Jumat, 27/06/2014

Kriminalisasi Pengembang, Buruk Rupa Cermin Dibelah

-jktproperty.com
Share on: 2034 Views
Kriminalisasi Pengembang, Buruk Rupa Cermin Dibelah
Ilustrasi
ADUKAN PENGEMBANG: Langkah Menpera Djan Faridz yang mengadukan pengembang ‘nakal’ ke Kejaksaan Agung dan Polri dinilai kurang tepat.

Kriminalisasi Pengembang

Alhasil, langkah Djan Faridz ini menuai banyak kritik. Bahkan secara keras, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengatakan, langkah Menpera mengadukan pengembang ke aparat hukum merupakan bentuk kriminalisasi pengembang.

Secara kinerja, Kemenpera dinilai pemerintah tak cukup baik. Buktinya awal Juni 2014 lalu, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) memberikan ‘rapor merah’ kepada Kemenpera. Peribahasa buruk rupa cermin dibelah tampaknya pas disematkan pada Menpera yang secara terang-terangan telah mengkriminalisasikan pengembang sementara kinerja kementeriannya tak beres.

Pengembang tentu tak mau dicap sebagai pelaku kriminal. Dirut PT Summarecon Agung Tbk. Johanes Mardjuki misalnya, sangat keberatan dengan istilah pengembang ‘nakal’. Pengembang, kata dia, adalah pelaku usaha dan bukan pelaku kriminal. Kalau toh ada kesalahan yang dilakukan pengembang, lanjut Johanes, Menpera bisa memanggil pengembang tersebut, duduk dan dibicarakan untuk mencari solusi.

Sementara mantan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia Teguh Satria mengatakan Menpera itu adalah pembina para pengembang. Jadi tak tepat bagi Menpera mengadukan pengembang ke kejaksaan atau kepolisian. Lagipula, demikian Teguh, mengadukan pengembang secara pidana maupun perdata bukanlah domain Menpera, melainkan pemerintah daerah yang memberi izin pembangunan properti.

Terlepas dari semua perdebatan itu, hulu persoalan ini sebenarnya adalah belum adanya peraturan pemerintah (PP) yang mengatur UU tadi. Menurut Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Perundang-Undangan DPP REI Ignesjz Kemalawarta, dalam pasal 50 UU No.1 Tahun 2011 disebutkan mengenai sanksi administrasi dan bukan sanksi pidana. Tapi pemberlakuan UU itu perlu ada PP. “Tapi PP saja sampai detik ini belum ada, masa tiba-tiba muncul Peraturan Menteri (Permen) yang mengatur sanksi pidana. Aturan ini masih dipertanyakan,” katanya.

Lagi pula, kata Ignesjz yang juga direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk., sanksi administrasi menjadi langkah terakhir apabila pengembang tak mengindahkan surat peringatan satu sampai tiga yang dilayangkan oleh pemerintah. Proses itu harus merujuk Permen, Peraturan Daerah (Perda) dengan jalur yang benar.

Halaman : 1 2 3