Jumat, 09/09/2016

Hambat Proses Pencairan FLPP, Persyaratan SPT Tahunan Dicabut

-jktproperty.com
Share on: 1914 Views
Hambat Proses Pencairan FLPP, Persyaratan SPT Tahunan Dicabut
Foto: Ilustrasi
REVISI KEBIJAKAN FLPP: Pemerintah mempertimbangkan untuk merevisi kebijakan yang mensyaratkan masyarakat untuk menyertakan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh orang pribadi untuk dapat memanfaatkan fasilitas subsidi perumahan dari pemerintah. Sementara kalangan pengembang mengatakan persyaratan itu hanya akan menghambat proses pencairan dana FLPP.

JAKARTA, jktproperty.com – Pemerintah mempertimbangkan untuk merevisi kebijakan yang mensyaratkan masyarakat untuk menyertakan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan atau PPh orang pribadi untuk dapat memanfaatkan fasilitas subsidi perumahan dari pemerintah. Sementara kalangan pengembang mengatakan persyaratan itu hanya akan menghambat proses pencairan dana FLPP.

Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Maurin Sitorus mengatakan, kewajiban penyertaan fotokopi SPT untuk dapat memanfaatkan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) ditetapkan demi menjamin subsidi tepat sasaran.

“FLPP untuk kredit pemilikan rumah tapak hanya dapat diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang dalam hal ini memiliki penghasilan di bawah Rp4 juta per bulan. Hal ini berlaku sama di seluruh Indonesia. MBR tersebut sebelumnya harus belum memiliki rumah,” katanya.

Maurin mengatakan, sebelumnya pemerintah hanya mensyaratkan MBR penerima FLPP untuk wajib memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Namun, belakangan syarat ini ditambahkan dengan kewajiban penyertaan SPT tahunan PPh orang pribadi agar benar-benar terjamin penerima subsidi memiliki penghasilan di bawah Rp4 juta dan belum memiliki rumah.

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Peraturan Menteri PUPR Nomor 26/PRT/M/2016 tanggal 18 Juli 2016. Mulai 1 Agustus 2016, MBR yang ingin membeli rumah dengan memanfaatkan FLPP harus menyerahkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Bagi MBR yang memiliki NPWP belum genap satu tahun, harus menyerahkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi kepada bank penyalur KPR subsidi pada tahun berikutnya.

Kalangan mengembang sebelumnya menilai kebijakan ini justru menghambat percepatan proses pencairan dana FLPP, yang berujung pada lambatnya penyediaan perumahan bagi MBR. Padahal, pemerintah seharusnya berlomba dengan waktu untuk mengurangi backlog perumahan.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan melalui Direktoran Jenderal Pajak pun telah merilis peraturan baru PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang menetapkan PTKP baru sebesar Rp4,5 juta per bulan dari sebelumnya Rp3 juta per bulan.

Leboh lanjut Maurin mengatakan, dihapusnya persyaratan penyertaan SPT tahunan PPh untuk penerima FLPP tentu berisiko terhadap sulitnya mengawasi penyaluran FLPP tepat sasaran. Sejauh ini, pemerintah belum memiliki mekanisme yang cukup kuat untuk mengawasi ketepatan penyaluran FLPP kepada MBR.

Pemerintah hanya bertumpu pada integritas masyarakat agar jujur dalam mengurus persyaratan formal penerimaan FLPP, seperti surat ketarangan belum memiliki rumah dari kelurahan dan surat pernyataan penghasilan. “Bank hanya akan melihat persyaratan formal itu. Kalau disuruh meneliti ke lapangan satu per satu akan susah. Bisa saja bank lakukan itu, tetapi dia akan minta biaya besar. Siapa yang menanggung itu?” katanya. (EKA)