Selasa, 15/03/2016

Maurin Sitorus: “Pemerintah Jalan Terus Meski Pengusaha Tak Dukung UU Tapera”

-jktproperty.com
Share on: 11310 Views
Maurin Sitorus: “Pemerintah Jalan Terus Meski Pengusaha Tak Dukung UU Tapera”
Maurin Sitorus

JAKARTA, jktproperty.com – Pada 23 Februari 2016 lalu DPR-RI mensahkan Rancangan Undang Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi Undang Undang. Pemerintah, DPR dan kalangan pengusaha sepakat bahwa problem perumahan nasional, terutama soal backlog perumahan yang kini mencapai 13,5 juta unit, bisa segera teratasi. Namun beberapa hari sebelum RUU Tapera disahkan menjadi UU Tapera, pengusaha yang diwakili suara Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Kadin menyatakan menolak kehadiran UU Tapera karena dinilai semakin memberatkan pengusaha.

Untuk menelisik lebih jauh lagi mengenai UU Tapera dan keberatan pengusaha serta beberapa isu aktual seputar UU Tapera, Deddy H. Pakpahan dari jktproperty.com beberapa waktu yang lalu mewawancarai Dr. Maurin Sitorus SH, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di ruang kerjanya di Jl. Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Berikut petikannya:

————–

Akhirnya DPR mensahkan RUU Tapera menjadi UU Tapera. Namun pengesahan UU Tapera dibayang-bayangi oleh ketidaksetujuan kalangan pengusaha yang merasa bebannya bertambah dengan hadirnya UU Tapera. Bagaimana pendapat Anda?

Tapera itu sebenarnya adalah solusi masalah perumahan. Kalau RUU Tapera tidak segera disahkan menjadi UU Tapera, maka masalah perumahan akan menjadi semakin serius dan semakin dalam. Dana pemerintah sangat terbatas. Ini memang ironi. Rumah itu kebutuhan dasar, tapi tidak menjadi prioritas. Pembangunan perumahan ini memerlukan dana yang sangat besar.

Dana pemerintah yang benar-benar terbatas atau memang karena tidak adanya political will pemerintah?

Memang tidak ada kalau harus untuk mencukupi seluruh kebutuhan membiayai perumahan. Coba saja kalau harga rumah bersubsidi itu Rp130 juta kalikan 1 juta rumah sudah Rp1.300 triliun. Anggaran belanja kita setahun hanya Rp2.000 triliun. Tidak mungkin itu di-cover pemerintah, Rp100 triliun saja sudah susah.

Dana APBN untuk program perumahan hanya Rp20 triliun untuk 2016, hanya 1%. Kalau kita pakai rasio PDB kita baru sekitar 3,5% dari PDB, Singapura itu 53%, Malaysia 33%, Thailand 20%, China 15%. Kita baru 3,5%. Negara-negara yang paling kaya seperti Skandinavia, Swedia, Norwegia, rasio rumah terhadap PDB itu di atas 100%. Semakin tinggi rasio mortgage KPR terhadap PDB semakin.

Selain Apindo dan Kadin, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga menolak UU Tapera karena tidak dilibatkan dalam pembahasan UU. Komentar Anda?

Sebenarnya UU Tapera ini sudah lama ada di DPR. Kalau soal DPD yang tidak setuju karena tak dilibatkan, saya tidak tahu, itu urusan DPR dengan DPD-lah. Dan saya kira pengelolaan Tapera nantinya tidak menjadi wewenang pemerintah di daerah, ini program pemerintah pusat. Sejarah yang akan menilai kita. Coba kalau UU Tapera sudah ada sejak 1990, mungkin kondisinya sudah sangat berbeda, sudah ribuan triliun uang yang bisa kita kumpulkan untuk membangun perumahan rakyat.

Sama dengan infrastruktur, kalau kita menggenjot pembangunan infrastruktur 20 tahun yang lalu, Indonesia tentu tidak seperti sekarang ini. Sejarah-lah yang akan mencatat dan menilai kalau UU Tapera ini digagalkan. Tidak ada satupun pihak atau orang yang menilai UU Tapera ini jelek. Keberatan Apindo juga saya kira hanya mereka merasa terbebani dengan adanya UU Tapera. Pihak Apindo juga hadir kok di rapat dengar pendapat umum mengenai RUU Tapera. Makanya heran juga kalau Apindo menolak angka 3%, sebab angka itu sudah ada di dalam draft RUU Tapera.

Anda pernah mengatakan bahwa pengusaha tidak ada alasan menolak UU Tapera, sebab pemerintah sudah menyiapkan semacam insentif seperti insentif pajak bagi pengusaha yang mau membayar iuran 0,5% dari gaji karyawannya. Insentif itu sebenarnya sangat menarik. Lalu kenapa mereka menolak? Apa karena di awal sosialisasinya kurang?

Mungkin juga sosialisasi dan pendekatan kepada kalangan pengusaha saat RUU ini dibahas di DPR kurang.

Lalu, apakah pemerintah tetap akan maju terus mengeluarkan peraturan-peraturan UU Tapera meskipun kalangan pengusaha menolak?

Oh tetap dong, pemerintah jalan terus meski pengusaha tak mendukung UU Tapera, kami akan terus membuat peraturan-peraturan pemerintahnya agar UU Tapera bisa segera diberlakukan. Paling lama 2018, tapi mudah-mudahan bisa segera diundangkan. Yang paling alot pasti pembahasan mengenai persentase iuran Tapera, khususnya persentase yang 0,5% yang ditanggung pengusaha.

Ada kemungkinan pemerintah akan memberikan kelonggaran kepada pengusaha, misalnya dengan tidak membebani sebesar 0,5%?

Kita lihat situasi perekonomian nasional dalam beberapa bulan ke depan. Bisa saja tahun pertama 0,1%, lalu 0,2% ketika perekonomian stabil bisa kita patok 0,5%. Patokan maksimalnya yang di UU Tapera, yakni sebesar 0,5%.

Kalau kita ambil komparasi di negara lain. Apakah pengusaha juga diharuskan membayar iuran tabungan perumahan karyawannya?

Di negara-negara maju seperi Brasil, Meksiko, atau di seperti di China yang menerapkan proportional contribution, one to one match, kalau pekerja 5% ya pemerintahnya kontribusi juga 5%.

Soal sanksi bagi perusahaan yang tak mau menjalankan UU Tapera?

Law enforcement-nya memang lemah. Tapi saya kira Komisi Tapera yang akan dibentuk nanti punya semacam power untuk memastikan pengusaha untuk wajib ikut Tapera. Punishment saya kira tak bisa, tapi insentif seperti perpajakan adalah usul yang menarik. Misalnya mensosialisasikan Tapera secara benar. Kalau pengusaha tidak bayar akan dikenakan pajak lebih tinggi, kalau membayar dapat insentif pajak.

Bila Badan Pengelola Tapera dibentuk, Anda yakin pekerja dan pengusaha akan banyak yang ikut dalam program ini?

Sampai kini pekerja formal ada 40 juta orang di Indonesia. BPJS Ketenagakerjaan baru bisa meng-grap 19 juta pekerja. Kemampuan BPJS Ketenagakerjaan hanya 4-5 juta pekerja setahun. Jadi memang bertahap.

BP Tapera ini mau mengikuti jejak kurang suksesnya BPJS Ketenagakerjaan atau lebih ingin membangun sistem yang bagus di awal sehingga mampu menyedot jumlah peserta lebih banyak ketimbang peserta BPJS Ketenagakerjaan?

Perhitungan dana Tapera yang akan terkumpul dalam lima tahun ke depan, yakni antara Rp50 triliun hingga Rp60 triliun saya kira adalah angka yang konservatif. Idealnya memang sewaktu BP Tapera diaktifkan maka seluruh pekerja informal bisa mendaftar. Itu idealnya, praktiknya pasti agak sulit ya kalau mau langsung semua.

Pihak BPJS Ketenagakerjaan juga mempertanyakan kenapa dibentuk UU Tapera padahal sudah ada BPJS Ketenagakerjaan yang juga concern terhadap pemenuhan fasilitas perumahan bagi pekerja?

Saya berulang kali sampaikan BPJS Ketenagakerjaan tidak mengurusi masalah perumahan. Mereka hanya menempatkan dana atau investasi di bank dan disalurkan melalui KPR. Jadi bukan perumahan. Mereka tidak melaksanakan program perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Berbeda dengan Tapera.

Nantinya di Tapera ini ada beberapa skim yang akan dikembangkan, bahkan ada skim-skim yang disesuaikan dengan kondisi MBR. Misalnya mereka meminjam melalui Tapera untuk uang muka dan sisanya mereka memakai KPR bank, skim seperti itu bisa saja kita buat nanti. Misalkan harga rumah Rp130 juta mereka mengambil dari Tapera sebesar Rp40 juta dengan bunga katakanlah 2%, sisanya mereka pinjam dari bank dengan bunga komersial. Skimnya akan banyak sekali, ada berbagai kombinasi. Bisa saja bunga 5% untuk pinjaman 20 tahun atau bunga dipatok hanya 3% untuk pinjaman 10 tahun. Skim akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan para MBR.

Maurin Sitorus tahun ini berusia 59 tahun. Diangkat sebagai Komisaris Bank BTN pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank BTN tanggal 7 Januari 2016. Meraih gelar Doctor of Philosophy (Ph.D) in Monetary and International Economics dari University of Kentucky, Lexington, USA pada tahun 1994. Saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum. Sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Ditjen Pengelolaan Utang, Ditjen Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan RI pada tahun 2014, dan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI.

Anda yakin bila semua PP yang menyangkut UU Tapera ini diterbitkan maka masalah perumahan di Indonesia, termasuk backlog yang 13,5 juta unit rumah itu bisa teratasi?

Oh ya, sebab masalah perumahan di Indonesia itu adalah masalah pembiayaan. Perumahan itu memakai dana jangka panjang. Mana ada bank yang mau konsentrasi di KPR, cuma Bank BTN. Bank-bank besar seperti Mandiri atau BCA mana? Tidak ada, kalau adapun jumlahnya tidak signifikan. Mengapa? Karena dana jangka panjangnya memang tidak ada. Bagi bank membiayai perumahan yang butuh dana jangka panjang berisiko tinggi apabila sumbernya hanya mengandalkan deposito yang usianya setahun-setahun.

Dalam waktu tak lama lagi pemerintah akan membentuk Badan Pengelola Tapera dan kabarnya Anda disebut-sebut sebagai calon kuat yang akan menjadi kepala di badan itu…

Ah nggak ada itu, pekerjaanya juga berat sekali itu BP Tapera, saya sudah tua hahaha…. Orang yang nantinya diangkat menjadi kepala BP Tapera harus benar-benar yang kredibel. Nanti ada Komite Tapera yang akan menyeleksi siapa orang yang pas. Komite Tapera ini beranggotakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, OJK dan profesional yang merupakan tokoh nasional yang ahli di bidang perumahan. Merekalah yang akan menunjuk orang yang pas menjadi kepala BP Tapera.

Dengan adanya UU Tapera dan nanti akan dibentuk BP Tapera, Anda pernah membayangkan akan terjadinya ledakan permintaan rumah ketika pekerja sama-sama mengajukan rumah yang mereka idam-idamkan ke BP Tapera? Kalau dari 40 juta pekerja formal, katakanlah 5 juta di antaranya menjadi peserta Tapera dan mereka secara serentak megajukan rumah, siapa yang bisa membangun rumah sebanyak itu?

Harus diantisipasi memang. Kita akan develop dan kumpulkan data penyebarannya agar kebutuhan rumah melalui BP Tapera nantinya bisa di-manage. Tapi dari sisi supply, dengan permintaan sebanyak itu memang akan terasa sulit.

Kenapa Tapera tidak fokus di MBR tapi juga mewajibkan pekerja non-MBR juga ikut?

Ini kan azas gotong royong. Masyarkat berpenghasilan tnggi membantu yang rendah. Apa yang dilakukan di Tapera seperti yang dilakukan orangtua kita. Kalau kita orangtua punya 3 anak, satu kaya, satu menengah dan satu miskin, pasti kita bilang ke anak yang kaya, kamu bantulah adikmu yang susah. Kalau yang dua ini nggak mau, kita keluar sifat diktator yang berhati mulia. Tapi di dalam Tapera duit non-MBR kan tidak hilang tapi diinvestasikan dan bisa mereka ambil waktu mereka pensiun. Mereka yang non-MBR juga tidak bisa mendapat rumah karena merekalah yang mensubsidi yang MBR, bukan sebaliknya. ***