Selasa, 01/07/2014

Kepemilikan Properti Asing Mutlak, Siapapun Presidennya

-jktproperty.com
Share on: 1121 Views
Kepemilikan Properti Asing Mutlak, Siapapun Presidennya
Ilustrasi: propertyexpert.ru
KEPEMILIKAN ASING: Federasi Real Estate Dunia (FIABCI) menyatakan bahwa Indonesia adalah satu-satunya pasar properti di dunia yang tidak pro-pasar alias menutup diri dari nature transaksi properti global yang tidak lagi menghambat warga negara asing untuk membeli dan memiliki properti di suatu negara.

TAK kalah serunya dengan perdebatan pasangan capres dan cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK yang sekali dalam setiap pekan muncul di TV, tim sukses kedua pasangan juga tak mau ketinggalan memaparkan program kerja jika ‘jagoannya’ terpilih sebagai presiden dalam Pilpres 2014 yang akan digelar 9 Juli mendatang.

Kemarin, Rumah123.com menggelar acara debat bertema “Capres Bicara Rumah Rakyat” di Hotel Kempinski, Jakarta. Dari kubu Prabowo-Hatta diwakili ekonom Drajad Wibowo, sementara dari kubu Jokowi-JK diwakili Enggartiasto Lukito, mantan politikus Partai Golkar yang sekarang menjadi politisi Partai Nasdem dan pernah menjadi Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia.

Ada satu hal menarik yang perlu digaris bawahi dari acara debat tersebut, yakni soal diapungkannya kembali isyu kepemilikan properti oleh asing di Indonesia. Sebuah isyu yang sudah berkali-kali dilontarkan namun sampai kini belum ada finalisasinya dan, ini ironisnya, terus dibiarkan mengambang. Alhasil, istilahnya, meskipun pasar properti Indonesia disebut-sebut ‘seksi’, tapi tetap tak bisa dipinang sebagai istri secara penuh. Orang asing di Indonesia dibatasi kepemilikannya, menyewa atau hak pakai saja.

Tak Melepas Begitu Saja

Soal kepemilikan properti oleh asing, tampaknya pasangan kedua capres dan cawapres memiliki pandangan yang sama. Menurut Drajad Wibowo, bila Prabowo-Hatta terpilih dalam Pilpres 2014, pemerintah tidak akan melarang kepemilikan properti oleh asing di Indonesia. Tapi, kata dia, pemerintah tidak akan melepas kepada asing begitu saja.

Sebelum menerapkan kebijakan itu, pemerintah perlu memastikan adanya sistem keadilan dan tidak hanya fokus pada pertumbuhan harga. Memang, saat ini nilai properti di Indonesia masih tergolong rendah di kawasan regional Asia. Dengan dibukanya kran kepemilikan properti oleh asing diharapkan harga properti Indonesia bisa ‘sederajat’ dengan properti di Singapura, Malaysia atau Hong Kong.

“Pemerintahan Prabowo-Hatta tetap ingin menbuka [kran kebijakan] itu untuk memperoleh capital gain dan business growth. Tapi di sisi lain kita juga ingin adanya pemetaan, mana properti yang bisa dibeli asing dan mana yang tidak,” kata Drajad.

Di beberapa negara yang membebaskan asing memiliki properti seperti di Inggris, tepatnya di London, justru penduduknya—terutama kalangan muda—tidak bisa lagi membeli rumah karena harga sudah terlanjur membumbung tinggi akibat properti di London selalu diburu investor asing. Di Dubai juga demikian. Pemerintah Dubai berjuang dalam menjaga pertumbuhan harga tanah yang semakin menggila.

Garis merah dari pernyataan Drajad adalah: Pemerintahan Prabowo-Hatta, bila terpilih, nantinya akan membebaskan asing memiliki properti di Indonesia dengan prasyarat yang cukup ketat agar masih ada peluang bagi penduduk Indonesia untuk memiliki properti, at least orang Indonesia tak akan kesulitan membeli rumah seperti halnya penduduk Inggris.

Hampir senada dengan Drajad, Enggartiasto mengatakan pemerintahan Jokowi-JK, bila terpilih, akan mendukung kepemilikan properti oleh asing di Indonesia. Namun, ada sederet catatan misalnya soal batasan luas properti yang bisa dimiliki asing, juga soal batasan harga. Selain itu, juga akan dibuat zonasi untuk properti asing.

“Zonasi ini memisahkan kawasan hunian yang bisa dimiliki asing dengan kawasan yang tak bisa dimiliki oleh asing,” tutur Enggartiasto.

Dia bahkan meyakinkan bahwa kepemilikan properti oleh asing tak perlu dutakuti, sebab properti bukanlah sebuah produk yang bisa dibawa ke mana-mana. Sehingga jika orang asing itu pindah kembali ke negara asalnya, properti tersebut tetap berada di Indonesia.

Suatu Kemutlakan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41/1996 tentang Pemilikan Rumah Tinggal atau Hak Hunian bagi Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, kepemilikan properti bagi warga asing ditetapkan berstatus tanah Hak Pakai. Jangka waktunya 25 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun, dan pembaruan hak 25 tahun.

Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz berkali-kali mengatakan, kepemilikan asing berstatus tanah Hak Pakai akan diperjuangkan untuk diberikan langsung sampai 70 tahun agar menumbuhkan iklim investasi yang lebih baik di Indonesia.

Revisi itu juga sekaligus mencantumkan batasan-batasan properti yang bisa dibeli oleh asing dengan Hak Pakai 70 tahun. Untuk tahap awal misalnya, properti yang bisa dibeli asing adalah apartemen di zona tertentu, seperti di Batam dan Bali. Luas apartemen juga dibatasi minimal 150 m2. Tapi sampai kini tak ada realisasinya.

Saat ini, pertumbuhan transaksi properti di Indonesia hanya 5% per tahun atau jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara tetangga yang rata-rata sudah mencapai 15% per tahun. Soal hak kepemilikan properti, pemerintah Singapura memberikan waktu kepada pembeli orang asing hingga 99 tahun dan bisa diperpanjang. Dengan revisi aturan properti bagi warga asing, demikian Djan Faridz, transaksi properti Indonesia bisa tumbuh menjadi 10%.

Dari pemasukan pajak, kepemilikan properti oleh asing juga potensial. Ketua Komite Tetap Kebijakan Bidang Properti dan Kawasan Industri Kadin Teguh F. Satria yang juga mantan Ketua Umum DPP Real estate Indonesia (REI) mengatakan potensi arus transaksi properti asing 10.000 unit per tahun. Dengan estimasi harga properti untuk warga asing rata-rata Rp5 miliar, maka arus transaksi properti asing mencapai Rp50 triliun per tahun.

Sementara Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Properti dan Kawasan Industri Kadin Trihatma K Haliman mengatakan kontribusi pajak dari apartemen mewah memberikan pemasukan pajak yang besar, yakni hingga 43% dari rata-rata nilai jual rumah.

Hingga kini, deregulasi kepemilikan properti oleh asing di Indonesia entah nyangkut di mana? Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang belum membuka kran kepemilikan properti oleh asing secara full. Bahkan Federasi Real Estate Dunia (FIABCI) menyatakan bahwa Indonesia adalah satu-satunya pasar properti di dunia yang tidak pro-pasar alias menutup diri dari nature transaksi properti global yang tidak lagi menghambat warga negara asing untuk membeli dan memiliki properti di suatu negara.

Saya kira, siapapun presiden yang akan terpilih dalam Pilpres 2014, kepemilikan properti oleh asing adalah satu kemutlakan. Janji membuka kran deregulasi kepemilikan properti seyogyanya juga jangan sebatas slogan, hanya di bibir, lalu saat sudah menjabat dianggap angin lalu saja. (Deddy H. Pakpahan)