Senin, 23/04/2012

Masuknya Posindo ke Bisnis Properti Patut Diperhitungkan

-jktproperty.com
Share on: 496 Views
Masuknya Posindo ke Bisnis Properti Patut Diperhitungkan

JAKARTA: Ketika banyak perusahaan pos di hampir seluruh penjuru dunia bangkrut karena pangsa pasarnya tergerus kemajuan teknologi Internet dan transaksi tanpa kertas (paperless) di kalangan masyarakat, PT Pos Indonesia (Persero) tetap bisa survive hingga hari ini. Bahkan, terkait rencana BUMN ini masuk ke bisnis properti dengan men-generate aset-aset properti bernilai triliunan rupiah (tanah maupun bangunan), bukan mustahil PT Pos Indonesia menjadi ‘pemain baru’ yang pantas diperhitungkan dalam industri properti nasional.

Di AS, akhir tahun lalu pihak BUMN yang mengelola jasa pos mensinyalkan terjadi penurunan volume pengiriman surat hingga 22% akibat kemajuan teknologi Internet dan transaksi tanpa kertas atau paperless di kalangan masyarakat. Industri persuratan AS bernilai US$1 triliun dan melayani lebih dari 8 juta pelanggan tetap.

Direktur Jenderal Pos (United Stated Postal Service/USPS) Patrick Donahoe telah mendesak Kongres AS untuk segera mengesahkan UU yang dapat membantu ‘menyehatkan’ kondisi finansial pos agar terhindar dari kebangkrutan. Mereka mendesak agar pos menjadi lembaga independen atau lembaga bisnis swasta. “Jasa pos di ujung kebangkrutan, kondisi kami gawat,” katanya.

Keuntungan USPS juga anjlok drastis. Kondisi diperburuk dengan tingginya dana operasional yang harus dikeluarkan untuk membayar sekitar 574.000 karyawan. Institusi milik pemerintah itu diramalkan defisit US$9 miliar pada 2011 dan tidak mampu membayar pensiun pegawainya hingga US$ 5,5 miliar pada akhir September 2011 lalu. Bahkan untuk mengurangi beban,100.000 karyawan kontrak dirumahkan. Selain itu USPS juga menutup 300 dari 500 pusat pemrosesan surat, menutup ribuan kantor pos cabang di penjuru negara, dan meniadakan pengiriman pada hari Sabtu untuk mengurangi operation cost.

Sebagai informasi, USPS pertama kali berdiri pada 1775 dan dikepalai oleh Benjamin Franklin, yang kelak menjadi presiden keenam AS yang sangat terkenal membela kaum budak. Franklin kemudian membentuk Departemen Kantor Pos yang setara dengan Kabinet pada 1792. Pada 1971, USPS dibentuk berdasarkan Postal Reorganization Act.

Memulai Identifikasi Aset

Nasib buruk yang menimpa USPS yang diambang kebangkrutan berbeda dengan apa yang dialami PT Pos Indonesia (Posindo), BUMN yang memiliki sejarah panjang di bisnis jasa pos dan tetap eksis hingga saat ini. Di usianya yang menginjak 265 tahun, bukan hanya eksis, dalam hal mencetak laba, Posindo juga mampu menunjukkan grafik perolehan laba yang terus meningkat. Pada 2011 misalnya laba Posindo mencapai Rp128 miliar dan ditargetkan akan meningkat menjadi Rp182 miliar tahun ini.

Awal tahun ini Posindo juga mematangkan rencananya masuk ke bisnis properti dengan membentuk anak perusahaan yang fokus mengelola dan mengembangkan aset-aset properti milik Posindo, PT Pos Properti Indonesia. Lantas, seberapa besar potensi yang dimiliki Posindo?

Menurut Dirut PT Pos Indonesia I. Ketut Mardjana, aset BUMN ini dalam bentuk bangunan dan tanah di seluruh Indonesia mencapai Rp4,5 triliun. Namun yang masuk dalam neraca hanya sekira Rp450 miliar. Aset-aset milik Posindo yang tidak produktif, seperti diakui Ketut, direncanakan akan dibangun properti komersial seperti hotel, pusat perbelanjaan, ruko atau apartemen. Posindo rencananya akan bekerjasama dengan pihak ketiga dalam pembangunan properti komersial tersebut.

“Kami akan akan identifikasi terlebih dahulu, dimulai dari Jawa Barat. Kami akan bekerjasama dengan PT Perusahaan Pengelola Aset karena mereka yang punya link ke investor,” tutur Ketut.

Ketut mengungkapkan, proses identifikasi akan dimulai pada tahun ini di seluruh Indonesia. Sistemnya kerjasama dengan investor, dimana kami akan memanfaatkan lahan yang tidak produktif dan dibangun dari nol. “Bisa kita bangun sendiri ataupun bermitra dengan pihak investor. Tidak hanya hotel, bisa juga mal kecil ataupun ruko,” tambah Ketut.

Bermodalkan Aset Besar

Masuknya Posindo ke bisnis properti menyusul beberapa BUMN lainnya yang sudah lebih dulu menggeluti bisnis properti a.l. Perum Perumas, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Adhi Realty [anak perusahaan PT Adhi Karya Tbk] dan PT Wijaya Karya Tbk. Masuknya BUMN ini ke bisnis properti memang tidak bisa dipandang sebelah mata, karena mereka memiliki aset besar yang tersebar di seluruh Indonesia.

Lokasi aset-aset itu pun sangat premium dari tingkat provinsi bahkan hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan dengan njumlah 3.800 kantor pos. Menurut Menteri BUMN Dahlan Iskan nilai aset berupa lahan yang dimiliki BUMN dan saat ini statusnya idle nilainya mencapai Rp500 triliun. Kendala utama BUMN ini dalam mengembangkan aset lahan bernilai besar yang idle itu adalah permodalan.

Sebenarnya, khusus untuk Posindo, dengan jaminan aset berupa lahan dan bangunan yang cukup besar, kendala permodalan bisa saja direduksi. Namun persoalan mendasarnya lebih pada kesiapan dan kemampuan SDM Posindo dalam melakoni bisnis barunya, mengingat nature bisnis properti dan jasa pos jauh berbeda.

Identifikasi, re-evaluasi dan re-valuasi aset-aset properti Posindo juga mesti dilakukan secepatnya agar investor—baik sebagai mitra maupun bank yang nantinya mendanai proyek—bisa mendapat gambaran yang valid mengenai seberapa besar aset yang dimiliki Posindo, termasuk juga berguna untuk memetakan properti jenis apa saja yang layak dikembangkan Posindo di satu wilayah tertentu.

Posindo melalui anak perusahaan propertinya juga dituntut memiliki ketajaman dalam membaca peluang pasar di masing-masing daerah. Di sinilah pentingnya Posindo memiliki intuisi bisnis properti yang kuat dengan mempertimbangkan potensi pasar serta demand di masing-masing daerah yang tentunya tidaklah serupa.

Dengan serangkaian kemampuan di atas ditambah modal aset properti yang sangat besar, masuknya Posindo ke bisnis properti di Tanah Air bisa menjadi sangat diperhitungkan. Sebaliknya, bila Posindo tidak segera mempersiapkan SDM yang tangguh dalam menangani aset propertinya, bisa jadi pendirian perusahaan baru di bidang properti malah membuat beban operasional BUMN ini menjadi lebih tinggi dan tidak efisien seperti stigma yang dilekatkan pada BUMN selama ini. (Deddy H. Pakpahan)