Jumat, 27/06/2014

Kriminalisasi Pengembang, Buruk Rupa Cermin Dibelah

-jktproperty.com
Share on: 2118 Views
Kriminalisasi Pengembang, Buruk Rupa Cermin Dibelah
Ilustrasi
ADUKAN PENGEMBANG: Langkah Menpera Djan Faridz yang mengadukan pengembang ‘nakal’ ke Kejaksaan Agung dan Polri dinilai kurang tepat.

BEBERAPA minggu terakhir pemberitaan properti diramaikan ihwal diadukannya puluhan pengembang ke aparat penegak hukum oleh Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz. Setelah sebelumnya ke Kejaksaan Agung, melalui surat  bernomor 172/M/HK.02.04/06/2014, Menpera kembali melaporkan sejumlah pengembang ke Markas Besar Kepolisian Negara RI (Mabes Polri). Pengembang yang diadukan itu dinilai telah melanggar UU No.1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Memang, di dalam pasal 9 (ayat 2) UU tersebut dikatakan, pengembang yang membangun rumah mewah diwajibkan membangun rumah menengah dan rumah sederhana dengan perbandingan 1:2:3. Artinya, setiap membangun 1 unit rumah mewah, pengembang wajib membangun 2 unit rumah kelas menengah dan 3 unit rumah sederhana. Kenyataannya, sejak UU mengenai hunian berimbang itu diimplementasikan, pengembang yang diadukan Djan Faridz tak satupun yang mematuhinya.

Sebagian besar pengembang yang diadukan ke aparat penegak hukum adalah pengembang kelas atas yang sudah cukup punya nama a.l. Ciputra Group, Agung Podomoro Land, Metropolitan Land, PT Jaya Real Property,  PT Sentul City, Damai Putra Group, Dutra Putra Group, Alam Sutera, Graha Buana Cikarang, Gapura Prima Group. Tak hanya swasta, pengembang ‘plat merah’ yang dilahirkan dari ‘rahim’ BUMN pun ada di dalam daftar pengembang ‘nakal’, sebut saja Wika Realty, PP Properti dan HK Realtindo. Bahkan Perum Perumnas yang punya misi mulia ‘merumahkan’ penduduk Indonesia pun tak luput dari daftar tersebut.

Langkah Djan Faridz memperkarakan pengembang yang tak mematuhi aturan mengenai hunian berimbang memang patut dicermati. Menpera tampaknya geram melihat pembangunan properti marak di sana-sini—terutama properti kelas atas—sementara program pengadaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan kurang mampu terkatung-katung dan jauh dari target. Tahun ini misalnya, Kemenpera menargetkan menyalurkan rumah subsidi sebanyak 120.000 unit dengan dana Rp9 triliun. Namun, pada kenyatannya dana yang tersedia hanya Rp4,5 triliun yang hanya bisa digunakan untuk 57.720 unit rumah. Separuh target pun belum tertutup.

Mungkin lantaran target tak terpenuhi, bak jauh panggang dari api, Menpera Djan Faridz sedikit kalap dan secara emosional langsung membawa persoalan ini ke ranah hukum. Langkah ini sangatlah disayangkan mengingat pengembang bukanlah pelaku kriminal. Mereka adalah pelaku usaha yang menggerakkan sektor properti, sektor yang selama ini digadang-gadang bisa menjadi lokomotif perekonomian di banyak negara di dunia ini.

Halaman : 1 2 3