Kamis, 04/02/2016

Misbakhun: “Pengusaha Tak Punya Alasan Menolak RUU Tapera”

-jktproperty.com
Share on: 3361 Views
Misbakhun: “Pengusaha Tak Punya Alasan Menolak RUU Tapera”
Mukamad Misbakhun

JAKARTA, jktproperty.com – Pemerintah dan DPR saat ini tengah membahas RUU Tabungan Perumahan Rakyat atau disingkat Tapera. Dalam pembahasannya, pada 2014 lalu, RUU Tapera sempat dihentikan dan dibahas kembali mulai tahun lalu. Padahal, sejatinya, RUU Tapera punya tujuan mulia, yakni merumahkan banyak masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Kabarnya dalam waktu dekat RUU Tapera akan disahkan menjadi Undang Undang.

Namun, belum lagi DPR mengetuk palu RUU Tapera, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan keberatan bila RUU tersebut disahkan menjadi UU. Alasannya, pengusaha akan sangat dibebani dengan adanya UU Tapera karena harus mengeluarkan kocek 0,5% dari gaji pekerjanya.

Menurut Wakil Ketua Pansus RUU Tapera Mukhamad Misbakhun, sebenarnya tidak ada alasan pengusaha untuk menolak RUU Tapera. “Pasalnya di negara lain pengusaha juga diwajibkan memberikan tunjangan perumahan selain tunjangan kesehatan atau tunjangan hari tua kepada pekerjanya,” ujarnya saat bicara di seminar “Membedah RUU Tapera: Antara Peluang Sektor Perumahan Memperoleh Dana Rumah VS Peran Manajer Investasi” yang diselenggarakan Housing Editors Club (HEC) di Jakarta, pekan ini.

Menurut pria kelahiran Pasuruan, 29 Juli 1970 ini, dengan memberikan kontribusi 0,5% dari komponen gaji kepada pekerjanya untuk mendapatkan rumah, pemerintah bisa memberikan kompensasi dengan keringanan pajak atau kompensasi lainnya yang bisa didiskusikan antara pengusaha dan pemerintah.

“Jadi angka 0,5% itu bukanlah angka mati, masih bisa didiskusikan. Dengan memberikan kontribusi 0,5% dari kutipan peserta Tapera, pengusaha misalnya bisa diberikan insentif pajak. Sebab tujuan dari RUU Tapera ini adalah merumahkan rakyat. Bayangkan, backlog terus bertambah, sekarang ini saja sudah sampai 13,6 juta unit rumah,” tuturnya.

Lagi pula, kata Misbakhun, penerapan angka 0,5% itu bukan mutlak. “Bisa saja dimulai tidak dengan segitu [0,5%] supaya tidak memberatkan pengusaha. Dibuat bertahap,” katanya.

RUU Tapera menetapkan besaran iuran tabungan perumahan sebesar 3% dari upah setiap bulan. Batas maksimal basis gaji yang dipungut iuran itu adalah 20 kali dari upah minimum. Dari porsi iuran itu, sebesar 2,5% akan ditanggung pekerja dan 0,5% ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja.

Poin itulah yang membuat pengusaha keberatan. Setidaknya suara keberatan diungkapkan kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). “Pengusaha menolak tegas UU tersebut diberlakukan jika sumber pembiayaan untuk penyediaan perumahan rakyat dibebankan ke dunia usaha,” ujar Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani.

Menurut dia, persentase beban pungutan pengusaha dan pekerja saat ini sudah cukup besar. Iuran tersebut meliputi iuran jaminan hari tua (JHT) 3,7%, jaminan kematian 0,3%, jaminan kecelakaan kerja 0,24-1,74%, jaminan pensiun 2%, jaminan sosial kesehatan 4%, dan cadangan pesangon 8%.

“Kalau dihitung, berdasarkan rata-rata kenaikan upah dalam 5 tahun terakhir sekitar 14%, maka beban tahunan pengusaha untuk taat pada peraturan UU Tapera nantinya mencapai 35%. Ini jelas sangat memberatkan pengusaha,” katanya.

Selain itu, sambung Haryadi, bantuan kepemilikan rumah juga sebenarnya sudah ada di dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga menurutnya, iuran baru tersebut bagi pekerja formal tidak diperlukan lagi. “Jika Tapera tetap akan diberlakukan, maka pembiayaan tidak bersumber dari penambahan pungutan pada pemberi kerja. Namun dengan optimalisasi dana-dana publik yang dihimpun dari pengusaha, seperti BPJS Ketenagakerjaan.”

Lebih lanjut Misbakhun mengatakan, meskipun pengusaha keberatan bila RUU Tapera disahkan menjadi UU Tapera, pihaknya akan tetap pada agenda mengesahkan RUU Tapera menjadi UU Tapera. “Silakan saja kalau mereka [pengusaha] keberatan. Tujuan RUU Tapera ini sangat mulia kok, untuk merumahkan banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki rumah,” tandas Misbakhun. (DHP)