Kamis, 17/07/2014

JLL Beri Enam Rekomendasi Sektor Properti pada Pemerintahan Baru

-jktproperty.com
Share on: 515 Views
JLL Beri Enam Rekomendasi Sektor Properti pada Pemerintahan Baru
PEMERINTAHAN BARU: Terkait informasi mengenai rencana pemerintahan yang akan datang di sektor properti, JLL menangkap sinyalemen yang positif, khususnya mengenai wacana perbaikan regulasi di sektor pertanahan dan kepemilikan properti oleh orang asing, birokasi perizinan dan peningkatan affordability dalam pembelian rumah masyarakat.

JAKARTA, jktproperty.com – Walaupun pasar properti nasional masih diselimuti sedikit ketidakpastian terkait penyelenggaraan dan antisipasi hasil pemilu presiden (Pilpres) 2014, Todd Lauchlan, Country Head Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia mengatakan bahwa optimisme segenap pelaku pasar terhadap prospek pertumbuhan ke depan masih tetap positif.

Terkait informasi mengenai rencana pemerintahan yang akan datang di sektor properti, JLL menangkap sinyalemen yang positif, khususnya mengenai wacana perbaikan regulasi di sektor pertanahan dan kepemilikan properti oleh orang asing, birokasi perizinan dan peningkatan affordability dalam pembelian rumah masyarakat.

“Diharapkan nantinya, tim pemerintahan baru ini bisa secara fokus mengembangkan sektor properti dalam negeri secara profesional untuk bisa bersaing dengan pasar di luar negeri, apalagi mengingat era keterbukaan perdagangan regional maupun internasional akan segera menjadi kenyataan dalam waktu-waktu yang tidak lama lagi,” ujar Todd.

Dalam paparan Property Market Update Second Quarter 2014 pekan ini, JLL memberikan lima rekomendasi yang perlu dilakukan pemerintah untuk semakin menggairahkan sektor properti di Tanah Air. Kelima rekomedasi itu adalah: Pertama, meningkatkan keterjangkauan masyarakat untuk memperoleh hunian dengan cara menurunkan uang muka (down paymet) kredit pemilikan rumah (KPR). Kedua, meningkatkan transparasi dengan menerapkan sistem online untuk database, pajak dan pembayaran yang terkait dengan properti. Ketiga, mengurangi backlog perumahan dengan mengembangkan apartemen murah dan landed house untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Keempat, regulasi yang membuka kesempatan bagi asing untuk memiliki properti di Indonesia. Kelima, memotong prosedur birokrasi yang hingga kini masih menjadi kendala dalam hal perizinan. Keenam, meningkatkan ketersediaan land banking dengan memanfaatkan aset-aset milik pemerintah atau BUMN secara optimal. (GUN)