Rabu, 20/01/2016

Fadli Zon: Kepemilikan Rumah WNA Ancam Agenda Reformasi Agraria

-jktproperty.com
Share on: 3736 Views
Fadli Zon: Kepemilikan Rumah WNA Ancam Agenda Reformasi Agraria
Fadli Zon

JAKARTA, jktproperty.com – Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) atas kepemilikan rumah bagi warga negara asing (WNA). Aturan kepemilikan aset properti itu diatur dalam PP No.103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Namun bagi sebagian kalangan, PP tersebut dipandang sebagai bentuk kemunduran terhadap reforma agraria. Dengan tidak mengatur pembatasan harga, luasan dan jumlah dikhawatirkan warga negara asing (WNA) dapat membeli rumah murah di tengah rakyat Indonesia yang menginginkan memiliki rumah dengan harga murah.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan terbitnya PP itu tak saja bentuk kemunduran, tapi mengancam agenda reformasi agraria. Ia menilai pemerintah terlampau kalap mengejar pertumbuhan ekonomi. Akibatnya cederung mengabaikan kebijakan logis, sinkron dan tidak berpikir jangka panjang.

Pasal 2 ayat (1) PP tersebut menyatakan, “Orang Asing dapat memiliki rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan Hak Pakai”.Sedangkan Pasal 6 ayat (2) menyebutkan, “Hak Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun”.Menurut Fadli menjadi pertanyaan ketika perpanjangan melebihi dari 20 tahun.

“Kalau kita periksa peraturan perundangan yang lain, dalam PP No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, baik di atas tanah negara maupun di atas tanah hak milik pribadi, itu hanya diberikan maksimal 25 tahun saja,” ujarnya.

Begitu pula dengan UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, hak pakai hanya diberikan maksimal 70 tahun. Menjadi pertanyaan, kata Fadli, ketika kepemilikan properti pribadi warga negara asing diberikan melebihi 70 tahun melebihi hak pakai keperluan investasi asing. “Saya benar-benar tidak habis pikir,” katanya.

Politisi Partai Gerindra itu berpandangan PP No.103 Tahun 2015 tidak membatasi hak pakai diberikan hanya atas tanah negara sebagaimana diatur dalam UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Ia berpendapat, dalam jangka panjang PP No.103 Tahun 2015 akan menjadi hambatan serius terhadap agenda reformasi agraria di Indonesia.

Pasalnya, kata Fadli, kepemilikan lahan akan kian terkonsentrasi di tangan segelintir orang, tidak terkecuali WNA. Ia berpandangan pemerintahan menghidupkan kembali Kementerian Agraria, sebaliknya kebijakan yang diterbitkan membuat kemunduran terhadap agenda reformasi agraria. “Jadi makin mundur ke belakang,” katanya. (PIT)