Senin, 12/11/2012

Memanfaatkan Aset Tanah BUMN untuk Permukiman, Mengapa Tidak?

-jktproperty.com
Share on: Facebook 1634 Views
Memanfaatkan Aset Tanah BUMN untuk Permukiman, Mengapa Tidak?

JAKARTA: PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pekan lalu menandatangani naskah kerjasama dengan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) untuk pembangunan apartemen sederhana di Jakarta, Semarang, Bandung dan Surabaya. Dalam kerjasama ini PLN menyediakan lahan, sementara pembangunan rusunami akan diserahkan kepada pengembang anggota Real Estate Indonesia (REI).

Kerjasama Kemenpera dengan PLN ini sangat menarik dicermati, mengingat BUMN kelistrikan ini memiliki lahan tak produktif sebesar 500 hektar yang tersebar di seluruh Indonesia. Menarik karena selama ini program pemerintah dalam mewujudkan hunian murah untuk rakyat, termasuk rumah susun sederhana milik (rusunami), terbentur oleh mahalnya harga tanah di kota-kota besar. Padahal, masyarakat kota besar-lah yang membutuhkan hunian tersebut.

Aksi PLN memberikan tanahnya untuk dikerjasamakan dalam program pembangunan apartemen sederhana ini mungkin dipicu peringatan keras Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan yang meminta BUMN segera mengolah aset-aset tak produktifnya. Data yang ada mengungkapkan nilai aset tidak produktif milik BUMN saat ini ditaksir mencapai Rp2.950 triliun. Dahlan menyebutkan lima besar BUMN yang asetnya banyak tidak produktif masing-masing adalah PT Pertamina, PTPN, PT PLN, PT KAI, dan Bulog.

Dari total nilai aset tak produktif itu, secara khusus Wakil Menteri BUMN Mahmuddin Yasin mengungkapkan, aset BUMN berupa tanah dan bangunan yang tersebar di seluruh Indonesia senilai Rp121 triliun. Total aset BUMN mencapai Rp2.950 triliun atau 40% dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, yang terdiri dari total aktiva tetap sebesar Rp690 triliun. Dari jumlah itu, Rp121 triliun aset berupa tanah dan bangunan.

Kerjasama PLN-Kemenpera dalam hal pemenuhan kebutuhan hunian bagi masyarakat sebenarnya bisa diperluas dengan melibatkan banyak BUMN selain PLN. Hal ini dilatarbelakangi pendirian BUMN yang sejatinya harus memberikan kontribusi bagi pertumbuhan perekonomian nasional. Tentu, dengan aset yang tak produktif maka kontribusi BUMN ini terhadap perekonomian nasional menjadi tak maksimal pula.

Menurut Dirut PT PLN (Persero) Nur Pamudji usai menandatangani naskah kerjasama dengan Kemenpera, kerjasama tersebut merupakan terobosan baru bagi PLN. Peruntukan rusunami yang memanfaatkan tanah milik PLN itu nantinya tidak dibatasi untuk karyawan PLN melainkan masyarakat umum karena mereka juga perlu mendapatkan hunian layak.

Untuk tahap awal kerjasama PLN-Kementerian Perumahan Rakyat, akan difokuskan di Jakarta dengan mengembangkan lahan seluas 5.000 m2 di kawasan Karet, Sudirman, Jakarta Pusat. Konstruksinya akan dimulai tahun depan dengan luas satuan rusunami maksimal 36 m2. Sementara itu Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mengatakan pembangunan rusunami di lahan milik PT PLN akan melibatkan pengembang yang tergabung dalam Real Estat Indonesia.

Khusus untuk proyek rusunami di kawasan Karet, dia mengatakan dengan luas 5.000 m2 dapat dibangun tiga menara, masing-masing setinggi 24 lantai atau 240 unit. Dalam naskah kerjasama PLN-Kementerian Perumahan Rakyat, apartemen sederhana itu akan dibangun di Jakarta, Semarang, Bandung dan Surabaya. Lahannya akan menggunakan aset PLN yang selama ini belum dimanfaatkan. “Kami akan terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, terutama BUMN guna memanfaatkan tanah-tanah yang mereka miliki untuk dibangun menjadi rusunami,” tutur Menpera Djan Faridz.

Pada titik ini Kemenpera seharusnya sudah mempersiapkan rencana pembangunan proyek hunian bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah di banyak kota di Indonesia dengan berpedoman pada tanah-tanah tidak produktif milik BUMN. Pemetaan tanah-tanah non-produktif milik BUMN ini perlu segera dilakukan dan diselaraskan dengan program pengadaan permukiman di Kemenpera. Sebab, berdasarkan pengalaman, aset-aset BUMN berupa tanah yang tak produktif bila dibiarkan terus-menerus tak produktif, akan mudah disalahgunakan, diperjualbelikan secara ilegal dan justru malah merugikan negara. Seperti kasus yang kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang masih mengembangkan kasus dugaan penjualan tanah milik BUMN PT Barata yang diduga merugikan Negara Rp41 miliar. Penjualan aset tanah milik PT Barata terjadi 2003-2005.

Jelas, hal ini tidak bisa kita biarkan terjadi dan pola kerjasama seperti yang dilakukan PLN dengan Kemenpera agaknya perlu diperluas ke BUMN lainnya sehingga selain menguntungkan bagi BUMN, program pemerintah memberikan hunian yang layak bagi masyarakat bisa terpenuhi. (PIT)