Jumat, 05/02/2016

Kepemilikan Properti oleh Asing, Kebijakan Setengah Hati?

-jktproperty.com
Share on: 3147 Views
Kepemilikan Properti oleh Asing, Kebijakan Setengah Hati?
Foto: Ilustrasi
KEPEMILIKAN PROPERTI ASING: Kebijakan mengenai kepemilikan properti oleh asing masih dianggap setengah hati.

SETELAH LAMA MENJADI POLEMIK, Peraturan Pemerintah (PP) No.3 Tahun 2015 tentang Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh warnga negara asing WNA yang berkedudukan di Indonesia sudah diteken presiden Joko Widodo pada 22 Desember 2015 lalu. Sayangnya PP yang diteken pemerintah akhir tahun lalu terkesan masih setengah hati. Sejumlah pasal dalam pp masih masih kontroversial kepemilikan properti oleh asing dalam masa tertentu.

Pengembang menilai upaya pemerintah mendorong sektor properti dengan meneken PP Nomor 103 belum mampu menggenjot pasar properti secara signifikan. Pembatasan masa kepemilikan properti oleh asing selama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun masih menjadi kendala yang menghambat WNA untuk berinvestasi atau menjadi end user properti di Indonesia. Tak seperti Singapura yang memberi batasan selama 99 tahun pada zona strategis dan 999 di daerah non strategis. Di negara seperti Singapura, kepemilikan properti bagi WNA telah dibuka secara mutlak.

Kalau pemerintah bermaksud mendongkrak pendapatan sektor ekonomi atau menyegarkan pasar poroperti tentu-lah kebijakan itu dinilai masih kurang serius. Karena pembatasan waktu kepemilikan ini membuat asing harus berpikir ulang untuk memiliki properti di Indonesia. Dibanding Indonesia, investor masih melirik Malaysia atau Singapura karena regulasinya yang lebih ramah bagi investasi asing.

Ada pula spekulasi yang berkembang, membuka kran kepemilikan properti bagi WNA akan berimplikasi pada melonjaknya harga properti nasional keseluruhan. Ketika harga makin mahal, akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memperoleh tempat tinggal tentu akan semakin sulit. Dalih ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah, tetapi jangan sampai pertimbangan itu membuat sektor properti juga kehilangan momentum dan peluangnya dalam rangka menyambut pemberlakuan pasar MEA.

Spekulasi ini bisa saja benar mengingat tujuan PP itu menggenjot pendapatan dari sektor properti. Akan tetapi alasan demikian amat berlebihan mengingat pemerintah sebagai pemegang kuasa sudah mengatur zonasi tertentu yang bisa membuat pemilikan asing dan pembangun rumah murah oleh pemerintah bisa berjalan secara bersamaan.

Rasa takut yang berlebihan pada penguasaan asing atau kenaikan harga properti akan mengkrengkeng pasar properti tanah air ke dalam altar kelesuan. Dilema ini tak perlu terjadi apabila pemerintah tegas menggairahkan pasar properti tanpa mengesampingkan penyediaan rumah murah bagi rakyat indonesia. Selain membuat pasar properti semakin lesu, menutup kran kepemilikan WNA dengan pembatasan seperti tertuang dalam pp akan membuat daya saing properti nasional kehilangan kesempatan terbaiknya.

Menuju Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 31 Desember 2015 menjadi momentum bagi pengembang lokal memperluas daerah garapannya serta membuka peluang kompetisi dengan pengembang-pengembang dari negara-negara luar. Perberlakuan MEA otomatis membuka pasar baru bagi pengembang. Selain daerah garapan yang semakin terbuka, properti tanah air juga makin berpeluang dimiliki asing untuk menyehatkan pasar properti.

Wajah dunia baru yang terintegrasi dalam MEA ini tentu sangat dinamis. Dinamisasi itu diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan kompetisi yang berada dalam MEA. Untuk masuk ke dalam wilayah kompetitif itu memerlukan SDM yang kuat ditopang dengan regulasi yang ramah sehingga arus investasi asing bisa masuk untuk menggenjot perekonomian nasional. Namun demikian, pp nomor 103 kalah dibanding Malaysia dan Singapura yang lebih adaptif terhadap investasi asing.

Pada hal sebenarnya kondisi ekonomi negara-negara Asean sedang menunjukkan performa terbaiknya. Catatan konsultan properti komersial global CBRE, total investasi properti di Asia Tenggara mencapai 28, 190 Miliar dollar Amerika Serikat. Angka tersebut menunjukkan tren kenaikan arus investasi yang luar biasa. Artinya negara-negara yang terintegrasi ke dalam MEA akan menjadi pasar dan pusat pertumbuhan ekonomi dunia.

Persoalan kemudian, tidak hanya pihak pengembang, pemerintah juga harus turun tangan membangun pondasi pasar properti tanah air agar semakin bergairah . Yang harus dilakukan dalam waktu dekat adalah pemerintah perlu menyiapkan instrumen regulasi yang kokoh bagi pengembang untuk membantu menyehatkan properti serta memproteksi pengembang lokal saat merambah dalam pasar MEA. Kebijaka pemerintah melalui pp 103, justru masih setengah hati antara menggairahkan pasar properti atau memasungnya.

Secara lebih konkrit, pemerintah perlu menyempurnakan regulasi Nomor 103 Tahun 2015 tentang Kepemilikan Properti oleh Asing dengan merevisi pasal-pasal yang kiranya membatasi masa kepemilikan oleh WNA. Karena dengan cara begitu pasar properti khususnya wilayah Jakarta, Bali dan Lombok akan semakin bergairah.

Soal program sejuta rumah yang dikhawatirkan juga mendapat efek buruk ketika dibukanya kran kepemilikan properti asing tak perlu dirisaukan. Justru yang mesti dilakukan memperkuat posisi BUMN yang bergerak membantu ketersediaan rumah rakyat dan mengkordinasikan stokeholder untuk mengukuhkan komitmen membangun perumahan rakyat.

Pada sisi lainnya, dugaan kelemahan kepemilikan oleh WNA adalah kemungkinan terjadi kredit macet karena negara tidak bisa mengecek akun bank yang dimiliki asing. Kekhawatiran terjadinya kredit macet juga masih dalam tataran yang wajar dan bisa diantisipasi sedini mungkin dengan memperkuat regulasinya.

Bukan saja atas dalih menyehatkan pasar properti atau meningkatkan pendapatan nasional, alasan utamanya adalah merespon perkembangan kemajuan di bidang ekonomi melalui pasar Asing (MEA). Jika kita menutup diri dari arena kompetisi itu – bukan saja opportunity yang akan terabaikan tetapi juga kekerdilan cara pandang yang berakibat pada melemahnya daya saing Indonesia dalam pasar Asean. (Armidis)