Jumat, 13/06/2014

Menpera Akan Pidanakan Puluhan Pengembang ‘Nakal’

-jktproperty.com
Share on: 563 Views
Menpera Akan Pidanakan Puluhan Pengembang ‘Nakal’
Puluhan pengembang terancam hukuman pidana karena dianggap tidak mematuhi UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

JAKARTA, jktproperty.com – Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz memidanakan 60 pengembang ‘nakal’ ke Kejaksaan Agung. Puluhan pengembang itu terancam hukuman pidana karena dianggap tidak mematuhi UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Saya tadi menghadap Jaksa Agung [Basrief Arief] melaporkan pengembang yang tidak melaksanakan undang-undang kawasan hunian berimbang. Saya minta Jaksa Agung itu melakukan pengusutan dan pelanggarnya ditindak,” ujarnya kepada wartawan di kantornya, Jl Raden Patah, Jakarta.

Menurut dia, untuk mendata pelanggaran yang ada, Kemenpera telah bekerjasama dengan lembaga surveyor independen, yakni BUMN Sucofindo. “Mereka terancam hukuman pidana. Semua pengembang tersebut memiliki proyek di Jabodetabek. Setelah dari Kejaksaan Agung nanti kami akan ke Polri dan KPK [Komisi Pemberantasan Korupsi],” katannya.

Di tempat yang sama Deputi Pengembangan Kawasan Kemnepera Agus Sumargiarto mengatakan yang dilaporkan Djan Faridz sebagian besar adalah pengembang skala besar. “Kebanyakan pengembang besar, seperti Podomoro [Agung Podomoro Land], Ciputra, ya yang besar-besar-lah,” katanya.

Agus mengatakan hunian berimbang sebagaimana diatur dalam UU No.1/2011 mewajibkan pengembang membangun 2 rumah kelas menengah dan 3 rumah sederhana ketika membangun 1 rumah mewah. Sedangkan untuk rusun, ketentuannya mengatur pengembang wajib membangun 20% dari total luas lantai rumah susu komersial dalam bentuk rusun sederhana. “Untuk yang melanggar, hukuman pidana paling lama 2 tahun atau denda Rp20 miliar khusus untuk rumah susun. Rumah tapak itu ketentuannya denda paling banyak Rp5 miliar dan nggak ada kurungan,” ujar Agus. (LEO)