Senin, 26/08/2019

Kementerian PUPR Inisiasi Bank Tanah dan Maksimalkan Lahan Publik

-jktproperty.com
Share on: Facebook 265 Views
Kementerian PUPR Inisiasi Bank Tanah dan Maksimalkan Lahan Publik
Foto: Ist
BANK TANAH: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah berupaya mendorong pembentukan bank tanah (land banking) bersama Kementerian ATR/BPN. Selain itu, agar program departemen sejalan dengan Visi Presiden 2020-2024, pihaknya juga akan memaksimalkan lahan publik.

JAKARTA, jktproperty.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah berupaya mendorong pembentukan bank tanah (land banking) bersama Kementerian ATR/BPN. Selain itu, agar program departemen sejalan dengan Visi Presiden 2020-2024, pihaknya juga akan memaksimalkan lahan publik.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah menyusun upaya strategis yang perlu dilakukan  agar sesuai dengan Visi Presiden 2020—2024. “Seperti lahan milik BUMN, lahan milik pemerintah, dan lahan milik pemda, terutama lahan strategis dekat terminal atau stasiun untuk pembangunan perumahan,” ujarnya dalam acara sarasehan dan peluncuran buku Sejarah Perumahan serta Kamus Istilah Perumahan di Jakarta, Senin (26/8).

Menurut dia, upaya strategis lainnya yang dilakukan yakni mendorong program pembangunan perumahan berbasis komunitas (P2BK), menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah berpenghasilan tidak tetap, kelompok masyarakat dengan backlog terbesar, serta pembangunan perumahan skala besar yang menerapkan konsep hunian berimbang untuk menjamin komposisi hunian yang berkeadilan.

Selain itu, PUPR akan menggencarkan pembangunan perumahan berbasis tabungan seperti tabungan perumahan rakyat (tapera) dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) serta mengupayakan pembiayaan perumahan melalui investasi/kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

PUPR juga akan melakukan peningkatan kualitas perumahan melalui pelaksanaan pedoman/standar teknis yang berlaku serta peningkatan kualitas sumber daya manusia tenaga kerja pembangunan perumahan.

Adapun, Visi Presiden Republik Indonesia 2020—2024 yakni mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia unggul, mengundang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan pekerjaan, melakukan reformasi birokrasi, dan anggaran pendapatan dan belanja negara yang fokus dan tepat sasaran. (EKA)