Jumat, 27/06/2014

Kriminalisasi Pengembang, Buruk Rupa Cermin Dibelah

-jktproperty.com
Share on: 2159 Views
Kriminalisasi Pengembang, Buruk Rupa Cermin Dibelah
Ilustrasi
ADUKAN PENGEMBANG: Langkah Menpera Djan Faridz yang mengadukan pengembang ‘nakal’ ke Kejaksaan Agung dan Polri dinilai kurang tepat.

Konsep 1:2:3 & 1:3:6

Sebenarnya konsep hunian berimbang 1:2:3 yang ditelurkan Kemenpera lebih realistis dibandingkan konsep hunian berimbang sebelumnya, tepatnya di era 1990-an, yakni pola 1:3:6. Dulu pengembang diwajibkan membangun dengan perbandingan 1 rumah mewah, 3 rumah sederhana dan 6 rumah murah. Dianggap ideal karena memang sekarang ini harga tanah gila-gilaan. Bukan hanya di Jakarta atau kota-kota besar, tanah di kota kabupaten sekarang pun sudah menggila harganya.

Kalau dulu pengembang perumahan elite yang memabangun proyek di Jakarta bisa membangun rumah murah di kawasan Tangerang, Bekasi atau Bogor misalnya, sekarang jangan harap. Sebab harga lahan semakin melangit di provinsi atau kabupaten penyangga metropolitan. Seperti diakui Johanes Mardjuki, sekarang ini sulit sekali rasanya menerapkan pola hunian berimbang. Tapi bukan berarti tidak ada solusi dan solusi yang sebenarnya bukanlah membawa persoalan ini ke ranah hukum. Justru itu semakin memperuncing persoalan.

Djan Faridz yang tinggal beberapa bulan lagi menduduki kursi sebagai Menpera perlu mengkalkulasi ulang langkahnya mempidanakan pengembang yang menurutnya ‘nakal’. Sementara di sisi lain pengembang juga perlu menyadari bahwa pembangunan yang tak seimbang akan berdampak sangat buruk di kemudian hari.

Backlog perumahan nasional saat ini yang mencapai 13,6 juta unit agaknya juga harus menjadi beban dan kewajiban moral semua pengembang, tak peduli pengembang ‘kelas sandal jepit’ atau pengembang ‘kelas limousine’. Sebab membangun industri properti bukan sebatas membangun sebuah wilayah kecil, melainkan membangun negeri. Dan, ini kata kuncinya, pembangunan yang berhasil dari suatu negeri diukur oleh seberapa kecilnya gap antara penduduk yang mampu dengan yang tak mampu. Bila gap itu malah semakin menganga, semakin banyak orang yang tak bisa memiliki rumah, jujur saja saya mau katakan, para pengembang itu belum sukses membangun negerinya. Mereka masih sebatas sukses membangun emporium bisnisnya, sekali lagi: bukan negerinya. Deddy H. Pakpahan

Halaman : 1 2 3