariwisata Bali jumlah kamar yang tercatat dan berijin sebanyak 45.000 kamar. Saat ini, harus diakui, perang tarif memang terjadi antarhotel di Bali. Hal ini lantaran jumlah hotel yang ada memang cukup banyak, meskipun saat high season kita sangat kesulitan mencari kamar hotel yang kosong di Bali.

Berdasarkan data yang ada jumlah kamar hotel di Bali saat ini mencapai 60.000-65.000 kamar. Dengan kunjungan wisatawan rata-rata 2,7 juta per tahun, pengelola hotel di Bali memang harus kerja ekstra keras dalam memasarkan hotelnya. Kalau dulu saat high season banyak hotel menaikkan tarif kamarnya, sekarang ini sulit bagi mereka menaikkan tarif kamar mengingat persaingan semakin ketat.

Belum lagi ditambah dengan maraknya hotel bujet yang menawarkan tarif hotel lebih murah. Okupansi hotel menjadi rendah akibat besarnya pasok kamar hotel di Bali saat ini. Padahal untuk normal pengoperasian, hotel baru bisa mencapai keseimbangan biaya dan pendapatan (break even point/BEP) dengan tingkat okupansi 65%-75%. Di bawah 60% hotel akan megap-megap.

Permintaan Global

Meningkat Meskipun krisis keuangan global belum juga berakhir, industri perhotelan global menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan. Bahkan menurut Hostelworld.com, situs web pemesanan penginapan terkemuka, bekerjasama dengan Lonely Planet, penyedia konten perjalanan terkemuka di dunia, menunjukkan bahwa 94% orang yang akan berlibur pada musim panas ini akan mempertimbangkan akomodasi penginapan.

Lebih dari 80% orang yang disurvei juga memilih Hostelworld.com sebagai situs web pemesanan penginapan paling terpercaya. Studi global ini, yang menanyai lebih dari 5.000 orang di 141 negara, mendapati bahwa akomodasi pilihan bagi para pelancong saat ini tergantung pada biaya.

Dari mereka yang ditanyai, hampir 90% tidak akan siap untuk membayar lebih dari US$100 per malam untuk akomodasi, dengan mayoritas (siap mengurangi anggaran akomodasi mereka untuk memiliki liburan pilihan mereka. Hasilnya adalah perdagangan yang meningkat untuk industri penginapan global dengan pelaku liburan yang memperoleh manfaat dengan membuat perjalanan yang lebih jauh.

Setengah dari mereka yang disurvei berkata bahwa mereka ingin mengambil liburan yang lebih lama dari biasanya 15 hari atau lebih. Melihat problematika perhotelan di Bali tampaknya memang perlu ada kesepakatan dari semua pihak yang terkait dengan industri perhotelan untuk menentukan jalan terbaik bagi pengembangan Bali di masa mendatang.

Lantas, apakah moratorium yang didengung-dengungkan ini akan mengancam prospek kondotel di Bali? Untuk sementara ini jawabannya tidak, mengingat pengembang yang membangun kondotel di Bali memiliki izin pembangunan hotel sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sendiri oleh pemerintah daerah.

Hanya saja yang perlu dipikirkan pengembang kondotel sekarang ini adalah mencari lokasi-lokasi di Bali yang tingkat persaingan hotelnya belum terlalu sengit. Pengembang juga harus bisa meng-create satu lokasi wisata agar bisa menarik bagi wisatawan. Sebab, dengan memaksakan membangun kondotel di satu kawasan yang tingkat persaingan hotelnya sudah demikian tinggi, alhasil pengoperasian kondotel menjadi tidak maksimal lantaran okupansi yang rendah. (DHP)