Senin, 22/12/2014

Izin Berbelit, Ratusan Proyek Properti di Jakarta Mangkrak

-jktproperty.com
Share on: 905 Views
Izin Berbelit, Ratusan Proyek Properti di Jakarta Mangkrak
Foto: Ilustrasi.
PROYEK MANGKRAK: Ratusan proyek properti di Jakarta dikabarkan mangkrak akibat proses perizinan dari Pemprov DKI Jakarta terlalu berbelit-belit.

JAKARTA, jktproperty.com – Sebanyak 400 proyek properti di DKI Jakarta yang terdiri dari proyek perkantoran, apartemen dan pusat perbelanjaan diketahui mangkrak akibat molornya proses penyelesaian perizinan. Hal ini dirasakan sangat memberatkan dan menyulitkan pengembang dalam merencanakan proyek propertinya.

Menurut Novi Imely, Managing Director PT Cowell Development Tbk., berbelitnya proses perizinan itu bisa berakibat sangat fatal pada bisnis pengembang. “Bayangkan, lantaran izin yang berbelit-belit, 400 proyek di Jakarta tertunda. Hal ini bukan saja merugikan pengembang tetapi sangat fatal bagi perekonomian,” katanya saat menjadi pembicara dalam acara Outlook Properti Indonesia 2015 di Jakarta pekan lalu.

Menurut dia, ratusan proyek yang tertunda pengembangannya tersebut terdiri dari proyek apartemen, perkantoran, dan juga pusat perbelanjaan. Tak hanya pengembang berskala besar, pengembang berskala kecil juga terhambat hal yang sama. “Ada yang mengurus izin terkait desain, SIPPT, Amdal, segala macam izin yang jumlahnya 18,” katanya.

Sebelumnya, dalam Rekernas DPP Real Estate Indonesia (REI) di Jakarta, November lalu, pengurus REI juga mengeluhkan soal perizinan. Mereka berharap, dengan pemerintahan yang baru yang dipimpin Jokowi, proses perizinan yang berbelit-belit ini dapat disederhanakan.

“Perizinan merupakan aspek paling penting dalam bisnis properti, baik perizinan dalam membangun komersial atau rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Ketua Penyelenggara Rakernas REI yang juga Pengurus REI Adrianto P. Adhi.

Dia mengatakan sebagai pelaku usaha properti ia berharap ke depannya pemerintah dapat menyederhanakan izin-izin tersebut, terlebih izin dalam pembangunan rumah untuk MBR. “Misalnya pemerintah mau mempermudah izin IMB untuk membangun rumah MBR, itu sudah sangat berarti bagi pengembang. Kalau pemerintah mau begitu berarti pemerintah benar-benar concern pada rakyat.”

Tak hanya di Jakarta, perizinan juga menjadi kendala di daerah. Pekan lalu proyek perumahan Citraland Cirebon seluas 38 hektar yang IMB-nya masih dalam proses disegel pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tak hanya menyegel, petugas juga mengehntikan paksa seluruh aktivitas pembangunan.

 

Pihak Satpol PP mengatakan PT Budi Sari Murni Aji sudah mulai membangun meski belum mengantongi surat izin mendirikan bangunan (IMB) Pemerintah Kabupaten Cirebon dan dianggap melanggar Perda Nomor 08 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Bab1 Pasal 1 Huruf H. Sementara pihak pengembang mengatakan izinnya sedang diurus. (GUN)