Minggu, 04/03/2012

Industri Properti Nasional Masih Aman dari Ancaman Bubble?

-jktproperty.com
Share on: 558 Views
Industri Properti Nasional Masih Aman dari Ancaman Bubble?

JAKARTA: Kredit properti diprediksi akan terus tumbuh tahun ini. Bank Indonesia khawatir akan terjadi bubble, sementara pelaku bisnis properti yakin pertumbuhan semata karena meningkatnya daya beli masyarakat. Penyaluran kredit properti tahun ini diprediksi mencapai Rp320 triliun atau naik 10%-15% dibandingkan penyaluran kredit tahun lalu sebesar Rp280,5 triliun. Kenaikan tersebut diyakini pelaku bisnis properti digerakkan pertumbuhan ekonomi yang memicu meningkatnya daya beli masyarakat. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Real Estat Indonesia (DPP REI) Setyo Maharso mengatakan kondisi ekonomi yang kondusif menjadi katalis utama pertumbuhan kredit sektor properti. Mengenai perekonomian nasional, dia juga optimistis selama 2012 akan tetap naik sehingga dapat menggerakkan kapitalisasi kredit properti sebesar Rp320 triliun. Dari jumlah itu, kredit untuk pemilikan tempat tinggal baik rumah ataupun hunian vertikal, diperkirakan tetap memberikan kontribusi terbesar. Kontribusi lainnya berasal dari sektor kredit konstruksi dan real estate.

Pertumbuhan kredit properti dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan jumlah yang signifikan. Realisasi penyaluran kredit properti sepanjang 2010 tumbuh sekitar 15,07% atau menjadi Rp249,7 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp217 triliun. Tahun lalu melonjak lagi menjadi Rp280,5 triliun dan tahun ini diprediksi sebesar Rp320 triliun.

Meskipun pelaku bisnis properti yakin kenaikan kredit properti dipicu meningkatnya daya beli masyarakat, Gubernur BI Darmin Nasution menilai pertumbuhannya terlalu cepat. Dengan kondisi perekonomian Indonesia saat ini, di mana kapasitas pertumbuhan ekonomi masih berada di level 6,5% sehingga inflasi dapat berkembang dengan cepat maka ada potensi bubble di sektor properti bisa saja terjadi dan perlu diwaspadi.

“Tetapi kalau infrastruktur meningkat juga belum tentu bubble. Namun kita harus waspada, apakah sektor tertentu tidak akan tumbuh terlalu cepat,” kata Darmin. Menurutnya, masalah kredit properti ini sudah dibicarakan dengan otoritas fiskal, dalam hal ini Kementerian Keuangan. “Khususnya kredit properti komersial, karena di sektor ini yang membiayai bukan hanya bank, melainkan juga perusahaan multifinance,” tambahnya.

Meski begitu, Darmin menilai pertumbuhan ekonomi sebesar 6%, dan pertumbuhan kredit yang berada di angka 25%-26% itu masih wajar. Dia lantas mengambil contoh pada 2008 dimana dengan pertumbuhan ekonomi lebih dari 6% kredit tumbuh sampai 30%. “Jadi tidak bisa disamakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi diimbangi dengan kredit tinggi itu akan memicu bubble,” demikian Darmin.

Menurut Setyo Maharso bubble kredit properti tidak akan terjadi karena kredit di properti sekarang tergolong kecil. Dia lantas membandingkan pada saat Indonesia mengalami krisis properti pada 1998 dan 2008. Saat itu kredit properti hampir 50% dari total kredit. Sementara saat ini porsinya kurang dari 20%.

Langkah Antisipatif

Pihak perbankan sebagai penyalur kredit tampaknya juga menyadari hal itu. Menurut Direktur BNI Darmadi Sutanto meski Indonesia masih jauh dari ancaman bubble kredit properti, pihaknya tetap menempuh langkah-langkah antisipatif. BNI misalnya, hanya membiayai rumah di primary market, apartemen kecil, dan membatasi pendanaan rumah-rumah skala besar. Hal ini juga menjadi salah satu antisipasi adanya bubble kredit ini.

Direktur PT Ciputra Property Tbk Artadinata Djangkar mengatakan pasar properti Indonesia sangat unik, masih tertutup dan belum ada kepemilikan asing yang signifikan. Ini membuat properti Indonesia tidak rentan terhadap bubble. Indonesia, kata dia, memiliki rem alamiah untuk mencegah bubble dan terlihat dari lebih berhati-hatinya bank memberi pinjaman.

Satu hal lain yang perlu dicermati adalah apa yang dikemukakan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda mengenai ‘goreng-menggoreng’ harga properti yang saat ini menjadi ‘tabiat’ banyak pengembang, terutama yang getol me-launch proyek-proyek baru.

Dia mewanti-wanti agar masyarakat jangan terjebak dengan penawaran harga jual properti seperti perumahan yang nilai jualnya fantastis. Alasannya, harga jual yang terlalu tinggi dengan iming-iming kawasan strategis belum menjamin capital gain yang diperoleh pembeli sesuai dengan yang diharapkan. “Bahkan bisa-bisa nilai properti di kawasan itu mendekati harga jenuh,” kata Ali.

Harga yang ada, lanjut dia, bukanlah harga yang benar-benar terjadi dari mekanisme pasar. Melainkan harga yang ditetapkan oleh pengembang di pasar primer. Padahal, pada pasar sekunder (secondary market), kenaikan tidak setinggi kenaikan harga yang dipatok pengembang di primary market. Data IPW menyabutkan sebagian daerah di Jabodetabek telah mengalami kejenuhan dalam hal harga properti, seperti Kapuk, Pluit, dan Serpong.

Hal ini terjadi, karena pengembang kelewat percaya diri dalam menawarkan unit properti baru kepada masyarakat, di tengah membaiknya ekonomi dalam negeri. “Pasar digiring ke arah pasar jenuh, dan seakan-akan properti yang dibeli memperoleh capital gain yang tinggi karena kenaikan tersebut,” kata Ali yang mengatakan goreng-menggoreng harga properti tidak menyebabkan bubble lantaran harga akan terkoreksi dengan sendirinya secara alamiah. (SIN)