Selasa, 03/06/2014

Harun Hajadi: “BI Harus Cabut atau Revisi Kebijakan LTV”

-jktproperty.com
Share on: 599 Views
Harun Hajadi: “BI Harus Cabut atau Revisi Kebijakan LTV”
Harun Hajadi

JAKARTA, jktproperty.com – Pengetatan kredit properti yang diberlakukan Bank Indonesia pada Juni 2012 dan September 2013 dalam bentuk rasio kredit atas aset yang diagunkan (LTV) dan KPR inden, dinilai pengusaha properti Harun Hajadi sebagai satu kesalahan besar. Kebijakan tersebut, kata dia, menghambat masyarakat untuk membeli dan memiliki rumah dan BI harus mencabut atau merevisi kebijakan tersebut.

“Kebijakan BI, terutama kebijakan mengenai loan to value (LTV) ini salah besar, tidak masuk akal. Masak orang yang belum pernah punya rumah dibatasi. Padahal orang yang baru punya rumah pertama kali jarang yang ngemplang cicilan KPR,” kata Harun yang juga Dirut PT Ciputra Surya Tbk pada saat paparan publik kinerja perseroan di Jakarta.

Menurut dia, ketentuan uang muka 30% sangat memberatkan masyarakat. Terutama pembeli rumah pertama (first home buyer). “Menurut hemat saya, menyediakan uang muka 30% itu susah sekali. Sekarang saja harga rumah di Jakarta untuk tipe 70 yang dibatasi itu sudah mencapai Rp1 miliar,” katanya.

Dengan harga rumah setinggi itu, maka 30% uang muka yang harus disiapkan calon pembeli adalah Rp300 juta. “Itu jumlah yang sangat besar dan luar biasa memberatkan masyarakat. Kalau untuk rumah kedua, ketiga dan seterusnya sih tidak apa-apa karena untuk investasi,” katanya.

Dia mengharapkan Bank Indonesia mencabut atau merevisi kebijakan tersebut, karena menyulitkan masyarakat untuk membeli rumah. “Kalau dulu uang muka hanya 5% dan everybody happy. Masyarakat bisa membeli. Sekarang, menyediakan uang muka saja susah,” katanya.

Harun mengatakan selain membuat sulit masyarakat, pengembang juga mengalami kesulitan, karena kucuran KPR dilakukan ketika rumah sudah terbangun. “Ini yang membuat pemanfaatan fasilitas KPR turun sehingga berpengaruh terhadap tingkat penjualan,” kata Harun. (EKA)